Jakarta, Aktual.co — Ketua Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M Yusuf sambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/10). 
Mengenakan jas, yusuf tidak berkomentar banyak perihal kedatangannya ke KPK.
“Enggak.. Enggak. Nanti ya, Nanti,” kata Yusuf, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/10).
Seperti diketahui, PPATK dan KPK dilibatkan untuk menelisik rekam jejak para calon menteri Kabinet Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla. Dari hasil itu, KPK dan PPATK memberi tanda merah kepada delapan calon menteri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penasihat senior tim transisi, yang juga eks Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan menemui Presiden Joko Widodo, hari ini, Kamis (23/10) pagi.
Luhut tiba di Istana sekitar pukul 09.30 WIB. Dia tak memberikan sepatah kata pun kepada wartawan, dia hanya memberi senyum kepada awak media. 
Kemarin,  Rabu (22/10) 11 orang telah menemui Presiden Jokowi. Mereka adalah Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya, Saldi Isra, Marciano Norman, Mantan tim sukses Jokowi di Pilpres lalu Adrinof Chaniago, Rektor Universitas Gajah Mada Pratikno, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman, KSAL Laksamana TNI Dr Marsetio, KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan KSAU Masekal TNI Ida Bagus Putu Dunia.
Pada hari Selasa (21/10), Jokowi telah memanggil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi, Politisi PDI-P Aria Bima, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, mantan KSAD Ryamizar Ryacudu, cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), menolak nota keberatan yang diajukan anak Syarif Hasan, Riefan Avrian dalam kasus korupsi pengadaan videotron yang terjadi di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
“Menolak nota keberatan terdakwa, menyatakan sah secara hukum surat dakwaan per tanggal 16 September. Sebagai dasar pemeriksaan memerintahkan JPU melanjutkan pemeriksaan,” kata Ketua Hakim Nani Indrawati, ketika membacakan tanggapan eksepsi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (24/10).
Dia mengatakan, nota keberatan terdakwa yang menyebut perkaya yang ditangani jaksa bukan perkara pidana tindak pidana korupsi, maka harus di buktikan di persidangan. 
“Untuk mengetahui apakah perkara tersebut domain pidana atau perdata, harus dibukikan dulu. Eksepsi harus ditolak,” kata dia.
Hakim menilai, uraian yang disampaikan jaksa sudah sesuai dengan delik pengulangan fakta. Dia mengatakan, keberatan yang disampaikan terdakwa pun tidak berdasar hukum sehingga keberatan yang diajukan terdakwa harus ditolak seluruhnya. 
“Maka pemeriksaan dilanjutkan,” kata dia.
Hakim Nani juga mengatakan, jumlah kerugian keuangan negara dalam proyek ini mencapai Rp 5,392 miliar berdasarkan audit BPKP ditambah hasil perhitungan dari Ahli Teknologi Indoemasi dari Institut Teknologi Bandung harus dibuktikan juga dalam persidangan.
“Jumlah kerugian Riefan 5,392 miliar. Tidak ada kepastian kerugian keuangan negara terhadap dakwaan yang penuntutan berbeda sehingga tidak menjadi masalah. Eksepsi ditolak,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Joko Widodo untuk segera mengumumkan susunan kabinet meski hanya sebagian.
“Nasihat saya, umumkan saja sebagian,” kata Fahri, saat dihubungi, Kamis (23/10), menanggapi batalnya pengumuman kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (22/10) malam.
Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara juga tidak diharuskan mengumumkan kabinet secara serempak. UU tersebut hanya mengatur Presiden harus membentuk dan mengumumkan kabinetnya paling lama 14 hari setelah dilantik dan harus meminta pertimbangan DPR jika ada perubahan nomenklatur.
“Saya sarankan umumkan saja yang sudah final, sisanya bisa menyusul. Kan memang ada nomenklatur yang berubah dan belum keluar pertimbangan dari DPR,” kata dia.
Seperti diberitakan, Jokowi batal mengumumkan susunan kabinetnya pada Rabu (22/10) malam. Padahal, telah dilakukan berbagai persiapan di Tanjung Priok. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — PDIP kemungkinan tidak mengakomodir beberapa nama calon menteri yang diusulkan oleh kelompok PPP yang diketuai oleh Romhurmuzuy.
Hal ini disampaikan, Ubedillah Badrun, pengamat politik UNJ, di Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut Ubed, faktor Megawati lah yang bisa mempengaruhi nama-nama calon menteri akan dipakai atau tidak. “Dalam konteks nama yang diajukan oleh kelompok Romi, dimungkinkan Mega tidak akan respect. Dan tak bisa dipungkiri lagi Megawati lebih dekat dengan Mbah Moen,” ujarnya.
‎Namun, lanjutnya, ‎ketika kemudian memutuskan meninggalkan Romi Cs, langkah politik PDIP sangat ekstrem. Pada akhirnya membutuhkan komunikasi politik yang harus dilakukan Presiden Jokowi.
“‎Leadership Jokowi akan teruji dalam tarik-ulurnya kabinet ini,” ucapnya.
Perlu diketahui, setelah gencar calon Menteri diserahkan ke PPATK dan KPK untuk diperiksa, kelompok PPP Romi tidak gencar lagi minta jatah menteri.
Sementara itu, ‎Politisi PDIP Aria Bima mengatakan untuk pos menteri bagi PPP, akan diputuskan setelah ada pembicaraan dengan Ketua Majelis Syariah KH. Maemun Zubair.
“Masih nunggu Mbah Moen,” ucapnya‎ beberapa waktu lalu usai bertemu dengan Presiden Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh: