Jakarta, Aktual.co — Niat Presiden Joko Widodo yang hendak mengumumkan susunan kabinetnya di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai simbol kemaritiman, sangat tidak subtansial.
Hal itu disampaikan anggota DPD RI, Jeffrie Geovanie, di Jakarta, Kamis (23/10).
Jeffrie mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menghentikan aktifitas simbolis yang kerap dilakukannya. “Hentikan aktifitas pesta simbolis, mulailah bekerja, masyarakat menunggu presidennya,” ucapnya. 
Kata dia lagi, aktifitas simbolis boleh saja digunakan saat Jokowi bersama pasangannya Jusuf Kalla berkampanye pada Pemilu Presiden 2014 lalu, misalnya saat Jokowi mengumumkan pencapresannya di rumah Si Pitung dan berpidato sebagai presiden terpilih di kapal pinisi.
“Saatnya untuk ‘how to govern’ bukan lagi ‘how to campaign’,” sergahnya.
Kalaupun, tambah dia, aktifitas pesta simbolis ini selalu dilakukan, maka dikhawatirkan ekspektasi publik yang besar kepada Presiden Jokowi dan kecintaan masyarakat berubah menjadi kekecewaan.
“Harapan masyarakat begitu tinggi kepada pemimpin mereka yang baru. Oleh karena itu, Jokowi-JK harus segera tancap gas bekerja sehingga tak membuat publik kecewa,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (23/10) malam. Menit kemudia, Presiden Jokowi membatalkan pengumuman kabinet tersebut. 
Paspampres di lokasi sudah menyiapkan pengamanan, mulai dari sterilisasi area hingga pemasangan security door, prosedur yang selama ini dilakukan untuk menyiapkan kedatangan Presiden.
Pada pukul 21.00 WIB, semua tamu diminta membubarkan diri. Wartawan dan petugas Pelabuhan Tanjung Priok pun kebingungan karena tak ada yang menjelaskan mengenai alasan batalnya acara tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dua politikus Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan dan Enggartiasto Lukita mendatangi Istana Negara, Kamis (23/10).
Ferry dan Enggartiasto tiba di Istana Merdeka dengan menggunakan satu mobil. Keduanya kemudian langsung masuk ke Istana tanpa memberikan pernyataan kepada awak media.
Sebelumnya, Luhut Pandjaitan serta politisi PKB, Marwan Jafar, Hanif Dhakiri, Nasir, dan Dirut Susi Air Susi Pudjiastuti sudah merapat ke Presiden Jokowi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jokowi-JK juga didesak transparan dan membuka ruang partisipasi bagi warga negara melalui penyediaan informasi tentang calon menteri kabinetnya. Demikian disampaikan oleh Koordinator Kontras Haris Azhar, Kamis (23/10)
“Hal itu untuk menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi agar warga negara dapat mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan,” paparnya
Seperti diketahui, sikap tertutup penjaringan figur kabinet dari pasangan Jokowi-Jk, mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat yang ingin mengetahui bocoran nama-nama pejabat negara yang akan dipilihnya.
Ubedillah Badrun pengamat politik UNJ mengatakan kemungkinan Jokowi-JK bergandengtangan dengan kelompok Neoliberal khususnya dalam mengelola perekonomian nasional. 
Bahaya Neolib, sebenarnya dalam konteks bangsa ini akan cenderung stagnan secara ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi tidak akan bertambah. Lebih lanjut, tertutupnya kabinet Jokowi bisa menjadi blunder kalau sampai diumumkan, lalu publik Indonesia dan internasional tidak menerima.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Beredar lampiran Surat Presiden Nomor R-242/Pres/10/2014, tanggal 21 Oktober, tentang Perubahan Kementerian.
Di antaranya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata. 
Sedangkan kementerian yang dipecah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ristek yang menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 
Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sedangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dipecah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Menanggapi isu surat itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto tak membantahnya. Menurut Agus, ada kesamaan antara isi surat yang diterima DPR dan yang beredar.
“Memang ada perubahan, ada yang dipisah dan digabungkan. Kementerian Pendidikan dipisah, dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung dengan Kementerian Kehutanan,” kata dia di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/10).
“Semuanya hak Pak Presiden. Kami hanya memberi pertimbangan,” kata Agus.

Artikel ini ditulis oleh: