Jakarta, Aktual.co — Calon menteri yang pernah melakukan plagiasi tentu tak akan dipilih menjadi menteri Jokowi-JK. Orang yang melakukan plagiasi, tak akan dipilih karena merusak integritas dan moral bangsa
Demikian dikatakan oleh anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/10).
“Iya dong (tidak akan dipilih),” kata Hendrawan.
Hal ini dikatakan Hendrawan terkait nama Marwan Jafar dari PKB yang menjadi calon menteri. Ia diduga melakukan plagiasi terhadap tulisan tentang energi di Libya tanggal 12 Januari 2012 di Koran Tempo.
“Ya ini masukan yang bagus. Tentunya Pak Jokowi tidak akan memilih orang yang melakukan pelanggaran seperti menerima suap saat disertasi atau plagiasi. Itu sudah melanggar etika, profesi ,” kata profesor ini.
Dikatakan oleh mantan anggota Komisi VI DPR RI itu, menerima suap saat membimbing mahasiswa, melakukan plagiasi merupakan cacat integritas.
“Kami sudah sampaikan kepada Pak Jokowi soal tersebut. Karena salah satu syarat menjadi menteri adalah memiliki integritas, profesional dalam bidangnya,” kata Hendrawan.
Ia mencontohkan kasus yang menimpa Anggito Abimayu. Anggito mundur sebagai dosen di Universitas Gajah Mada karena melakukan plagiasi.
“Apalagi calon menteri yang melakukan hal tersebut. Saya rasa tidak pantas bila ada calon menteri melakukan pelanggaran akademik, terutama melaukan plagiasi,” kata Hendrawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Berlarut-larutnya Presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinet membuat publik semakin meragukan ketegasannya. Secara psikologis, pembatalan pengumuman kabinet berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan ke depan.
Demikian disampaikan pengamat politik Rusmin Effendy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/10).
“Pembatalan ini memunculkan spekulasi sekaligus membuka ruang terjadinya politik transaksional. Siapapun yang masuk dalam jajaran kabinet nanti dipastikan sarat intervensi kelompok kepentingan,” tegas Rusmin.
Barangkali, sambungnya, inilah sejarah baru seorang presiden yang memiliki hak prerogratif tak mampu melawan kepentingan elite parpol. Sehingga pengumuman kabinet tersandera dengan politik transaksional. 
“Kuatnya tarik menarik itu membuktikan Jokowi hanyalah presiden “boneka” yang tak punya kuasa melawan tekanan dan intervensi para cukong,” tambahnya. 

Jakarta, Aktual.co — Forum Tuna Netra Menggugat menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Kamis (23/10), mereka menuntut aksesibilitas ketenagakerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas khususnya tuna netra kepada pemerintah.
Koordinator Aksi dari Forum Tunanetra Menggugat, Suhendar mengatakan, aksinya itu menuntut hidup lebih layak tanpa terkecuali bagi kaum disabilitas.
“Transisi kepemimpinan nasional telah berganti, begitu juga di Provinsi, ketua DPRD telah resmi dilantik, harapannya tentu kami ingin hidup lebih layak,” kata Suhendar disela-sela aksinya.
Ia menuturkan, mengacu pada Perda nomor 10 tahun 2006 tentang perlindungan penyandang cacat dan konvensi PBB tahun 2007 tentang hak penyandang disabilitas harus menjadi panduan mengikat untuk memperhatikan disabilitas termasuk mendapatkan pekerjaan layak.
Dia menegaskan, penyandang disabilitas sudah seharusnya mendapatkan akses dalam ketenagakerjaan, seperti yang telah dilakukan di negara-negara maju.
“Di kita fakta membuktikan lain, diskriminasi selalu menjadi momok yang menakutkan, padahal di negara maju, penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk bekerja sesuai keahliannya,” ucap Suhendar.
Ia menambahkan, isu penyandang disabilitas telah menjadi isu global hak asasi manusia dalam upaya memberikan kontribusi secara ekonomi dan sosial.
Untuk itu, Suhendar berharap di Jabar dapat terlaksana dengan baik penerapan Perda Nomor 10 untuk memperhatikan kaum penyandang disabilitas.
“Pengawasan pelaksanaan Perda Nomor 10 tahun 2006 harus ditingkatkan agar para pemangku kepentingan dapat melaksanakannya sesuai peraturan daerah,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh: