Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
7 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 42438

Ahok Enggan Kartu Indonesia Pintar Diterapkan di Jakarta

Jakarta, Aktual.co —Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ternyata menginginkan agar kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tak diterapkan di DKI Jakarta, tapi bisa dimaksimalkan untuk dialokasikan di daerah lain.
Alasannya, di Jakarta saat ini sudah ada memiliki anggaran untuk program yang sistemnya serupa dengan KIP, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Kita liat aja, kita sih pengennya itu dipake ke daerah lain. Kita bilang sama Pak Jokowi kalau daerah lain lebih membutuhkan (KIP). Saya katakan (ke Jokowi) utamakan daerah lain aja dulu. Jakarta duitnya banyak,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Senin (3/11).
Diakui Ahok, sejauh ini penerapan KJP di Jakarta sendiri belum sepenuhnya efektif dalam segi nilai besaran biayanya. 
Namun untuk ketepatan sasaran, tingkat keakuratan KJP sudah tepat karena melibatkan pihak sekolah dalam menyeleksi siswa yang berhak mendapatkan KJP.
“KJP itu gak efektif karena nilainya gak mencukupi. Makanya kita mau ubah jadi beasiswa tahun depan. Tetapi datanya lebih valid karena ada keterlibatan pihak sekolah,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Lasro Marbun mengatakan besarnya dana KJP untuk tahun 2013-2014, dijelaskan Lasro, dianggarkan sebesar Rp 1,3 triliun. Dana sebesar itu diperuntukan bagi 575.670 pelajar. 
Untuk pencairannya, dana KJP diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI sebagai penerima Dokumen Pengguna Anggaran (DPA). Dengan begitu pencairan KJP tergantung dari penerima DPA yaitu BPKD DKI. 
Dijelaskannya, besaran kucuran KJP setiap tahunnya untuk siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat yakni besarnya Rp 180 ribu. 
Untuk SMP, Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat sebesar Rp 210 ribu. Sedangkan untuk siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah (MA) sederajat menerima Rp 240 ribu. 
Sebagai informasi, KIP diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodom, Senin (3/11) kemarin di Kantor Pos Jakarta Pusat, Jalan Lapangan Banteng Utara, pada pukul 11.30 WIB. Penerima kartu pintar mulai dari siswa di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
Sebanyak 18 kabupaten dan kota yang akan menerima kartu Indonesia pintar tahap awal yaitu Jembrana, Pandeglang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, dan Kota Pematang Siantar.

Artikel ini ditulis oleh:

Cuitan Yudi Latif Benar, Politicotaintment Perpuruk Intelejensia Bangsa

Jakarta, Aktual.co — “Kemana raibnya kemampuan bangsa bangun borobudur dan pinisi? Di tanah-air yg sama, tampilan fisik tumbuh; mental-karakter jatuh”  Cuit Yudi latif di akun media sosial twitter @yulatif  pada 2 Nov 2014 pukul 15.40.

Cuitan dari mantan rektor Universitas Paramadina, yang dilengserkan oleh persekongkolan internal, di atas itu benar. Kita saksikan penampilan fisik negara bangsa ini bertumbuh dengan tampilan yang tak kalah memukau di antara sesama negara jiran.  Semua simbol kemajuan kosmopolitan mudah ditemui di pelosok negeri  ini. Bahkan produk teknologi tercanggih, terutama dalam teknologi informasi, seperti gadget pun telah merasuk hingga ke pedalaman dan puncak gunung.

Tidak ada yang salah dengan itu semua. Bahkan, andai semua hanya tampilan fisik komoditas peradaban modern itu lebih merupakan perluasan akses pasar global. Kehidupan di planet Bumi saat ini memang tak memungkinkan lagi suatu Negara bangsa menutup diri. Kuba sudah buka diri. Myanmar sekalipun.  Jagad manusia memang telah menjadi dunia tanpa batas negara.

Namun manakala mental bangsa, terutama karakter elite terjatuh, saat itu pula bangsa negara ini terpuruk jadi pasar pemamah sampah industri negara maju. Apalagi sosok megah aneka lembaga baru politik, ekonomi, sosial, budaya yang kini hadir di nusantara, baik fisik maupun konsepsional, selaku simbol peradaban maju, seperti demokrasi atau iptek, hanya relokasi aset negara donor dan investor asing. Kadang, malah hanya laboratorium eksperimen pengujian teori mereka.

Itu semua, seperti kata Yudi, akibat kejatuhan mental karakter bangsa, sehingga kemampuan local genius nusantara membangun Borobudur dan phinisi pun raib. Nun di Senayan, berbagai simbol demokrasi, yang terwakili oleh gedung DPR/MPR seolah mulai memudar. Beda jauh dengan Gedung Merdeka di Bandung. Sekolot apapun gedung itu, tekad juang bangsa-bangsa tertindas di Asia Afrika,  bahkan Amerika Latin, masih terpancar penuh wibawa.       

Mental karakter jatuh kian parah, begitu hakekat politik sesuatu yang bermakna mulia, yang dulu mampu melahirkan Dasasila Bandung, kelahiran Pancasila, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah didegradasikan turun derajat jadi ‘politicotaintmen’.

Politik tak lagi sesatria perjuangan founding father bangsa Indonesia. Politik pun cenderung jadi jalan pintas memburu harta dan sukses simbol kehidupan. Bahkan politik saat ini hanya menjadi remah hiburan aksi selfie berbagai aktor parpol yang mendadak asyik masturbasi jadi pesohor di ajang selebritis demokrasi modern.

Semua itu tak lepas dari kinerja tak berkualitas dunia media massa modern terkini yang asal berkarakteristik real time, baik media online maupun siar dengar pandang. Modus berita asal heboh, paling cepat, dan membetot minat khalayak, jadi  perburuan pemilik media seturut pemeringkatan rezim AC Nielsen dan Alexa, guna meraup iklan semata.

Sesungguhnya tak ada yang salah dengan online journalism maupun audiovisual. Seperti belati atau pistol, keduanya tidak pernah membunuh. Yang membunuh adalah pengguna senjata itu.

Begitu pun media online yang kini condong mengandalkan pemberitaan doorstop (cegat narasumber) untuk secuil komentar biar bisa diberitakan secepatnya. Tak ada lagi wawancara, tiada lagi latar berita yang mencerdaskan. Fungsi informasi dan edukasi dari media kini dibenam fungsi hiburan dan kepentingan komersial. Politik pun dikonstruksi sekedar politicotaintment seheboh artis kawin cerai.

Khalayak hanya disuguhi ‘politik kerupuk’ berbunyi riuh tapi tak mengenyangkan dan tak bergizi. Intelejen bangsa pun kian terpuruk. Semua akibat komodifikasi di segala ranah kehidupan oleh keberingasan kapitalisme yang masuk ke nusantara, yang hingga kini tak kunjung dijinakan seperti di negara induk asalnya.

Mampukah jargon ‘anti neolib’ yang diteriakkan kalangan oposisi Presiden Jokowi dan ide ‘revolusi mental’ yang didengungkan pendukung Jokowi-JK mengatasi masalah mental karakter sesuai tekad Trisakti, berdalaut dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan?

Semoga.          

Artikel ini ditulis oleh:

Informasi: Pil KB Gandarusa Masih Dalam Tahap Uji Klinis

Jakarta, Aktual.co — Pil Keluarga Berencana (KB) khusus bagi pria yang terbuat dari tanaman Gandarusa asal Papua hingga saat ini masih dalam tahap uji klinis.
“Pil Gandarusa masih dalam tahap uji klinis,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Dwi Listyawardani, di Surabaya, Selasa (4/11).
Dia menjelaskan, penelitian KB pria diinisiasi oleh Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
“Setelah melalui berbagai fase, kini pil KB pria masih dalam tahap uji klinis,” sambungnya.
Tahap uji klinis, menurut dia, membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Memang tidak bisa buru-buru, harus berkali-kali uji klinis karena ini menyangkut manusia,” katanya.
Uji klinis yang dilakukan, sambung dia, harus menyeluruh agar hasilnya sempurna dan bagus dan tidak memiliki efek samping yang buruk pada manusia.
BKKBN sendiri, kata dia, menginginkan pil KB pria segera bisa segera diluncurkan.
Dengan demikian, tambah dia, semakin banyak pilihan metode kontrasepsi bagi pria.
“Kita harapkan dalam waktu dekat bisa segera diluncurkan,” pungkasnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Menteri ESDM Copot Dirjen Migas

Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah melepas jabatan Edy Hermantoro sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Ia juga mengaku telah menandatangani Surat Keputusan (SK) terkait pengangkatan Naryanto Wagimin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas.

“Hari ini saya tandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Plt (Pelaksana Tugas) Dirjen Migas Naryanto Wagimin. Dia meneruskan tugas Edy Hermantoro,” kata Sudirman di Kantor Ditjen Kelistrikan, Jakarta, Selasa (4/11).

Sudirman mengungkapkan bahwa pencopotan Edy Hermantoro adalah upaya menguraikan sumbatan dan penyegaran dalam struktur organisasi KESDM. Dikatakannya, pencopotan tersebut telah berdasarkan objektifitas laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

“Laporan UKP4 banyak hal yang terhambat yang dampaknya pada industri,” ucapnya.

Seperti diketahui, diawal masa jabatannya Sudirman Said menyatakan bahwa jika dibutuhkan dirinya akan melakukan penyegaran dalam struktur kementeriannya.

Sebagai informasi, Naryanto Wagimin sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Sutiyoso Masuk ‘Bursa’ Calon Kepala BIN

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, ketua umum PKPI Sutiyoso ikut meramaikan “bursa” Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggantikan Marciano Norman yang telah berakhir masa tugasnya.
“(Sutiyoso,  atau yang sering disapa Bang Yos) masuk, sekarang juga ada, tapi ya naik turun, naik turun lah, timbul tenggelam,” kata Tedjo di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Selasa (4/11).
Dirinya berharap posisi Kepala BIN segera terisi. Dirinya juga tidak bisa memastikan dari sekian nama yang beredar siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi.
“Ya secepat mungkin. Karena tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Itu harus segera diisi sehingga fungsi-fungsi instansi tetep bisa berjalan,” kata Mantan KSAL itu.
Selain Bang Yos, tiga nama yang digadang-gadang sebagai Kepala BIN adalah mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi.

Artikel ini ditulis oleh:

Fraksi PKB Akan Bergabung dengan Golkar di DPRD DKI

Jakarta, Aktual.co —Kabar santer akan menyeberangnya Fraksi PKB di DPRD DKI ke Koalisi Merah Putih (KMP) tampaknya semakin terang, menyusul telah jelasnya rencana mereka untuk bergabung dengan Fraksi Golkar menjadi satu fraksi.
Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI, Zainuddin atau yang biasa disapa Haji Oding membenarkan kabar itu.
“Sudah disampaikan Ketua Fraksi PKB (Hasbialah Ilyas). Dia bicara banyak dengan kita dan menyatakan siap bergabung dengan Fraksi Golkar,” ujarnya, di DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Bergabungnya Fraksi PKB ke Fraksi Golkar di Kebon Sirih, kata Oding, merupakan hal yang sah saja meskipun keduanya lahir dari koalisi yang berbeda. Diketahui Fraksi PKB bergabung di Koalisi Indonesia Hebat, sedangkan Fraksi Golkar ada di Koalisi Merah Putih.
“Koalisi berbeda dalam konteks kesamaan sebagai anggota DPRD boleh saja, udah ada wacana untuk bergabung kok,dan siap,” ujarnya.
Kendati demikian, Oding menegaskan mereka akan melakukan konsultasi dulu dengan pimpinan pusat partainya masing-masing untuk keputusan akhir apakah bakal disetujui atau tidak. “Tapi saya kira DPP juga akan memahami.”
Dia membantah kabar yang menyebut bahwa bergabungnya PKB ke Golkar merupakan upaya dari KMP untuk menambah satu amunisi suara di Dewan Kebon Sirih. 
Dalihnya, tidak ada tujuan lain dari bergabungnya PKB ke Fraksi Golkar selain karena alasan memiliki kesamaan pandangan dalam membangun Jakarta. 
“Tujuannya selama ini kenal, sering bicara mungkin merasa ada kesamaan untuk membangun Jakarta.” 
Oding sendiri mengaku belum tahu apakah nantinya dengan bergabung dengan Fraksi Golkar maka PKB juga bakal keluar dari KIH di DPRD, 
“Saya belum mendengar soal itu, saya juga melihat belum ada tanda-tandanya ini terlepas dari KMP atau KIH,” pungkasnya. Diketahui, saat ini Fraksi Golkar mengisi sembilan kursi di DPRD DKI. Sedangkan PKB sebanyak enam kursi. Apabila PKB dan Golkar bergabung jadi satu fraksi, maka total mereka akan memiliki 15 kursi. 
Dengan begitu Fraksi Golkar-PKB akan menjadi Fraksi terbesar kedua setalah PDI-P yang memiliki 28 kursi, atau sama dengan Fraksi Gerindra yang sebelumnya menempati posisi kedua kursi terbanyak yakni 15 kursi.
Urusan ‘banyak-banyakan’ kursi di DPRD DKI saat ini juga terkait dengan persoalan perebutan jatah kursi 15 pimpinan komisi di alat kelengkapan dewan yang saat ini masih belum capai titik temu. 

Artikel ini ditulis oleh:

1...42,43742,43842,439...43,505Halaman 42,438 dari 43,505

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya