Jakarta, Aktual.co — Seorang ekonom Fauzi Ichsan mengatkan bahwa pelaku pasar juga mengharapkan Kabinet Presiden Joko Widodo mencantumkan nama politisi partai Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai menteri, kata

“Degan begitu, kekuatan politik Jokowi di parlemen dapat menguat, sehingga posisi tawar pemerintah juga akan semakin tinggi,” kata Ekonom Senior Bank Standard Chartered, Fauzi Ichsan di Jakarta, ditulis Kamis (23/10).

Pelaku pasar, menurut dia, sedang khawatir dengan kekuatan politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH), di parlemen setelah kekalahan beruntun dalam beberapa perumusan Undang-Undang.

Kekalahan KIH, lanjut dia, sejak perumusan Undang-Undang MD3 hingga Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, membuat investor cemas kebijakan Jokowi akan selalu “diganjal”.

“Nah kita lihat Partai Persatuan Pembangunan, sudah pasti kah masuk ke KIH. Jika masuk, kekuatan Jokowi di parlemen menguat bisa 40 persen,” ujar dia.

Menurut Fauzi, jika PPP masuk KIH, kekuatan Koalisi pendukung Jokowi akan bertambah menjadi 40 persen, dan semakin mendekati kekuatan politik KMP yang sebesar 47 persen.

“Nah sekarang kan tinggal nunggu Demokrat, lagi-lagi tergantung Susilo Bambang Yudhoyono,” ujarnya.

Namun untuk posisi Menteri terkait ekonomi, Fauzi mengatakan, investor hanya ingin kalangan teknokrat dan profesional.

Sejak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat diduduki oleh politisi KMP, Fauzi menuturkan, tidak dapat dipungkiri bahwa pasar uang dan saham juga dilanda sentimen negatif dari domestik.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meresmikan Depo Part Hadji Kalla di Kawasan Industri Pergudangan Makassar (KIMA), Sulawesi Selatan, yang akan menyiapkan segala macam suku cadang Toyota.

“Hadirnya depo ini akan berdampak langsung pada kualitas kendaraan kita. Apalagi depo ini akan menjadi pusat suku cadang Toyota,” ujarnya di Makassar, ditulis Aktual Kamis (23/10).

Dia mengatakan pembangunan gudang “spare part” akan menambah dukungan pembangunan di Makassar khusunya transportasi yang harus diatur dengan baik.

Dengan pertumbuhan ekonomi Makassar yang 9,88 persen atau tertinggi di Indonesia, berdampak pada meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.

Direktur Operasional Kalla Toyota, Hariyadi Kaimuddin dalam sambutannya mengatakan barang yang disediakan akan memenuhi kebutuhan 10 sampai 20 tahun ke depan.

Hal itu karena melihat perkembangan dunia otomotif saat ini yang sangat luar biasa, sehingga dirinya juga berinisiatif untuk meningkatkan suku cadang tersebut.

“Ada 150 ribu unit spare part di sini. Ini untuk memenuhi pelayanan yang dibutuhkan setiap hari. Pengguna kendaraan Toyota juga kamia imbau agar tidak perlu cemas karena suku cadang yang disiapkan ini terlengkap,” katanya.

Hariyadi mengklaim jika pusat suku cadang Toyota yang dibangun di atas lahan satu hektare serta bangunan yang luasnya mencapai enam ribu meter persegi ini adalah yang terbesar di Indonesia.

“Bahkan kendaraan yang tidak lagi diproduksi seperti Kijang Toyota, kami siapkan spare partnya. Target 2018 total 15 pusat suku cadang terlayani. Saat ini sudah memiliki 12 sub depo di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Hariyadi menambahkan, depo yang didirikan oleh perusahaan Kalla Group itu menginvestasikan dananya sebesar Rp30 miliar untuk membangun dan mengisi 12 ribu jenis suku cadang.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) menilai afirmasi peringkat Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB-/stable outlook oleh Japan Credit Rating Agency (JCR) merupakan pengakuan atas komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Otoritas menyadari sepenuhnya hal yang menjadi concern dan akan terus menindaklanjuti dengan respon kebijakan yang sejauh ini telah memberikan hasil positif,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, dikutip Aktual Kamis (23/10).

Dalam siaran persnya, JCR menyampaikan beberapa faktor kunci yang mendukung afirmasi Sovereign Credit Rating Indonesia tersebut yakni pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengelolaan fiskal dan sistem perbankan yang sehat, serta ketahanan perekonomian terhadap tekanan eksternal.

Di sisi lain, faktor-faktor yang dinilai menjadi risiko bagi Sovereign Credit Rating Indonesia antara lain ketergantungan pada komoditas sumber daya alam, defisit neraca berjalan dan aliran investasi yang fluktuatif, tingginya subsidi BBM, ketertinggalan infrastruktur dan pasar keuangan yang belum berkembang.

JCR mencatat respon kebijakan dari otoritas dalam rangka memastikan stabilitas ekonomi dalam menghadapi guncangan eksternal. Lebih lanjut, JCR menyatakan bahwa terdapat indikasi bahwa pemerintahan baru akan menerapkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang.

Dari sisi Bank Indonesia, lanjut Agus, kebijakan reformasi struktural yang perlu dilakukan yakni terutama dalam bentuk upaya berkelanjutan dalam pendalaman pasar keuangan.

“Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah akan terus melanjutkan komitmen dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia,” kata Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pelaku pasar diperkirakan menantikan dua kebijakan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi untuk memperbaiki ruang fiskal, dan mengkaji ulang regulasi larangan ekspor mineral mentah agar menurunkan defisit neraca transaksi berjalan.

Jika harga BBM dinaikkan, diperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin, menjadi delapan persen, dari 7,5 persen saat ini, untuk meredam inflasi, kata Ekonom senior Bank Standard Chartered Fauzi Ichsan di Jakarta, ditulis Aktual Kamis (23/10).

“Penghematan dari naikkan BBM itu bisa dialokasikan ke belanja infrastruktur yang sangat dinanti investor,” ujar dia.

Sedangkan, pengkajian ulang larangan ekspor konsentrat, ujar Fauzi, karena sepanjang 2014, larangan itu telah membuat defisit neraca transaksi berjalan semakin melebar. Pada kuartal II, defisit transaksi berjalan mencapai 4,27 persen dari Produk Domestik Bruto.

Menurut dia, setelah larangan ekspor bahan mentah itu diberlakukan pada awal 2014, telah terjadi penurunan ekspor enam miliar dollar AS.

Jika kebijakan itu “dilunakkan”, kata Fauzi, ditambah pengurangan subsidi energi, defisit neraca transaksi berjalan yang, menurut dia, sebesar 25 miliar dollar AS pada tahun ini dapat turun menjadi 15 miliar dollar AS, pada semester II 2015.

“Itu memang pil pahit, tapi memang dampaknya akan mulai terasa pada semester II 2015,” ujarnya.

Mengenai sisi fiskal, Fauzi meyakini, jika Jokowi menaikkan harga BBM dengan rentang Rp3000, penghematan anggarannya dapat dialokasikan ke belanja modal untuk sektor produktif di 2015.

Fauzi menjelaskan, kebijakan soal subsidi BBM dan larangan ekspor, –yang akan diantisipasi dengan kebijakan suku bunga–, sangat penting untuk memelihara kepercayaan pasar, terutama menghadapi normalisasi ekonomi Amerika Serikat.

Kebijakan normalisasi sudah dimulai dengan penghentian stimulus yang digelontorkan AS. Selanjutnya, pada kuartal II 2015, Bank Sentral AS, The Fed, diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan, dari 0,25 persen hingga 1 persen, sehingga ada potensi pembalikkan arus modal dari Indonesia.

Dua kebijakan Jokowi yang diharapkan pasar itu, diharapkan dapat memelihara kepercayaan investor, sehingga pembalikkan modal tidak terlalu besar. Selain itu, dampaknya adalah stabilitas ekonomi yang kuat karena secara fundamental, ekonomi Indonesia semakin baik dengan perbaikan ruang fiskal dan neraca transaksi berjalan, Fauzi memperkirakan, dengan kenaikan BBM, dan pengetatan likuiditas oleh BI, pertumbuhan ekonomi memang akan melambat pada semester I 2015, atau hanya mencapai lima persen. Namun, dampak positif kebijakan Jokowi tersebut akan terasa di semester II 2015.

“Pertumbuhan ekonomi akan mulai ekspansif di semester II,” ujarnya.

Amunisi BI Selain itu, Fauzi memperkirakan, dengan kenaikkan BBM pada 2014, –yang dinilai mampu mereformasi struktural–, kepercayaan investor akan terus meningkat terhadap kondisi pasar di Indonesia. Alhasil, pasar surat utang, obligasi, dan saham akan terus atraktif.

Dengan begitu, nilai tukar rupiah diperkirakan akan menguat, di level Rp11.700. Jika skenario tersebut terjadi, kata Fauzi, BI memiliki amunisi untuk tidak menaikkan BI Rate pada 2014. BI cukup menaikkan BI rate pada saat The Fed menaikkan suku bunga acuannya, untuk menjaga dana asing.

“Jadi sebenarnya BI punya amunisi untuk naikkan 100 basis poin, satu untuk BBM naik, satu lagi saat ‘Fed Fund Rate’ naik,” ujarnya.

“Tapi jika rupiah menguat, BI pada 2014 tidak perlu naikkan BI Rate, cukup 2015 saja,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka