Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Muchtar Luthfi Andi Mutty berharap Presiden Joko Widodo dapat membangun pemerintahan yang transparan dan prorakyat.
“Pada saat kampanye Pak Jokowi menyuarakan nawa cita yang menjadi visi misinya. Kita harapkan nawa cita tersebut dapat diterapkan dengan baik melalui program kerjanya,” kata Luthfi, dalam diskusi “Harapan Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Jokowi-JK” di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11).
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat masih banyak yang belum diterima oleh masyarakat di daerah secara baik.
Dirinya mencontohkan, program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat (kesra) yakni membuat sejumlah program untuk mengentaskan kemiskinan, tapi realitasnya masyarakat miskin tetap banyak.
“Pemerintah lebih banyak memberikan ikan kepada rakyat miskin bukannya memberi kail, sehingga masyarakat miskin tidak terbangun mentalnya untuk mandiri,” kata dia.
Mantan Bupati Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ini menjelaskan, pada awal reformasi, dirinya menaruh harapan besar akan terbentuk pemerintahan yang baik sehingga dapat membangun bangsa dan negara Indonesia dengan baik.
Namun, setelah sekian tahun berjalan, kata dia, ternyata pemerintahan di era reformasi juga belum menjadi pemerintahan yang baik dan praktik korupsi masih tetap terjadi. Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pada era reformasi tidak menghapus praktik korupsi tapi praktik korupsi malah berpindah ke daerah.
Dari pengalamannya sebagai bupati Luwu Utara selama dua periode, kata Luthfi, kendala yang terjadi di pemerintahan daerah adalah adanya intervensi politik ke birokrasi sehingga para birokrat menjadi tidak nyaman bekerja.
“Ada kebijakan pemerintah daerah yang di ‘bypass’ oleh kekuatan politik sehingga kerja pemda menjadi terhambat,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP Effendi Simbolon ragu jika program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang dikeluatkan Presiden Joko Widodo dapat menyelesaikan masalah substansi kesejahteraan masyarakat
Namun, bekas wakil ketua Komisi VII DPR RI periode 2009-2014 itu mengatakan jika untuk penanganan rakyat miskin dan belum mampu perlu ada KIS, KIP, dan hal yang similar dengan kartu-kartu itu. Maka dirinya meminta Jokowi membuat kartu lain.
“Bikin juga dong kartu Indonesia kaya, kartu Indonesia senang, kartu Indonesia galau,” kata Effendi, Rabu (5/11).
Bekas calon gubernur Sumatera Utara itu mengatakan, dengan kartu-kartu itu, siapa tahu rakyat Indonesia dengan kartu saja bisa tidak galau, bisa senang, dan kaya.
“Kartu yang terakhir ada kartu Indonesia masuk surga,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluncurkan program KIP pada Senin (3/11/2014) di Jakarta. Kartu ini dianggap penyempurnaan dari program bantuan siswa miskin yang telah digulirkan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian terus mendalami kasus suap judi online di lingkungan Polda Jawa Barat. Alhasil, Bareskrim Polri menetapkan tersangka baru yakni Brigadir Amin Iskandar (AI) yang berperan sebagai penerima suap.
“Tersangka baru AI, sebagai penerima,” kata Plh Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Djoko Purwanto di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (5/11).
Sebelumnya, penyidik Polri telah menetaplan AKBP Murjoko Budoyono dan AKP Dudung Suryana sebagai tersangka. Sementara itu, Brigadir AI juga bertugas di divisi yang sama dengan tersangka AKP DS yakni Subdit III Ditreskrimum Polda Jabar.
“Tersangka ditetapkan karena menerima dan menikmati uang suap dari pemberi,” ujarnya.
Brigadir AI, ia bertugas membuat surat permohonan pembukaan rekening bank yang diblokir. Ia melakukan peranan itu, atas perintah AKP DS.
Pada Senin 14 Juli 2014 lalu, AI mendapat bagian Rp35 juta, demikian pula DS yang juga mendapat bagian serupa. Kemudian, berlanjut pada Senin 21 Juli 2014 dan Rabu 23 Juli 2014 DS kembali menerima uang sebesar Rp60 juta dari tersangka AL. “Atas perbuatannya Brigadir AI dikenakan pasal yang sama dengan AKP DS,” kata Djoko.
AKP DS dan Brigadir AI dijerat dengan  pasal 11, pasal 12 huruf a, atau pasal 12 huruf b UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 64 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wacana Aburizal Bakrie maju kembali di “bursa” ketua umum Partai Golkar pada Munas 2015 terus menuai kritik.
Kali ini, politikus Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan, Ical jangan mencalonkan diri sebagai ketua umum. Hal itu, lantaran Ical sudah terlalu tua.
Selain soal usia, kata dia, tak ada prestasi yang ditunjukkan Ical selama memimpin Golkar lima tahun terakhir. Regenerasi dalam tubuh Golkar adalah suatu keniscayaan. 
“Presiden kita, Jokowi, 53 tahun. Presiden Amerika Serikat Barrack Obama pada waktu memimpin umur 46 tahun. Jadi, regenerasi adalah suatu proses alamiah,” kata Mekeng di Jakarta, Rabu (5/11).
Wakil ketua bidang ekonomi fraksi Partai Golkar di DPR ini mengatakan, dia dan kader lainnya akan kecewa bila Ical maju dan memimpin Golkar untuk lima tahun mendatang, dimana usianya sudah 68 tahun.
“Ini sudah keterlaluan,” kata dia. 
Menurutnya, Ical gagal membawa Golkar memenangi pemilu legislatif. Golkar, kata dia, juga gagal mengusung kadernya untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. 
“Ini baru pertama kali Partai Golkar tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden, bahkan wakil presiden,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: