Jakarta, Aktual.co — Dua jenderal Polri aktif disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kedua perwira tinggi polri itu yakni, Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan , dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal Syafrudin.
Santernya kabar tersebut, lantaran Budi pernah menjadi ajudan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Syafrudin pernah menjadi ajudan Jusuf Kalla saat menjabat Wapres periode 2004-2009 lalu.
Kapolri Jenderal Sutarman mengaku, belum mengetahui informasi dua anak buahnya akan masuk dalam bursa jajaran menteri kabinet Jokowi-JK. Kalau pun ada, lanjutnya, pemilihan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
“Saya tidak tahu. Itu hak presiden menetapkan menteri-menterinya. Kita serahkan beliau mau pilih dari kalangan apa (karena) itu hak prerogatif beliau,” kata Kapolri usai memimpin apel konsolidasi pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden diPolda Metro Jaya, Rabu (22/10).
Jika memang benar, sambung Sutarman, maka orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu tak mungkin akan melarangnya. “Kalau kita larang kan tidak mungkin, itu tugas mulia,” tegasnya.
Bagaimana dengan statusnya di Polri kalau nanti diangkat menjadi menteri? Sutarman menjelaskan bahwa jenderal aktif harus mengundurkan diri dari kepolisian. “Tidak perlu izin, hanya mengundurkan diri. Kan tidak boleh rangkap jabatan,” ujarnya.
Lebih jauh mantan Kabareskrim itu mengapresiasi jikalau memang ada jenderal Polri yang dipercaya menjabat menteri oleh Jokowi-JK. Sebab, hal itu merupakan bukti Polri dipercaya masyarakat.
Sutarman menambahkan, bahwa ada empat nama perwira Polri telah disetor untuk dipilih menjadi ajudan Jokowi-JK. Mereka adalah Teddy Minahasa, Baharudin, Agus Widjayanto dan Listio Sigit.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Belum pernah ada dalam sejarah, partai pemenang pemilu seperti PDIP menjadi partai haus kekuasaan setelah kalah telak melawan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam memperebutkan posisi ketua DPR dan MPR. 
Buktinya dalam komposisi kabinet Jokowi, kader PDIP, termasuk tim sukses dan tim transisi menguasai 70 persen kursi kabinet. Sementara partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) harus siap kecewa karena pembagian jatah kursi tidak sesuai harapan, begitu pula kelompok profesional.
“Masuknya sejumlah kader PDIP, simpatisan, tim sukses dalam kabinet membuktikan partai berlambang banteng itu haus kekuasaan. Apalagi banyak kader PDIP yang tidak berpengalaman di pemerintahan,” pengamat politik Rusmin Effendy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/10). 
“Kalau pun ada simpatisan, mereka justru bagian dari masa lalu yang terlibat pelbagai skandal korupsi yang sampai saat ini tak pernah tersentuh hukum. Karena itu, KPK jangan cuma berkoar-koar saja, tapi tak mampu memproses kasus mereka, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kasus pengampunan penjahat BLBI,” ujarnya lagi.
Menurut Rusmin, saat ini terjadi tarik menarik kepentingan antar faksi-faksi antar partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam menempatkan kadernya masuk dalam jajaran kabinet. Sebagian besar partai koalisi terlihat kecewa karena pembagian jatah kursi kabinet tidak sesuai harapan. 
“Kondisi itu terlihat nyata dari beberapa pertemuan yang dilakukan Jokowi, sehingga dapat dipastikan kabinet yang terbentuk nanti dipastikan tidak sesuai dengan harapan rakyat. Kabinet Jokowi-JK lebih diwarnai politik transaksional kepentingan partai, tidak menempatkan figur yang pantas dan layak menduduki pos kementrian,” kata dia.
Dia menjelaskan, beberapa kader PDIP, simpatisan dan tim sukses yang mendominasi masuk bursa kabinet seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Hasto Kristiyanto, Eva Kusuma Sundari, Teras Narang, Triawan Munaf, Niken Widiastuti, Ngurah Prayoga. Sedangkan Tim Transisi ada nama Andi Wijayanto, Anis Baswedan, dan Rini Sumarno, serta tim sukses Pilpres seperti Luhut Panjaitan, Budiman (mantan KSAD), Kuntoro Mangunsubroto, Sri Adiningsih, Komjen Budi Gunawan, Ryamizard Ryacudu, Darmin Nasution, Mirza Adityaswara, Agus Martowardojo, dan Khofifah Indar Parawansa. 
Sedangkan faksi Jusuf Kalla terdapat nama Hamid Awaludin, Syafruddin, Erwin Aksa. Kemudian partai KIH terdapat nama-nama Yuddy Chrisnandi (Hanura), Lukman Hakim Saefudin (PPP), Siti Nurbaya Bakar dan Ferry Mursyidan Baldan (Nasdem), Muhaimin Iskandar, Marwan Jafar, dan Rusdi Kirana (PKB). Beberapa nama dari kalangan profesional seperti Ignasius Jonan, Indroyono Soesilo, Yunus Husein, RJ Lino,  Retno Lestari,  Priansari Marsudi, Komarudin Hidayat, Jimly Asshiddiqie, Bambang Brojonegoro, Mas Achmad Santosa, Pratikno.
Menurut Rusmin, komposisi dan nama-nama kandidat menteri yang beredar di publik, juga bisa berubah-ubah, karena sampai saat ini belum ada kepastian. “Secara umum, nama-nama yang beredar tersebut sebagian besar belum memiliki kapabilitas dan integritas untuk menjabat sebagai menteri. Kalau sampai orang-orang yang tidak kredibel masuk, bukan tidak mungkin kabinet Jokowi tidak akan memenuhi harapan publik yang begitu besar,” ujarnya.

Jakarta, Aktual.co — Kemarin sore (21/10) terlihat Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian di era SBY, Chaerul Tandjung (CT) menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara. Spekulasi pun kemudian berkembang, bahwa CT akan lanjut memegang jabatan Menko Perekonomian di Kabinet Jokowi mendatang. Menyikapi hal ini, peneliti LSP Gede Sandra memiliki pandangan kritis.
“Jika benar CT jadi Menko, berarti tidak ada perubahan dalam kabinet Jokowi dibandingkan dari kabinet SBY. Seharusnya Jokowi paham bahwa CT sebagai pengusaha tidak lah begitu paham terhadap soal-soal makro ekonomi. Terbukti prestasi CT sebagai Menko sama sekali tidak istimewa, karena faktanya fundamental ekonomi Indonesia terus merosot selama dipimpin taipan ini,” ujarnya kepada Aktual.co, Rabu (22/10).
Untuk menggambarkan merosotnya fundamental ekonomi selama kepemimpinan Menko CT (Mei-Oktober 2014), Gede mengambil contoh soal neraca perdagangan dan transaksi berjalan.
Pada bulan Mei 2014, saat CT pertama kali diangkat jadi Menko, neraca perdagangan tercatat masih surplus sebesar 69,9 juta dollar AS. Sebulan menjabat, pada Juni 2014, neraca sudah defisit ke 0,3 miliar dollar AS. Tiga bulan menjabat, pada Agustus 2014, neraca  kembali defisit sebesar 318 juta dollar AS.
Sedangkan untuk transaksi berjalan, pada kuartal ke II, saat CT baru sebulan menjabat Menko, sudah tercatat defisit sebesar 9 miliar dollar AS. Kemudian, pada kuartal ke III, saat CT sudah 4 bulan menjabat Menko, transaksi berjalan ternyata masih defisit di angka 8 miliar dollar AS.
“Berbagai defisit inilah yang membuat kurs rupiah terhadap dollar tidak kunjung menguat selama CT menjabat Menko, terus berada di kisaran Rp12 ribu/dollar AS. Akibatnya perekonomian Indonesia selalu berada pada zona berbahaya atau lampu kuning. Bahkan, bukan tidak mungkin bila CT kembali menjadi Menko di Kabinet Jokowi, pada bulan Desember 2014 kurs dapat tembus ke Rp13 ribu/dollar AS.”
Sehingga, menurut lulusan magister ilmu ekonomi UI ini, saat itu terjadi (kurs tembus Rp 13 ribu/dollar AS) perekonomian Indonesia benar-benar sudah lampu merah atau masuk ke zona gawat darurat. Bukan tidak mungkin, saat yang bertepatan dengan 100 hari pemerintahannya itu semuanya telah menjadi begitu terlambat bagi Jokowi.