Jakarta, Aktual.co — Batalnya pengumuman menteri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (22/10) malam, banyak menuai kritik. Terlebih, persiapan acara itu disebut-sebut menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah.
Namun, politikus Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul meminta agar hal itu ditelaah terlebih dulu, sebelum menuding acara tersebut merupakan pemborosan uang negara.
“Yang bikin semalam siapa, jangan apa-apa langsung menyalahkan Jokowi,” kata Ruhut, Kamis (23/10).
Sejauh ini Jokowi belum mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya. Jokowi ditengarai masih mencari pengganti dari sejumlah nama menteri yang sebelumnya ditandai oleh KPK karena berpotensi berurusan dengan hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengatakan, Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak menunjuk nama-nama yang telah ditandai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai menteri dalam kabinetnya. Hal itu, kata Ruhut,  agar yang bersangkutan sadar.
“Biar dia ditandai warnanya apa, biar saja (jangan dipilih), biar sadar,” kata Ruhut, di Jakarta, Kamis (23/10).
Ruhut mengatakan Jokowi memang harus patuh pada rekomendasi KPK untuk membuktikan komitmennya dalam mencegah sekaligus memberantas korupsi.
“Mau berantas korupsi atau tidak. Katanya kan mau berantas korupsi. (Patuh terhadap rekomendasi KPK) Itu bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata dia.
Ruhut mengatakan bahwa Jokowi memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengumumkan jajaran menteri dalam kabinetnya. Dia menilai masih cukup waktu bagi Jokowi untuk menentukan nama yang tepat. “Masih ada waktu, Belanda masih jauh.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Syarifudin Sudding Ketua Fraksi Partai Hanura mengakui adanya tari-menarik yang kuat dalam penentuan kabinet Presiden Joko Widodo.
Diakui Sudding lagi, tarik-menarik itu terjadi karena da beberapa figur yang akan dicoret setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Tarik menarik menyebabkan tertundanya pengumuman susunan kabinet,” ucapnya, di Jakarta, Kamis (22/10).
Selain itu, lanjut Sudding, Presiden Jokowi juga dipusingkan dengan adanya figur yang awalnya menjadi prioritas di kabinet, tetapi terancam dicoret karena catatan KPK dan PPATK.  
“Saya tak mau menyebut secara gamblang siapa mereka. Namun, figur tersebut awalnya menjadi prioritas di kabinet, tetapi terancam dicoret karena catatan KPK dan PPATK,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Lima fraksi Partai politik pendukung pemerintah, yakni PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PPP tak mau menyetorkan nama-nama anggota mereka di komisi dan alat kelengkapan dewan.
Hal itu dilakukan sebelum meraka mendapat kepastian jika Koalisi Merah Putih tidak akan merenggut seluruh pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR.
Menurut politikus PDIP Aria Bima, pihaknya ingin agar soal pembagian pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dilakukan dengan musyawarah mufakat.
“Jangan sampai kita dikadalin, setor nama, untuk sapu habis di pimpinan komisi, ini lembaga politik kita jangan menutup mata setor nama implikasi pemilihan pimpinan komisi,” kata Aria saat interupsi di sidang paripurna DPR, Jakarta, Kamis (23/10).
Dia ingin PDIP juga mendapat jatah di pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.
“Mari kita bicarakan dalam pimpinan, formulasinya seperti apa, ini butuh pemimpin, pimpinan dewan,” kata dia.
Aria menjelaskan, dalam lobi nanti disampaikan kesepakatan untuk bagi-bagi kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Jika sudah deal, pihaknya siap menyerahkan nama-nama anggota di komisi.
“Pimpinan inisiasi, kita bicarakan berapa-berapa supaya kita bisa jalan, supaya kita bisa jalan, permasalahannya di mana,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat empat anggota terpilih DPR 2014-2019. Karenanya, keempat tersangka tersebut ditunda pelantikannya lantaraan kasus tersebut masih berjalan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Tony T Spontana mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera meningkatkan status 1 dari 4 anggota DPR ke pengadilan. Satu nama yang akan segera diadili itu karena berkasnya sudah dianggap layak untuk dibawa dari penyidikan ke penuntutan.
“Hasilnya cukup siginifikan, ada satu yang segera dinaikkan ke penntutan. Yang lain tetap berjalan,” ujar Tony kepada wartawan, Kamis (23/10).
Tony menjelaskan, Kejagung telah melakukan gelar perkara terhadap kasus 4 anggota DPR terpilih tersangka korupsi. Hal itu sebagai respon atas surat rekomendasi Komisi Pemilihan umum (KPU) terkait proses hukum terhadap 5 anggota DPR terpilih tersangka korupsi.
“Setelah kita identifikasi, dari lima nama, empat di antaranya disidik Kejagung. Terkait ini kami melakukan ekspose terhadap kasus tersebut. Melihat sejauh mana kasusnya, apa kendala yang dihadapi,” jelasnya.
Dari 5 nama itu, empat di antaranya ditangani kejaksaan. Yakni Idham Samawi, Herdian Koosnadi dan Jimmy Idjie dari PDIP, serta Iqbal Wibisono dari Golkar. Sedangkan satu nama lagi adalah politikus Partai Demokrat, Jero Wacik, tersangka dugaan pemerasan yang kasusnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski terpilih menjadi anggota DPR RI, namun kelimanya belum dilantik. Sebab, KPU atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan ke presiden untuk menunda pelantikan terhadap 5 anggota DPR terpilih itu.
Kendati demikian, Tony enggan menyebut nama anggota dewan terpilih yang dimaksud. Demikian juga asal partai yang bersangkutan. “Pokoknya salah satunya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby