Denpasar, Aktual.co — Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Daerah Bali memiliki pandangan berbeda soal rencana penggabungan beberapa kementerian di bawah kepemimpinan Joko Widodo.
Protes itu terkait nomenklatur kementrian yang berkembang saat ini, di mana lingkungan hidup dan kehutanan serta agraria dan tata ruang merangkap Kepala BPN.
Direktur Eksekutif Walhi Bali, Suriadi Darmoko menilai hal itu menimbulkan kerancuan. “Kami menilai nomenklatur tersebut rancu dan tidak menjawab problem struktural Lingkungan Hidup dan sumber daya alam,” kata Darmoko dalam siaran persnya, Rabu (22/10).
Walhi, ia melanjutkan, mendorong tata ruang masuk ke dalam lingkungan hidup. “Karena yang diharapkan adalah bagaimana tata ruang dapat menjadi pengendali pembangunan yang mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan berbasiskan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis),” terangnya.
“Tata ruang mengatur pola dan struktur ruang, bukan mengatur hak tenurial,” tambah Darmoko.
Oleh karena itu, Darmoko menyebut Walhi mendorong tata ruang masuk ke dalam lingkungan hidup, bukan agraria. “Agraria diusulkan berdiri sendiri dengan tupoksi fokus pada pengaturan hak tenurial dan penyelesaian konflik dan masalah tenurial lainnya,” sarannya.
Penggabungan secara tidak tepat, Darmoko melanjutkan, justru melemahkan komitmen Presiden Joko Widodo terkait penguatan institusi lingkungan hidup di pemerintah. “Juga, mengancam percepatan eksploitasi sumber daya alam yang berisiko terhadap keberlanjutan lingkungan hidup,” tutup Darmoko. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Lima fraksi Partai politik yang ada di DPR hingga hari ini belum menyerahkan nama-nama  anggotanya untuk komisi. Kelima fraksi itu yakni, PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PPP.
Meski demikian, DPR pagi ini akan menggelar rapat Paripurna mengenai pembentukan komisi dan Alat Kelengkapan DPR. Rapat baru dimulai tepat pukul 10.00 WIB, dan dipimpin wakil Ketua DPR, Agus Hermanto.
“Paripurna sekarang ini kita ingin mengesahkan apabila lima partai sudah masuk. Barangkali berapapun yang masuk akan disahkan, Kami tunggu dari KIH. Namun, kita berikan waktu sesuai 1×24 jam. Siang itu tetap belum masuk,” kata Agus.
Menurut Agus, DPR tidak bisa menunggu terlalu lama, terutama karena sebentar lagi kabinet Presiden Joko Widodo terbentuk. Mitra Kementerian yang disusun Jokowi pun sudah ada.
“Kemungkinan nanti akan diambil pengesahan. Setelah itu dilanjutkan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan belum,” kata Agus.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, dalam aturan DPR tidak harus menunggu 10 fraksi menyerahkan daftar nama-nama anggota fraksi. Hal tersebut karena pemilihan tidak ada di paripurna.
“Pemilihan tidak di Paripurna. Tentu berlaku aturan tatib masalah kuorum dan tidaknya saja,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menentukan pemilihan menteri dalam susunan kabinetnya dengan menggunakan politik balas budi.
“Kami mendesak bahwa dalam proses pemilihan anggota kabinet, Jokowi-JK harus memperhatikan standar dan prinsip Hak Asasi Manusia, tidak melakukan politik balas budi,” kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/10).
Pihaknya kecewa dengan proses pemilihan anggota kabinet pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla karena standar pemilihan tidak jelas, terutama standar yang berkenaan dengan HAM.
Dia berpendapat, Kontras tidak melihat rekam jejak HAM menjadi salah satu ukuran dalam pemilihan anggota kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
“Oleh karenanya, kami menolak nama-nama yang digadang-gadangkan akan menduduki posisi menteri atau posisi penting di institusi pemerintahan yang memiliki rekam jejak sebagai pelaku pelanggaran hukum dan HAM,” kata dia.
Selain itu, Kontras juga menyorot Komnas HAM yang dinilai bersikap lamban dan minim inisiatif karena tidak secara aktif mendesak Jokowi menjadikan HAM sebagai ukuran penting dalam pemilihan anggota kabinet, serta tidak transparannya proses pemilihan.
Beragam tindakan itu, ujar dia, telah menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang mengharuskan adanya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum.
“Dalam prinsip penegakan hukum, keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah harus memperhatikan penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi HAM,” kata dia.
Untuk itu, Kontras juga mendesak Jokowi-JK meminta masukan dari Komnas HAM serta mendengarkan suara korban pelanggaran HAM karena jika tidak sama saja menjauhkan pemenuhan keadilan oleh negara bagi korban pelanggaran HAM.
Selain itu, Jokowi-JK juga didesak transparan dan membuka ruang partisipasi bagi warga negara melalui penyediaan informasi, serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi agar warga negara dapat mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tiga orang politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Marwan Jafar, Hanif Dhakiri, dan Nasir datang ke Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Widodo.
Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua DPP Pusat PKB, Marwan Jafar kepada wartawan di Istana Presiden, Kamis (23/10).
“Dipanggil presiden,” kata Marwan.
Namun, dia ogah berkomentar soal pemanggilannya itu. Akan tetapi, dirinya mengatakan kalau Ketum PKB Muhaimin Iskandar telah mundur sebagai calon menteri di kabinet Jokowi-JK
“Kemarin kan Cak Imin mundur, ini ada Pak Hanif dan Pak Nasir,” kata Marwan memberitahu kepada wartawan kedua politikus yang datang bersamanya. (Baca: Luhut Binsar Panjaitan Temui Presiden Jokowi)
Sebelumnya, Penasihat senior tim transisi, yang juga eks Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan menemui Presiden Joko Widodo, hari ini, Kamis (23/10) pagi.
Luhut tiba di Istana sekitar pukul 09.30 WIB. Dia tak memberikan sepatah kata pun kepada wartawan, dia hanya memberi senyum kepada awak media.

Artikel ini ditulis oleh: