Jakarta, Aktual.co — Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi jika dirinya terbukti melakukan korupsi.
Rini menyatakan siap diperiksa setelah ada Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil yang melaporkan rekam jejak Rini ke lembaga pimpinan Abraham Samad cs itu.
“Diminta keterangan oleh KPK, tidak ada masalah,” kata Rini di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/11).
Rini bahkan menantang pihak yang melaporkannya untuk membeberkan bukti-bukti yang ada kepada KPK. “Coba tolong buktikan. Saya tidak merasa korupsi apa pun,” kata dia.
Menteri Rini diduga terlibat penerbitan surat keterangan lunas (SKL) dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Sebelumnya, Rini Soemarno diadukan oleh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil lantaran tak pantas menjabat sebagai pembantu presiden karena terinidikasi memiliki sejumlah kasus.
‎Selain Rini, ada menteri lain yang dilaporkan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka adalah Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman.‎

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai adanya desakan agar seluruh anggota DPR diganti. Menurutnya hal itu tak bisa dilakukan.
“Ya tak bisalah kalau kau punya rumah sedikit bertengkar emangnya rumah kau mau bubarin kan tidak kan, selesaikan dulu,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/11). 
Sebelumnya, akibat kisruh dua kubu di DPR antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), membuat salahsatu LSM yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Resah (AMAR) DPR, mengguat keberadaan DPR ke Mahkamah Konsitusi (MK).
Melalui “constitutional complaint” mereka berharap seluruh anggota DPR diganti ulang. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan tidak ada moratorium (penundaan) penerimaan guru honorer dan pegawai medis.
“Yang banyak dikahwatirkan kan moratorium terhadap guru-guru honorer dan pegawai-pegawai medis itu tidak ada moratorium. Jadi untuk komposisi terbesar kita tetap laksanakan, jadi guru honorer, calon-calon PNS yang sedang tes itu bukan sesuatu yang menakutkan, jadi tenang-tenang saja,” kata Yuddy seusai bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad, di gedung KPK Jakarta, Rabu (5/11).
Namun, pemerintah belum final untuk memutuskan moratorium tersebut.
“Sedang dalam kajian yang mendalam dan akan kita laksanakan awal 2015,” tambah Yuddy.
Yuddy mengakui ada pemerintah daerah yang tidak menyetujui usulan tersebut.
“Ada pemeritah daerah yang tidak setuju, mungkin mereka belum paham, moratoriumnya itu untuk melihat satu kebijakan bisa dilanjutkan bisa atau tidak efektif atau tidak,” jelas Yuddy.
Menurut Yuddy alasan utama moratorium itu adalah besarnya postur anggaran untuk belanja pegawai.
“Sekarang anggaran untuk biaya belanja pegawai sudah mencapai 41 persen. Itu termasuk besar, kalau kita punya gaji Rp10 juta, tapi Rp4,1 juta itu gaji orang lain ada berapa dan sebagainya. OK, kita perlu moratorium untuk melihat kira-kira bagaimana nanti,” ungkap Yuddy.
Tetapi pemerintah pun belum menetapkan target untuk moratorium pegawai tersebut.
“Belum ada target, kita sedang lakukan audit internal. Audit organisasi di seluruh kementerian dan melakukan analisis beban pekerjaan di setiap unit organisasi pemerintahan, dari situ akan kita tahu berapa angkanya yang paling pas,” jelas Yuddy.
Sebelumnya diberitakan pemerintahan Presiden Joko Widodo menginstruksikan moratorium penerimaan CPNS dalam lima tahun ke depan. Saat ini jumlah PNS mencapai 4,32 juta orang

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Jaksa penuntut umum pekan depan akan menghadirkan saksi ahli pada persidangan kasus perbuatan asusila terhadap siswa Jakarta International School (JIS).
“Rabu pekan depan jaksa akan menghadirkan saksi ahli dari RSPI dan psikolog,” Kata pengacara terdakwa Patra M Zen usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.
Saksi ahli ini, dia mengatakan, adalah orang yang melakukan visum dan psikolog yang mendampingi korban.
“Yang membuat visum di RSPI berarti itu Dokter Lusi dan juga psikolog yang merawat korban,” katanya.
Dengan hadirnya dua saksi ahli ini, dia mengatakan, sangat mengapresiasi Jaksa, karena bisa semakin mengungkap kebenaran dalam kasus ini.
“Kami menyambut baik adanya dua saksi ahli ini,” katanya.
Bahkan, dia mengatakan, juga akan mendukung jaksa untuk menghadirkan saksi ahli-saksi ahli yang lain.
“Kami maunya ahli tidak hanya dua, lebih dari dua juga tidak apa-apa, lebih bagus itu,” katanya.
Sementara dalam sidang hari ini, pengadilan menghadirkan korban AK melalui video “teleconference” untuk dimintai keterangan.
Dalam teleconference itu, AK di dampingi oleh ibunya yang duduk sedikit di belakang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua menteri di Kabinet Kerja untuk menyerahkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada bulan ini.
“Ya harus segera. Bulan ini lah,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/11).
Dirinya mengakui jika pelaporan LHKPN memang membutuhkan waktu, karena harus mengisi daftar pertanyaan yang banyak.
Sebelumnya, menteri BUMN Rini Soemarno baru menyadari kalau belum menunaikan kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dia mengaku kalau hal itu belum dilakukannya lantaran dirinya belum sempat ke KPK. Dia pun mengaku baru tahu harus lapor karena baca berita.
“Selama ini belum sempat saja, kami sedang siapkan karena baru lihat berita, oh iya belum lakukan itu,” kata Rini, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/11).

Artikel ini ditulis oleh: