Jakarta, Aktual.co — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi menyatakan bahwa hari ini sudah ada 3 menteri kabinet Jokowi-JK yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK, Rabu (5/11).
Selain Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi yang hari ini sudah menyerahkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, ada pula Nila Joewita F Moeloek dan Amran Sulaiman.
“Update yang melaporkan harta kekayaan per hari ini ada 3 menteri,” ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11).
Johan menjelaskan, Menteri Kesehatan Nila Joewita F Moeloek, Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Yuddy Chrisnandi sudah menyerahkan LHKPN ke KPK dan sudah diberi tanda terima oleh KPK.
‎”(Nila dan Amran) sudah menyampaikan dan diberi tanda terima proses. Tapi tidak serta merta dimasukkan ke Tambahan Berita Negara (TBN), ada verifikasi dulu. Ini akan dilakukan setelah itu baru akan dimasukkan ke TBN,” jelas Johan.
Namun, kata Johan, khusus untuk Yuddy yang menyerahkan hari ini, format LHKPN yang diserahkan berbeda dengan format yang ada di KPK. Untuk itu, LHKPN yang Yuddy harus diperbaiki.
“Yuddy Chrisnandi datang tapi dia sudah membawa laporan. Itu menurut format yang bersangkutan. Ada ketidaksamaan format jadi diperbaiki disesuaikan dengan format KPK,” tutup Juru Bicara sekaligus Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato terkait reformasi ekonomi dan birokrasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brisbane, Australia, 15 November mendatang.
“Presiden Jokowi secara khusus diminta untuk berbicara tentang pengalaman beliau dalam melakukan reformasi ekonomi dan birokrasi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta,” kata Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Toferry Soetikno di Jakarta, Rabu (5/11).
Toferry mengatakan pidato tersebut akan disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan tertutup para pemimpin negara-negara G20 sebagai acara awalan KTT G20 yang akan berlangsung pada 15-16 November 2014.
Dalam jumpa pers terkait keikutsertaan Indonesia dalam KTT APEC, ASEAN dan G20, Toferry menjelaskan Indonesia akan membawa isu pembangunan sektor maritim dalam kontribusinya pada penguatan pertumbuhan ekonomi global.
“Pada keketuaan Australia, G20 berkomitmen menaikkan pertumbuhan global sebesar 2 persen, ini sejalan dengan target pertumbuhan dalam negeri Indonesia sebesar 7 persen,” kata dia.
Salah satu cara untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintahan Presiden Jokowi ingin mengoptimalkan pemanfaatan potensi laut Indonesia.
Selain membahas KTT G20, Kemenlu juga mengonfirmasi kehadiran Presiden Jokowi dalam KTT Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Beijing, Tiongkok pada 10-11 November, dan KTT ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 12-13 November.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Festival tari internasional bertajuk “Indonesian Dance Festival” (IDF) kembali digelar untuk ke-12 kalinya di Jakarta pada 4 hingga 9 November 2014.
“IDF tahun ini mengambil tema ‘Expand’ yang berarti meluas, mengjangkau, melakukan kemungkinan baru,” ujar Direktur IDF, Maria Darmaningsih, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa malam (4/11).
Berkaitan dengan tema tersebut, IDF 2014 mencoba memproduksi sendiri karya kolaborasi sesama seniman Indonesia maupun dengan seniman mancanegara.
Salah satu karya kolaborasi bertajuk “Roro Mendut” karya koreografer beraliran neo-klasik Jawa Retno Maruti dan penata visual Nindityo Adipurnomo dipilih sebagai karya pembuka IDF 2014.
“Proses produksinya memakan waktu enam bulan, tentang visual, dramaturnya, musiknya itu dilakukan pembahasan dan latihan terus-menerus,” ungkap Maria.
Maria menjelaskan akan ada satu karya kolaborasi seniman Belgia, Arco Renz, dengan koreografer muda asal Padangpanjang, Ali Sukri, yang akan ditampilkan pada malam penutupan 9 November mendatang.
Festival tari dua tahunan yang berlangsung selama lima hari ini didukung oleh peserta dari tujuh negara yaitu Jepang, Tiongkok, Korea, Singapura, Jerman, Prancis, dan Belgia.
Program Baru Selain program yang sudah biasa disajikan dalam tiap penyelenggaraan IDF, tahun ini salah satu festival tari tertua di Asia ini juga melaksanakan dua program baru yaitu “Young Potential Coreographer” (YPC) dan LAB, jelas Maria.
“Sebanyak 16 koreografer muda berbakat kami fasilitasi untuk menonton, mempelajari, meningkatkan apresiasi, dan mengetahui perkembangan tari di dunia,” tutur Maria.
Para koreografer muda itu, lanjutnya, berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Aceh, Palembang, Riau, Lampung, Jogja, Surabaya, Solo, Semarang, Makasar, Bandung, Jakarta, dan Bali yang terpilih melalui rekomendasi dari para koreografer senior dan kurator.
“Untuk penyelenggaraan IDF berikutnya, mereka diharapkan dapat menampilkan karya dalam program ‘Showcase’ yang khusus diperuntukkan bagi koreografer muda,” ujar maestro tari Jawa ini.
Sedangkan LAB merupakan program yang dibuat untuk menyajikan karya yang masih dalam proses penggarapan dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengembangan konsep sebuah karya hingga perwujudannya melalui kerja studio.
Maria menjelaskan bahwa keseluruhan agenda IDF 2014 yaitu pertunjukan, seminar, diskusi, ‘master class’, YPC, LAB, dan pameran sejarah IDF berlangsung di beberapa tempat di Jakarta yaitu Taman Ismail Marzuki, Gedung Kesenian Jakarta, Institut Kesenian Jakarta, Goethe Haus, dan Teater Salihara.
“Saya ingin ke depannya koreografer Indonesia juga memberi warna baik di Indonesia atau di dunia internasional karena sebenarnya potensi kita banyak sekali, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak,” pungkasnya.

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe buka suara soal evaluasi terhadap dana otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri.
Menurutnya, dana yang diperuntukan kepada Papua melalui otsus tidaklah besar, karena hanya dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.
“Sebenarnya tidak cukup, sebenarnya kalau di lihat dari anggaran sekarang 80 persen kembali ke Kabupaten, Kabupaten kota. Di sana 29 kabupaten. Kemudian provinsinya ada 20 persen. Jadi kebijakan anggaran kan saya sudah berubah,” kata dia usai menghadiri rapat kerja bersama DPD RI, di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11).
Menurut dia, jika kementerian dalam negeri mau melakukan evaluasi, tentunya harus melibatkannya. Agar, kebijakan yang sudah berjalan tidak bertabrakan dengan keputusan yang dikeluarkan.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa jangan sampai ada pikiran bahwa dana otsus itu yang digunakan Papua Rp 30 triliun per APBN atau tiap tahun.
“Nah mendagri harus diskusi dengan kita. Jadi dilihat dari jumlah yang 30 triliun itu dari tahun 2002 sampe hari ini 13 tahun. Jangan mereka pikir itu satu tahun anggaran, bukan. Itu dana selama 13 tahun,” kata dia.
“Dengan rata-rata 2 persen dengan DAU nasional setiap tahun. Penerima APBN kita berapa, 20 persen dari DAU nasional itu kita kan dapat 2 persen. Itu jumlahnya memang sangat Kecil. Kalau kita bagi rata2 per Kabupaten 80-90 miliar itu tidak cukup untuk membangun di daerahnya karena kemahalannya luar biasa.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang