25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42399

Permintaan Demokrat Tambah Jatah Pimpinan Komisi Akhirnya Disetujui

Jakarta, Aktual.co —Perdebatan pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD DKI yang sempat mandek saat Fraksi Demokrat ngotot minta tambahan jatah pimpinan komisi, akhirnya berhasil diselesaikan dewan di Kebon Sirih.
Semua pimpinan dewan akhirnya sepakat ada jatah penambahan pimpinan komisi untuk Fraksi Demokrat yang sudah menarik PAN untuk gabung dalam fraksinya.
Dituturkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwicaksana, permasalahan itu berhasil diselesaikan setelah dewan berhasil mendapatkan kata sepakat di pembahasan soal metodologi pembentukan komisi.
Yakni berkaitan dengan aturan pembentukan komisi yang digunakan untuk mengatur jatah pimpinan komisi. 
“Cantolan (aturan) itu ada dalam Tata Tertib Dewan Pasal 56, soal penempatan wakil ketua dan sekertaris oleh fraksi,” kata Tri, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).
Dengan beresnya pembahasan metodologi, kata dia, maka perdebatan mengenai jatah pimpinan komisi sudah diselesaikan. 
Meski sudah beres di metodologi, ujar Anggota Fraksi PKS itu, dewan justru belum capai kata sepakat di pembahasan terminologi yang berkaitan dengan penempatan posisi pimpinan komisi.  
Kata dia, saat ini ada dua usulan yang diajukan. 
Di usulan pertama, maka untuk penempatan posisi pimpinan diusulkan dalam satu paket sekaligus. Yakni posisi ketua, wakil ketua dan sekretaris langsung dibagi. 
Sedangkan di usulan kedua, penempatan pembagian ketua, wakil ketua, dan sekretaris dibagi secara terpisah.
Dijelaskan Tri, jika penempatan posisi pimpinan diusulkan secara paket, maka Fraksi Nasdem bisa mendapat jatah pimpinan komisi, untuk posisi wakil ketua dan sekretaris. 
“Sementara jika penempatan posisi pimpinan diusulkan terpisah, maka Nasdem tidak akan mendapat jatah pimpinan,” ujarnya. Di tahapan dua usulan inilah, kembali terlihat jelas terbaginya dewan dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
Yang menginginkan usulan penempatan posisi pimpinan secara paket, disepakati Fraksi PDI-P, Hanura, PKB, dan Nasdem.
Sedangkan yang sepakat usulan penempatan posisi pimpinan komisi dibagi secara terpisah, disepakati Fraksi Gerindra, PKS, PPP,  Demokrat-Pan dan Golkar.

Artikel ini ditulis oleh:

Kenaikkan Cukai Cermin Hilangnya National Interest Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Para pengusaha rokok menilai besaran kenaikkan cukai rokok yang rata-rata mencapai 8,72 persen masih terlalu besar. Bahkan beberapa kenaikan tarif untuk kretek mesin yang lebih besar dari rokok putih mencerminkan hilangnya national interest pemerintah terhadap produk kretek nasional khas Indonesia.
 
Sebenarnya para pengusaha sudah memberikan hitungan kenaikkan cukai yang “lebih masuk akal” tanpa harus menggerus target cukai rokok yang dipatok di dalam APBN 2015 sebesar Rp 120,5 triliun.
 
Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Soemiran mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat yang berisi usulan kenaikkan cukai untuk tahun depan sebesar 5 persen.

“Kita sudah berkirim surat ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) beberapa waktu lalu,” ujarnya.
 
Menurutnya, usulan kenaikkan cukai yang disodorkan Gappri sebesar 5 persen sejatinya sudah mampu memenuhi target penerimaan cukai rokok Rp120 triliun. Ismanu meyakinkan, kenaikkan cukai sebesar itu mampu menyelamatkan industri rokok yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin menipis.

“Gulung tikarnya pabrik rokok itu, nyata-nyata juga karena cukai rokok yang semakin besar,” tegasnya.
 
Jika melihat data jumlah pabrik rokok di Tanah Air dari tahun ke tahun terus berkurang. Gappri mencatat, pada  2009 jumlah pabrik rokok masih sebanyak 4.793 unit, namun data tahun lalu tinggal sebanyak 800 unit saja.
 
Meski demikian, besaran pendapatan pemerintah dari cukai rokok terus semakin membesar. Kalau pada 2009 realisasi penerimaan cukai rokok sebesar Rp 54,4 triliun, tahun lalu sudah meningkat dua kali lipat, yakni sebesar  Rp  102,7 triliun.
 
Menurut Ismanu, pihaknya sebenarnya terkejut dengan pemberitaan yang menyebut kenaikkan rata-rata cukai rokok untuk tahun depan sebesar 8,72 persen. “Kami terkejut dengan angka persentase kenaikkan itu karena perundingan kenaikkan cukai itu belum tuntas,” ujarnya.
 
Apalagi pada tahun depan industri harus menanggung Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) sebesar 10 persen dari angka besaran cukai yang dibayarkan per golongan tariff. Gambaran sederhananya, bila tarif cukai pabrikan golongan satu ditetapkan sebesar 16 persen, maka secara riil, pabrikan akan membayar sebesar 17,6 persen.
 
Seperti diketahui, saat ini pemerintah menggolongkan tiga golongan industri rokok dengan besaran cukai yang berbeda. Golongan 1 yaitu industri dengan produksi di atas 2 miliar batang rokok per tahun. Golongan 2 yaitu industri dengan produksi 300 juta-2 miliar batang rokok per tahun. Dan golongan 3 yaitu industri dengan produksi di bawah 300 juta batang rokok per tahun.  
 
“Pemerintah harus melihat, industri masih dikenakan PDRD sebesar 10 persen dari besaran cukai yang dibayarkan. Jadi ada tambahan sebesar 10 persen yang melekat, tapi terpisah dari pajak dan terpisah dari cukai,” jelasnya.
 
Kalau kemudian pemerintah berdalih kenaikkan setinggi itu karena tahun ini tidak menaikkan cukai, juga tidak benar. Tidak naiknya cukai pada tahun ini adalah perintah undang-undang ketika pemerintah menerapkan PDRD. “Jadi tahun ini cukai tidak naik itu bukan karena kebaikan hati pemerintah,” kritiknya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Antisipasi Pohon Tumbang, Pemkot Jakbar Tebang Pohon Tinggi

Jakarta, Aktual.co —Untuk mengantisipasi pohon tumbang yang terjadi saat musim penghujan, Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Barat memangkas sejumlah pohon yang berada di Jalan Daan Mogot.
Demikian diutarakan Kepala Seksi Jalur Hijau Suku Dinas Pertamanan Kadirun di Jakarta, Kamis (23/10).
“Kami memangkas batang pohon untuk menghindari pohon tumbang saat diterpa angin kencang maupun diguyur hujan saat musim hujan nanti,” ujarnya. 
Menurut Kadirun kalau pemangkasan pohon tersebut dilakukan pada pohon-pohon dengan tinggi di atas 10 meter. “Kami pangkas batang pohon yang sudah rapuh dan pohon rimbun yang mencapai sisi jalan,” tuturnya.
Ia mengatakan saat ini pemangkasan pohon juga dilakukan di kawasan Jalan Kebayoran Lama, Jalan Raya Joglo dan kawasan Kedoya. Kadirun mengatakan pemangkasan di empat wilayah tersebut menggunakan empat truk angkut dan sejumlah pekerja.
“Kami menata dan memangkas pohon-pohon untuk menjaga keindahan kota,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jeffrie Geovanie: Jokowi, Saatnya Bekerja Bukan Lagi Kampanye

Jakarta, Aktual.co — Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah resmi diambil sumpah sebagai Presiden. Pasangan tersebut sudah seharusnya langsung bekerja, bukan lagi kembali berkampanye.
“Saatnya untuk ‘how to govern’ bukan lagi ‘how to campaign’,” tegas anggota RI MPR, Jeffrie Geovanie, saat dihubungi, Kamis (23/10).
Menurut Jeffrie, pemilihan tempat untuk mengumumkan kabinet harus di Tanjung Priok, tadi malam meski akhirnya batal, menunjukkan Presiden Jokowi dan teamnya masih ‘how to campaign’.
“Stop aktifitas-aktifitas simbolik mulailah bekerja nyata, masyarakat menunggu Presidennya,” ungkap Jeffrie.
Apalagi, dalam amatan Jeffrie, drama politik beberapa hari ini yang dipertunjukkan Presiden Jokowi dan team, sungguh sangat tidak efektif.
“Saya khawatir ekspektasi publik yang besar pada Presiden Jokowi dan kecintaan masyarakat yang sangat berubah menjadi kekecewaan,” demikian Jeffrie mengingatkan.

PDIP: Plagiat Tidak Akan Jadi Menteri

Jakarta, Aktual.co — Calon menteri yang pernah melakukan plagiasi tentu tak akan dipilih menjadi menteri Jokowi-JK. Orang yang melakukan plagiasi, tak akan dipilih karena merusak integritas dan moral bangsa
Demikian dikatakan oleh anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/10).
“Iya dong (tidak akan dipilih),” kata Hendrawan.
Hal ini dikatakan Hendrawan terkait nama Marwan Jafar dari PKB yang menjadi calon menteri. Ia diduga melakukan plagiasi terhadap tulisan tentang energi di Libya tanggal 12 Januari 2012 di Koran Tempo.
“Ya ini masukan yang bagus. Tentunya Pak Jokowi tidak akan memilih orang yang melakukan pelanggaran seperti menerima suap saat disertasi atau plagiasi. Itu sudah melanggar etika, profesi ,” kata profesor ini.
Dikatakan oleh mantan anggota Komisi VI DPR RI itu, menerima suap saat membimbing mahasiswa, melakukan plagiasi merupakan cacat integritas.
“Kami sudah sampaikan kepada Pak Jokowi soal tersebut. Karena salah satu syarat menjadi menteri adalah memiliki integritas, profesional dalam bidangnya,” kata Hendrawan.
Ia mencontohkan kasus yang menimpa Anggito Abimayu. Anggito mundur sebagai dosen di Universitas Gajah Mada karena melakukan plagiasi.
“Apalagi calon menteri yang melakukan hal tersebut. Saya rasa tidak pantas bila ada calon menteri melakukan pelanggaran akademik, terutama melaukan plagiasi,” kata Hendrawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemkot Jakbar Berencana Bangun Dua Rangka Besi Tanaman Hias

Jakarta, Aktual.co —Untuk menambah ruang terbuka hijau di wilayah Jakarta Barat, Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat berencana akan segera membangun dua kerombong (rangka besi) tanaman hias. 
Hal tersebut disampaikan Kepala Suku Dinas Pertamanan Djauhar Arifin Kota Administrasi Jakarta Barat kepada wartawan, Kamis (23/10).
“Kami akan membangun dua kerombong di Jalan Raya Kembangan dekat Kantor Walikota Jakarta Barat,” katanya. 
Dikatakan Djauhar untuk melaksanakan pembangunan kerombong tanaman tersebut, pihaknya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
“Anggaran satu kerombong sebesar Rp150 juta, jadi totalnya Rp300 juta untuk dua kerombong tanaman hias,” katanya.
Djauhar  mengatakan kerombong tanaman hias tersebut dapat menjadi model bagi masyarakat setempat yang tidak memiliki lahan yang luas untuk menciptakan RTH.
“Kami ingin masyarakat melihat dan menyadari bahwa taman dapat diciptakan di lahan sempit,” ujarnya.
Dalam pengerjaan tersebut, sambung Djauhar pihaknya membutuhkan waktu satu bulan untuk proses perencanaan pembangunan kerombong-kerombong tersebut.
“Saat ini, kami sedang merencanakan pembangunan kerombong ini dan pelaksanaannya akan dimulai pada November mendatang,” ujarnya.
Ia mengatakan pembangunan kerombong tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain