14 April 2026
Beranda blog Halaman 42404

Pilot Garuda Dapat Santunan BPJS-TK Rp1,7 Miliar

Jakarta, Aktual.co —  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membayar penuh santunan sedikitnya senilai Rp1,704 miliar atas nama Capt Rhamdanto, pilot Garuda yang meninggal saat menjalankan tugas di Bima.

“Garuda tertib dalam membayar iuran dan seluruh karyawannya juga diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Hardi Yuliwan dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (6/11).

Dia menjelaskan jika perusahaan melaporkan upah yang sebenarnya dan membayarkan iuran secara rutin, maka yang diuntungkan adalah peserta.

Capt. Rhamdanto dilaporkan bergaji sebesar Rp35,5 juta dan meninggal saat menjalankan tugas sehingga dikategorikan dalam kecelakaan kerja, sehingga santunan yang diterima 48 kali gaji yang dilaporkan.

Vice President Human Capital Management Garuda Hendra Sutara mengatakan total pegawainya 7.331 orang termasuk di dalamnya 56 ekspatriat telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami berterima kasih atas pelayan BP Jamsostek yang sangat baik. Kami akan terus patuhi aturan jaminan sosial karena sangat penting untuk karyawan Garuda,” jelasnya.

Capt. Rhamdanto Purnama pemegang Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) 14003110054, beralamat di Jalan Jatisari Permai Jl. Nilam Blok V/2 Jati asih Bekasi. Nasib naas menimpa almarhum terjadi pada 31 Agustus 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI menerima berkas pada 03 Oktober 2014 Berdasarkan laporan, almarhum pada pukul 13.00 Wita menjalankan tugas terbang dari Lombok ke Bima. Pukul 13.20 Wita, ketika mendekati Sumbawa Rhamdanto terlihat murung dan tidak banyak bicara. Jika, ditanya hanya menjawab “Tidak ada apa-apa”.

Pukul 13.30 Wita, yang bersangkutan masih menjawab “call out” untuk menjawab dan merespons “approach checklist”. Pukul 14.00 Wita, pesawat mendarat di Bima dan ketika ditanya kembali perihal kondisi kesehatan almarhum masih menjawab “tidak apa apa” dan sempat mengendalikan pesawat untuk “taxi” dan menempatkan pesawat sampai parkir.

Setelah itu, Rhamdanto menyatakan tidak sanggup lagi dan co pilot meminta awak kabin memanggil petugas “ramp” untuk membawa yang bersangkutan ke rumah sakit terdekat.

Pukul 15.20 Wita, Capt. Rhamdanto Purnama dinyatakan meninggal dunia oleh dr. Irma di klinik rawat inap Sari Farma kota Bima. Pukul 16.00 Wita, almarhum dibawa melalui jalan darat dari Bima ke Lombok untuk selanjutnya di terbangkan ke Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

DKI Akan Bangun 500 Blok Rusun Tematik

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI akan membangun 500 blok rumah susun tematik pada akhir tahun 2014 mendatang. 
Penyebabnya rumah susun yang selama ini dibangun, mengakibatkan sebagian warga harus berganti pekerjaan.
“konsep rusun tematik ini memudahkan warga yang tinggal. Jadi konsepnya one stop living, ada pasar, klinik, sekolah, sarana lainnya. Jadi nggak perlu kemana-mana,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta Yonathan Pasodung, Kamis (6/11).
Rumah susun tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal bagi warga yang terkena program penataan kota seperti normalisasi sungai.
“Plt Gubernur Pak Ahok menargetkan 500 blok tiap tahunnya. Rusun tematik itu alternatif dari pembangunan rusun yang sedang gencar-gencarnya kami bangun,” ujarnya.
Yonathan mengatakan, rumah susun tematik tersebut akan dibangun di tempat-tempat yang sesuai dengan mata pencaharian dominan masyarakat.
Ia memberikan contoh apabila akan dibangun rumah susun tematik di Muara Angke, maka nanti akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung mata pencaharian mayoritas penduduk Muara Angke yaitu sebagai nelayan, contohnya tempat pengeringan ikan.
“Nanti rusun tematik itu akan disesuaikan dengan pekerjaan mayoritas warga yang tinggal disitu. Akar mata pencarahariannya kami dukung dengan sarana. Jadi kami berharap produktivitasnya bisa jadi lebih bagus,” ujarnya.
Selain membangun rumah susun tematik di Muara Angke, Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI juga akan membangun rumah susun tematik di kawasan K.S Tubun, Tanah Abang yang mayoritas warganya bekerja di bidang tekstil atau garmen.
“Di Tanah Abang ini juga nanti akan dibuat sarana prasarana yang membantu mereka untuk meningkatkan skillnya. Kami juga akan bangun lokasi binaan yang nantinya akan dibawah dinas KUMKM,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Penaikkan BBM Subsidi Sarat Kepentingan Asing

Jakarta, Aktual.co —  Peneliti energi dari Martapura Institute, Edy Burmansyah menyatakan alasan Pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diragukan kebenarannya. Pasalnya, setiap kali rencana kenaikan BBM muncul, maka alasan Pemerintah selalu menyangkut beban subsidi yang sangat besar, sehingga sudah saatnya subsidi dibatasi, bahkan dialihkan ke sektor lain.

Rencana Pemerintah mengurangi subsidi merupakan agenda dari perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di sektor hilir dengan mendirikan berbagai SPBU.

“Harga premium SPBU Pertamina lebih rendah dari bensin RON 92 yang dijual oleh SPBU asing membuat usaha hilir mereka tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan beberapa diantaranya ada yang memutuskan menutup SPBU,” kata Edy di Jakarta, Kamis (6/11).

Rencana Pemerintah menaikan harga BBM disebabkan oleh dua permasalahan yang menyergap. Pertama, akibat lonjakan konsumsi BBM yang mendorong stok BBM dikhawatirkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir Oktober 2014 atau kurang dua bulan (November dan Desember).

“Namun hingga akhir Oktober 2014 konsumsi BBM bersubsidi telah mencapai 38,4 juta kiloliter (kl), demikian stok yang tersisa sebesar 7,6 juta kl. Maka sampai akhir 2014 stok BBM bersubsidi diproyeksi akan aman,” ujarnya.

Kedua, lanjutnya, rencana menaikan harga BBM didorong oleh design RAPBN 2015 yang menambah dana alokasi BBM bersubsidi sebesar Rp31 triliun, dari sebelumnya Rp245 triliun pada 2014 menjadi Rp276 triliun pada 2015, untuk kuota BBM bersubsidi sebanyak 47 triliun. Peningkatan dana subsidi dikhawatirkan akan membuat APBN jebol dan ruang fiskal bagi Pemerintahan Jokowi menjadi sempit sehingga tidak dapat menjalankan program-programnya sebagaimana dijanjikan pada masa kampanye.

“Tekanan pada APBN 2015 akan semakin kuat bila nilai tukar Rupiah atas dollar amerika terus melemah, dan harga minyak meningkat dengan tajam. Guna mengurangi tekanan tersebut Pemerintah berencana menaikan harga jual BBM eceran sebesar Rp3.000 per liter,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Giliran Menko Sofyan Djalil Laporkan LHKPN

Jakarta, Aktual.co — Setelah tiga Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi, kini giliran Menteri Perekonomian Sofyan Djalil melaporkan hartanya ke lembaga tersebut.
Sofyan datang tanpa pengawalan ketat, dia datang dari pintu keluar sebelah utara. Dia pun sempat berjalan kaki menuju gedung KPK. Setibanya di lobi KPK, Sofyan langsung dibrondong perihal hartanya. “Berapa hartanya pak? Ada Rp 10 miliar?” Tanya awak media di lobi KPK, Kamis (6/11).
“Ya alhamdulilah, lebih dong (Rp 10 miliar). Saya lima tahun sebagai profesional setelah keluar dari menteri, dan waktu jadi menteri ya saya harus memundurkan diri dari 12 posisi. Di beberapa sektor, jadi alhamdululah keluar dari profesional itu. Nanti diumumkan oleh KPK,” kata dia saat akan memasuki lobi KPK.
Ketika ditanya kenapa baru melaporkan LHKPN ke KPK. Dia pun menjawab santai. Dia penyebut, dirinya maupun menteri-menteri lainya masih memiliki waktu banyak. “Kan baru 10 hari, kan tengat waktunya sampe akhir bulan.”
KPK, Rabu (5/11) mengklaim telah menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari tiga menteri Kabinet Kerja Joko Widodo. Mereka adalah Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, Menteri Kesehatan Nilla Moeloek, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.‬
‪Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, dua menteri selain Yuddy menyerahkan laporan kekayaannya di gedung C-19 yang letaknya tidak jauh dari gedung utama KPK Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jadi, kata Johan, tidak banyak yang tahu bahwa dua nama menteri terakhir telah melaporkan harta kekayaannya.‬
‪Johan mengatakan, dari tiga menteri yang menyerahkan LHKPN, hanya Nilla dan Amran yang diterima dan diberi tanda telah melaporkan harta kekayaannya. Berkas Yuddy terpaksa dikembalikan karena format penyusunannya tidak sesuai dengan format laporan harta kekayaan di KPK.‬
‪Yuddy sendiri mengaku leporan harta kekayaannya masih bersifat sementara karena belum final. Dia menaksir jumlah harta yang dilaporkan ke KPK mencapai Rp 20 miliar, terpecah dalam bentuk tabungan, rumah, dan kendaraan pribadi. “Sisa harta lainnya masih butuh autentifikasi,” kata Yuddy saat mendatabgi KPK, Rabu siang.‬
‪Meski baru tiga menteri yang melaporkan harta kekayaannya, Johan berharap publik tidak menghakimi menteri yang belum melaporkan harta tidak pro pada pemberantasan korupsi. Juru bicara yang merangkap Deputi Pencegahan KPK itu mengatakan masih ada waktu bagi para oejabat untuk melaporkan harta kekayaan, yakni hingga tiga bulan sejak dilantik.‬

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

GDR Gelar Bersih-bersih Mafia di Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta, Aktual.co — Setelah sempat menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak agar sejumlah nama menteri bertanda merah dan pimpinan parlemen terindikasi kasus korupsi segera ditindak lanjuti.
Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Indonesia pun menggelar gerakan sosial dalam mengawasi dan mengamankan pemerintahan Jokowi-JK dari cengkraman orang-orang yang bermasalah secara hukum. (Baca: Catatan Merah Menteri, KPK Diharap Transparan)
“Ayo Bersih-bersih: Cegah Mafia, Koruptor, Pelanggar HAM dan Kroni masuk BUMN’,” seperti dikutip dari undangan resmi GDR Indonesia, di Jakarta, Kamis (6/11).
Acara yang akan digelar di Restoran Tong Tji Gedung Menteng Huis Jl. Cikini Raya Jakarta Pusat pun akan dihadiri sejumlah tokoh dan pengamat politik. Seperti, Ray Rangkuti, Benny Susetyo, Yudi Latief, Sri Palupi, Dani Setiawan, Dede Prabowo, Metta Dharmasaputa, Haris Azhar, Riza Damanik, Hendrik Siregar, Arif Susanto, Chalid Muhammad.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Sentimen Negatif Bikin Rupiah Melemah 47 Poin

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta bergerak melemah sebesar 47 poin menjadi Rp12.155 dibandingkan posisi sebelumnya Rp12.108 per dolar AS.

“Rupiah melemah mengikuti pelemahan mata uang di negara kawasan Asia menyusul menurunya data PMI (Purchasing Manager Index) Tiongkok,” kata Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta, Kamis (6/11).

Ia menambahkan pelemahan rupiah juga dipicu dari data produk domestik bruto (PDB) Indonesia kuartal III 2014 yang menunjukkan perlambatan menjadi 5,01 persen dari kuartal sebelumnya 5,12 persen.

Di saat yang sama, lanjut dia, Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG BEI) yang sempat menguat di pembukaan tadi juga berbalik arah ke area negatif.

“Hari ini (Kamis, 5/11), mata uang rupiah berpeluang mengalami pelemahan kembali,” katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, angka penjualan ritel di negara-negara kawasan Euro juga melambat, kondisi itu cukup untuk membawa dolar AS kembali naik walaupun pada saat yang sama mayoritas data AS yang diumumkan juga mengalami perlambatan.

Analis Platon Niaga Berjangka Lukman Leong mengatakan bahwa faktor internal terkait kepastian besaran kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih membayangi pergerakan rupiah.

Menurut dia, kepastian besaran kenaikan BBM cukup penting karena akan mempengaruhi inflasi ke depannya.

Diharapkan pemerintah dapat menjaga harga-harga bahan pokok agar tidak mengalami kenaikan secara berlebihan.

“Secara historis, setelah kenaikan BBM harga bahan pokok melambung cukup tinggi karena pemerintah kurang menjaga kenaikannya,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain