Jakarta, Aktual.co — Ketua DPD PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengkritisi beberapa tokoh profesional yang dipilih sebagai menteri dalam kabinet kerja pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menurut eks wakil ketua komisi VII DPR RI periode 2009-2014 itu, para menteri berlatar belakang profesional di kabinet Jokowi-JK tak sejalan dengan ideologi PDI Perjuangan yang pro rakyat.
Para menteri yang dimaksud oleh bekas calon Gubernur Sumatera Utara itu, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Sudirman Said.
“Sofyan Djalil, Sudirman Said, dan Rini Soemarno ini gak jelas. Ngapain mereka yang enggak sejalan dengan ideologi PDIP ditempatkan pada sektor vital seperti itu,” kata Effendi Simbolon di gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11).
Menurutnya rekam jejak ketiga tokoh itu belum jelas dalam pemerintahan. Mereka dinilai sebagai menteri yang berbau neoliberal.
“Saya gak pernah tahu rekam jejaknya. Ketika menetapkan komoditi diserahkan pasar ya wajar orang-orangnya tidak berasal dari PDIP,” kata dia.
Selain itu, dirinya juga mengatakan kalau PDIP bukan partai yang anti kepentingan asing. Namun, negara harus tetap diposisikan sebagai kekuatan kontrol terhadap pasar.
“Kita tidak anti asing tapi tidak pro neolib. Maka negara harus pada nomor satunya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman melaporkan kepada Presiden Joko Widodo hasil koordinasinya dengan tiga badan intelijen negara sahabat, yakni Tiongkok, Myanmar, dan Australia terkait rencana kunjungan kerja Kepala Negara, ke tiga negara tersebut.
“Saya melaporkan pada beliau tentang situasi di luar negeri (LN) berkaitan dengan rencana kunjungan kerja beliau, juga situasi terakhir dari koordinasi intelijen dengan ketiga badan intelijen negara di mana bapak Presiden akan berkunjung,” kata Marciano di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/11).
Menurut Kepala BIN, situasi di tiga negara tersebut cukup baik. “Dalam arti Insya Allah semua program beliau di luar negeri juga berjalan lancar,” kata dia.
Selain melaporkan tentang situasi di luar negeri, Marciano juga menyampaikan situasi di dalam negeri. Dia mengatakan dari sisi intelijen situasi dalam negeri cukup kondusif karena semua pemangku kepentingan telah membuat suatu perencanaan yang sangat baik.
“Saya melaporkan pada beliau semua rencana atau program kunker luar negeri dan dalam negeri bisa berjalan dengan baik dan masyarakat atau rakyat bisa lebih dekat dengan bapak Presiden dan kebijakan-kebijakan bapak Presiden lebih dipahami oleh rakyat kita semua,” kata dia.
Pekan kedua November dijadwalkan berlangsung pertemuan puncak APEC, ASEAN dan G20 secara berurutan di tiga negara tersebut. Rangkaian pertemuan puncak tersebut secara tradisional dihadiri oleh Presiden Indonesia. Apabila Presiden Jokowi hadir dalam pertemuan tersebut maka perjalanan itu akan menjadi kunjungan kerja pertamanya ke luar negeri.
Sementara itu pada 5-6 November, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja ke tiga provinsi di Pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo akan memilih Jaksa Agung dan Dirjen Pajak dalam waktu dekat.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sosok Jaksa Agung yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi tidak akan memiliki perasaan.
“Kita (Pemerintah) ingin punya Kejagung yang tidak punya perasaan, Dirjen Pajak, yang tidak punya perasaan,” kata Tjahjo dalam Rakor di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (4/11).
Pemilihan Jaksa Agung dan Dirjen Pajak yang “galak”, kata dia, agar siapapun yang nakal “disikat”.
“Entah pengusaha tokoh bisnis, yang tidak taat bayar pajak bisa langsung sikat,” kata Tjahjo. 

Artikel ini ditulis oleh: