Semarang, Aktual.co — Wacana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melegalkan calo pajak kendaraan bermotor di Samsat menjadi biro jasa belum sepenuhnya oke. Menanggapi wacana politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, para calo-calo di salah satu Samsat II Srondol Semarang belum sepenuhnya merespon positif. Mereka masih menginginkan jasa pajak kendaraan diatur lebih khusus detail dengan aturan-aturan baku.
“Pemberi jasa merupakan orang-orang yang sudah berlangganan lama. Bagi mereka yang membutuhkan itu minta tolong. Entah sibuk pekerjaan, sibuk urusan dan tidak sempat ngurus pajak kendaraan bermotor,” ujar koordinator calo Samsat II Kota Semarang, Rasmanto saat berbincang santai dengan Aktual.co, ditulis Rabu (5/11).
Ia mengaku selama ini rekan-rekannya tidak mematok tarif tinggi di luar kemampuan, melainkan bersifat sukarela. Pengakuannya itu menanggapi besaran kecilnya upah yang diterima. 
“Kami tidak ada target harus berapa dibayar. Saya pribadi bersifaat sukarela. Dan mereka kebanyakan orang-orang yang sudah langganan lama. Mereka tiap tahun sudah langganan. Dan kadang mereka minta janjian atau kita jemput bola di rumahnya,” beber dia.
Ia mengungkapan bahwa wacana Ganjar Pranowo melegalkan biro jasa dengan mengatur besaran tarif pajak merupakan hal baru bagi rekannya sejak Samsat masih satu pintu di Tambak Aji.
Menurut dia, kata calo pajak kendaraan memiliki konotasi negatif. Itu tak jauh beda dengan biro jasa pembuatan sertifikat tanah. Sebetulnya, biro jasa itu sama halnya dengan calo. Hanya saja dilegalkan.
“Sebelum wacana Gubernur Jateng kita sudah lama ada jasa kendaraan bermotor. Dengan pihaknya begitu, ya bagi kami hal yang baru saja,” beber dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo dihadapan seluruh Kepala Daerah, Sekertaris Daerah Kabupaten/ Kota berjanji akan mereformasi birokrasi di DPPAD, yakni Samsat pajak kendaraan. Yakni merubah praktik percaloan untuk dilegalkan menjadi biro jasa disertai dengan aturan sistem pelayanan jasa. 

Yogyakarta, Aktual.co — Sejumlah pedagang yang selama ini berjualan di kawasan Alun-Alun Utara Yogyakarta menilai tempat relokasi yang disiapkan pemda DIY berada di lokasi yang kurang strategis dan cenderung tersembunyi. Hal itu membuat mereka khawatir adanya proses relokasi justru akan mematikan rejeki mereka. 
Saat ini pemda DIY memang tengah melakukan penataan ulang atau revitalisasi kawasan Alun-Alun Utara Yogyakarta. Yakni dengan merelokasi para PKL yang selama ini berjualan di trotoar jalan dan tengah alun-alun utara ke tempat semi permanen yang berada di sisi sebelah barat dan timur alun-alun utara. 
Namun tempat reloaksi tersebut berada di  belakang pendopo-pendopo yang ada di sekeliling alun-alun utara serta cukup jauh dari trotoar jalan. Sehingga para pedagang menilai perlunya dibuat jalur khusus yang mengarahkan para wisatawan untuk melewati lapak semi permanen tempat berjualan mereka nantinya.  
“Tempat relokasi yang disiapkan ini kan ndelik (tersembunyi), di belakang pendopo. Walapun nantinya pendopo-pendopo itu akan dibuat terbuka tapi tetap saja kan menghalangi pandangan dari para pembeli. Karena itu kita berharap dibuat jalur khusus yang mengarahkan wisatawan melewati lapak ini. Seperti halnya dilakukan di tempat wisata candi Prambanan,” kata Koordinator Forum Komunitas Kawasan Alun-Alun Utara, Ade Heru Nugroho, Rabu (05/11). 
Selain mensterilkan PKL, dalam proses revitalisasi atau penataan kawasan alun-alun utara ini sendiri pemda DIY rencananya juga akan melarang bus-bus pariwisata parkir di tengah alun-alun utara. Bus-bus pariwisata yang selama ini parkir di tengah alun-alun akan dipindahkan ke taman parkir Senopati dan taman parkir Ngabean. 

Kupang, Aktual.co – Maraknya perekrutan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal di Nusa Tenggara Timur (NTT) menggungah perhatian DPRD NTT. Rabu (5/11), sejumlah anggota DPRD NTT dari lintas fraksi mendatangi Kantor Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT. 
Mereka datang untuk memberikan dukungan kepada penyidik Ditreskrim Umum Polda NTT yang telah berhasil membekuk salah satu orang yang diduga sebagai cukong TKI ilegal asal NTT.
Kedatangan para anggota DPRD NTT yang dipimpin, Gabriel Beri Bina dari Fraksi Partai Gerindra di Mapolda NTT itu langsung menuju Reskrim dan diterima Direktur Reserse dan Kriminal (Direskrim) Umum Polda NTT, Kombes Sam Yulius Kawengian.
Namun sayangnya pertemuan berlangsung tertutup sehingga media tidak bisa meliput apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
Gabriel Beri Bina yang dikonfirmasi usai bertatap muka dengan Direskrim Umum Polda NTT menjelaskan, mereka datang untuk memberikan dukungan kepada aparat  Kepolisian terutama aparat penyidik Polda NTT untuk secara serius mengungkap berbagai kasus tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking yang kia marak di daerah ini.
Dalam pertemuan itu juga, lanjut Gabriel Beri Bina, DPRD NTT mengajak Polda untuk memberikan masukan penyempurnaan peraturan daerah tentang penanggulangan masalah perdagangan orang di daerah ini.
“Kami melakukan koordinasi dengan  aparat Polda NTT terkait masalah peremrutan TKI Ilegal yang semakin marak di daerah ini. Kita juga kedepannya meminta Polda untuk memberikan masukan mengangkut penyempurnaan peraturan daerah tentang penanggulangan masalah perdagangan orang di NTT,” katanya.
Kedatangan mereka juga untuk mengetahui bagaimana upaya yang sudah dilakukan Polda NTT dalam hal memerangi masalah human trafficking juga untuk memberikan dukungan pasca penangkapan seorang cukung TKI Ilegal beriniasial JL yang ditangkap Polda beberapa waktu lalu.
Direskrim Umum Polda NTT, Kombes Pol Sam Kawengian belum berhasil dikonfirmasi terkait hasil pertemuan dengan anggota DPRD NTT, karena setelah pertemuan dia langsung menggelar pertemuan dengan anak buahnya.
Untuk diketahui, Tim Polda NTT membekuk JL salah satu perekrut tiga calon tenaga kerja ilegal asal di Denpasar, Bali. Polisi membekuk JL setelah mendapatkan informasi tiga calon tenaga kerja wanita asal NTT itu masih dibawah umur.
Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Pol Sam Kawengian beberapa waktu lalu membenarkan penangkapan JL  yang diduga sebagai cukong TKI Ilegal di NTT tersebut.
Dia juga menegaskan, saat ini JL masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolda NTT.
Kawengian saat itu juga mengatakan,  timnya bergerak ke Bali setelah mendapatkan informasi aparat Polda Bali mengamankan dua wanita asal Kabupaten Belu dan satu wanita asal Kabupaten Malaka masih dibawah umur direkrut menjadi TKW. Tak hanya itu, aparat Polda Bali juga mengamankan JL selaku perekrutnya.