Jakarta, Aktual.co —Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan bahwa ia akan melakukan pengecekan terhadap anggaran siluman yang ditemukan BPKP di Dinas PU sebanyak Rp 3,5 triliun. 
Saefullah mengatakan, sebenarnya ia tidak yakin bahwa terdapat anggaran siluman sebanyak itu. Ia berasumsi bahwa terjadi kesalahan dalam menginput data dalam anggaran tersebut.
“Makanya kita cek itu semua. Saya tidak yakin ada angka itu, karena angka itu terlalu besar makanya kita mau cek apa benar ada anggaran siluman sebesar itu. Tadi saya koordinasikan ke BPKP kalau semua tiba-tiba itu gak mungkin, mungkin itu salah input. 3,5 triliun loh. Makanya saya tandain,” ujar Saefullah di Balai Kota, Kamis (6/11).
Saefullah mengharapkan sistem e-budgeting segera diterapkan untuk mencegah munculnya anggaran ‘siluman’. Dengan e-budgeting, segala pelaksanaan anggaran dapat termonitor dengan baik.
“E-budgeting itu, kalau tiba-tiba (ada di anggaran) ketahuan. Ini siapa yang mau mengubah, kapan, jam berapa, hari, tanggal, itu semua ketahuan. Termasuk idenya siapa itu ketahuan,” ujarnya.
Ia mengatakan dengan perincian anggaran dan sisten e-budgeting, pelaksanaan anggaran akan menjadi lebih baik dan meminimalisir timbulnya anggaran siluman. Ia menceritakan bahwa pengajuan anggaran yang dilakukan bertahun-tahun lalu tidak diirinci dan menggunakan angka bulat.
“Kalau dulu, yang sering disampaikan itu bulat-bulat. Misalkan temu kangen wartawan Rp 50 juta. Mana ada anggaran Rp 50 juta, harusnya ada pecahan. Kalau fisik, biasanya pembangunan 1 puskesmas Rp 4,5 miliar. Mana ada anggaran bulat. Dengan e-budgeting ini maka ada penguraian. Puskesmas ini butuhnya besi berapa, pengikatnya berapa, ongkos kerjanya berapa, itu kan nanti hasilnya gak bulat,” ujarnya.
Saefullah pun mengatakan sudah menghimbau SKPD-SKPD untuk merinci anggarannya untuk masuk ke sistem e-budgeting.
“Saya udah tiga bulan lalu udah teriak mau e-budgeting kalau ada SKPD mau ada kegiatan, harus ada rincian, kalau tidak gak masuk sistem,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memetakan masalah dan lakukan pengawasan terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan implementasi dari APBD DKI. 
Tak hanya itu, lembaga anti korupsi itu juga akan menyoroti masalah pengadaan barang dan jasa di DKI.
Untuk itu KPK mengharapkan kerjasama yang baik dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI dan Pemprov DKI.
“Jika kita ingin melihat masalah lebih jauh, misalnya proses pelayanan publik. Pelayanan publik seperti di Badan Pertanahan dan Imigrasi itu yang mau kita petakan,” ujar Ketua KPK Abraham Samad, di Balaikota DKI, Kamis (6/11). 
Dari observasi itu, kata Samad, ditemukan ada tiga masalah di DKI. Yakni di APBD, pengadaan barang dan jasa, dan pelayanan publik. 
“Hasil itu kita temukan masalah, lalu rekomendasikam ke Peprov DKI untuk diperbaiki,” ujarnya.
Sebagai lembaga yang bertugas untuk monitoring, supervisi dan evaluasi, kata Samad, KPK menginginkan ada sistem di suatu kelembagaan, Pemprov, Kota dan Kabupaten. 
Karena dengan sistem yang baik maka kemungkinan tidak akan terjadi tindakan korupsi.
“Karena kita mau perbaikan sistem, lebih kepada sistem yg ada di Kelembagaan, Pemprov, Kota dan Kabupaten. Kalau gak diperbaiki sistem tersebut bida memproduksi suatu kejahatan. Sebaik apapun orang apabila masuk pada sistem yang buruk, dapat memproduksi kejahatan seperti korupsi dan orang tersebut akan tergelincir,” ujarnya.
Samad mengapresiasi sikap Pemprov dalam mencegah tindakan korupsi dengan mewajibkan semua pejabatnya untuk melaporkan harta kekayaannya lewat LHKPN ke KPK.
“Kita berterima kasih kepada Pak Ahok karena langkah yang lebih maju untuk mewajibkan eselon empat untuk ikut melaporkan harta kekayaannya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: