Jakarta, Aktual.co — Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan jajaran menterinya di Kabinet Kerja untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja untuk menyerahkan LHKPN kepada KPK,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (11/6).
Selain itu, menurut Ade Irawan, Presiden Joko Widodo seharusnya juga memerintahkan para menteri mengundurkan diri dalam jabatan apapun yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Presiden diminta memberikan batasan waktu 14 hari untuk menyelesaikan dan menyerahkan LHKPN serta mengundurkan diri dalam jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Jika lewat dari waktu yang ditentukan sebaiknya Jokowi tidak perlu ragu untuk memecat menteri yang tidak memiliki komitmen antikorupsi tersebut,” katanya.
Ia mengemukakan hal itu penting antara lain untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Kabinet Kerja yang antikorupsi.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur di beberapa kementerian menyebabkan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara para menteri dalam Kabinet Kerja butuh waktu lama.
“Saya perlu menjelaskan bahwa dari 34 kementerian itu, ada kementerian yang nomenklaturnya baru, baik itu yang betul-betul baru maupun yang gabungan atau pemisahan, jumlahnya kurang lebih 15 kementerian,” kata Yuddy di KPK, Jakarta, Rabu (5/11).
Hambatan lain menurut Yuddy adalah perlunya menyerahkan dokumen tambahan mengenai kepemilikan harta tersebut.
Kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan itu, penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay meminta kepolisian segera mengusut tuntas penembakan misterius yang terjadi di rumah Amien Rais pada Kamis dini hari.
“Saya melihat ada kesengajaan. Ini bisa saja bagian dari rangkaian teror yang terus-menerus dialamatkan kepada Bapak Amien Rais. Mungkin saja terkait dengan situasi sosial politik belakangan ini,” kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (11/6).
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR itu menilai penembakan tersebut merupakan teror yang sangat berbahaya. Jika dibiarkan bisa jadi akan terus berlanjut dan menjadi momok yang menakutkan di tengah masyarakat.
Menurut Saleh, polisi seharusnya bisa segera menangkap pelaku penembakan karena semua senjata api yang beredar di masyarakat diregistrasi oleh kepolisian. Apalagi, polisi memiliki alat-alat yang cukup canggih untuk meneliti kasus-kasus serupa.
“Teroris saja bisa ditangkap. Apalagi pelaku kejadian seperti ini. Logikanya, pasti lebih mudah ditangkap,” ujarnya.
Saleh mengatakan kasus penembakan terhadap warga negara tidak boleh dipandang remeh. Bila dibiarkan bisa menurunkan kepercayaan publik kepada polisi. Apalagi, saat ini kepolisian sedang berupaya meningkatkan profesionalitas dan pelayanan kepada publik.
Saleh mengatakan upaya teror seperti ini tidak akan pernah menyurutkan langkah Amien Rais menyuarakan kebenaran. Sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan tokoh reformasi, teror seperti ini sudah puluhan, bahkan ratusan kali dialami olehnya.
“Kalau teror ini dimaksudkan untuk mendiamkan Pak Amien, Insya Allah tidak akan berhasil. Bagi Pak Amien, yang benar itu ya benar, kalau salah ya wajib ditegur dan diluruskan. Itu adalah manifestasi kecintaan beliau pada Tanah Air. Masa orang cinta Tanah Air diteror?” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Indonesia mengingatkan KPK untuk menindak lanjuti rekomendasi nama menteri yang terkena tanda merah. Setidaknya, dalam akhir tahun ini, institusi pimpinan Abraham Samad Cs itu sudah menetapkan tersangka.
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan jika tidak artinya KPK sudah bermain politik.
“Kalau  tidak ada satupun dari mereka ditetapkan sebagai Tersangka, kita layak menduga jika KPK bermain politik,” kata Ray  digelar di Restoran Tong Dji, Menteng Huis Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).
Dalam kesempatan yang sama, salah satu aktivis dari GDR Indonesia, Dede Nugroho mengatakan jika pihaknya akan terus mengawal terkait pernyataan Abraham Samad yang akan menindaklanjuti nama-nama yang mendapatkan tanda merah itu.
“Kami terus mengawal dengan melakukan audiensi ke KPK,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang