Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Air Traffic Control (ATC) Simulator Bandara Soekarno Hatta di PT Angkasa Pura II tahun 2004, terus berjalan. Dalam kasus ini, penyidik pidana khusus sudah menetapkan lima orang tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana mengatakan bahwa saat ini penyidik terus mendalami kasus tersebut. Dia juga memastikan proses penyidikan kasus tersebut masih terus berjalan.

“Masih berlangsung, masih jalan,” kata Kapuspenkum Tony Tribagus Spontana, Jakarta, Selasa (4/11).

Tony menilai, pembuktian kasus ini tidak terlalu sulit. Namun yang menjadi kendala penyidik saat ini, lamanya penghitungan kerugian keuangan negara oleh pihak terkait.

“Menurut saya, pembuktiannya itu mudah, mungkin yang lama itu penghitungan kerugian negaranya,” kata Tony.

Sebelumnya, Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk dua petinggi PT Angkasa Pura II pada 2 Februari 2014 lalu, yakni Yayoen Wahyoe W Kusuma selaku Direktur Tehnik dan Imam Pamudji selaku Vice Presiden of Vacility Quality Assurance.

Penyidik memeriksa kedua petinggi PT Angkasa Pura II ini soal proses awal pengajuan usulan ATC Simulator di PT Angkasa Pura II dan mengenai teknis pemeriksaan terhadap pekerjaan pemeliharaan ATC Simulator, termasuk hal-hal yang mendasari saksi menandatangani berita acara serah terima ATC Simulator.
 
Terkait kasus ini, penyidik telah menetapkan 5 tersangka. Empat dari 5 orang tersangka tersebut adalah pensiunan petinggi PT Angkasa Pura II. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka per 10 Januari 2014, yakni Endar Muda Nasution yang sebelumnya menjabat Inventory Fixed Assed Manager, ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 01/F.2/Fd.1/01/2014.

Kemudian Novaro Martodihardjo, mantan Kasubdit Air Traffic Service dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 02/F.2/Fd.1/01/2014. Selanjutnya, Susianto mantan Manager Electronic Fasility Planing berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 03/F.2/Fd.1/01/2014.

Dan tersangka Sutianto selaku mantan Air Traffic Service Planing and Quality Assurance Manager berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 04/F.2/Fd.1/01/2014.

Adapun satu satu orang tersangka lainnya berasal dari kalangan swasta, yakni Direktur Utama PT Toska Citra Pratama, Reza Gunawan yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 05/F.2/Fd.1/01/2014, yang juga tertanggal 10 Januari 2014.

Kelimanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan karena telah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup dugaan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.

Pekerjaan dan pengadaan ATC Simulator merupakan sarana sangat penting. Selain merupakan peralatan untuk mensimulasikan semua kegiatan yang dilakukan pengendali lalu lintas penerbangan di dalam melakukan tugas pelayanan pengendalian pendaratan (approach) dan perjalanan pesawat (en-route), juga dipergunakan sebagai indikator kompetensi pengetahuan dan kemahiran seluruh pengendalian lalu lintas udara di lingkungan Angkasa Pura, serta alat untuk mengevaluasi prosedur pengendalian lalu lintas penerbangan.

Sayangnya, pengerjaan dan pengadaan proyek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berakibat tidak dapat dimanfaatkannya ATC Simulator tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp7,4 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Fraksi partai politik koalisi Indonesia Hebat (KIH) nampaknya tidak akan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR dari KMP, melainkan mosi tidak percaya yang ditunjukan kepada kesetjenan DPR RI.
Permintaan itu dilontarkan oleh anggota PPP, Elviana di dalam ruang paripurna versi KIH, di ruang Bamus, Gedung KK2, Jakarta, Selasa (4/11).
Ia berpendapat, Kesetjenan DPR RI tidak menghargai Sidang Paripurna oleh KIH yang hanya dilakukan.
“Kita semua punya hak, kita mengusulkan untuk KIH mengeluarkan mosi tidak percaya kepada kesetjenan,” kata dia mengusulkan kepada pimpinan sidang paripurna sementara, di ruang Bamus, Gedung KK2 DPR RI, Jakarta, Selasa (4/11).
Menanggapi permintaan itu, Ketua pimpinan DPR RI versi KIH, Ida Fauziah mengaku akan meneruskan usulan tersebut kepada kesetjenan DPR dan akan segera memanggil Sekjen DPR Winatuningtyastiti.
“Kita akan panggil sekjen, karena anggota harus punya hak yang sama, pelayanan kepada seluruh anggota tidak melihat dari kelompok mana,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua pimpinan sementara sidang paripurna versi koalisi Indonesia hebat (KIH), Ida Fauziah mengatakan bahwa proses penetapan alat kelengkapan dewan (AKD) dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat dengan memperhatikan proporsionalitas fraksi yang ada telah disepakati.
Kesepakatan itu disetujui oleh anggota dewan dari fraksi partai politik yang hadir dalam paripurna, di ruang Badan Musyawarah (Bamus) Gedung KK2 DPR RI.
“Rapat agenda penetapan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara dengan pimpinan fraksi. Yang berkiatan dengan penetapan pimpinan AKD. Akhirnya rapat konsultasi itu disetujui daalam rapat paripurna,” ucap dia usai menggelar rapat paripurna versi KIH, di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/11).
Pun demikian, sambung Ida, pihaknya baru akan menetapkan pimpinan AKD bilamana sudah memenuhi quorum baik dari segi anggota maupun fraksi.
“Karenanya fraksi mengingatkan proses pentapan AKD itu mengacu pada peraturan tatib DPR. Sehingga diperhatikan sungguh quorum fraksi dan anggota, semua bersepakat seperti itu krnanya kta tdak boleh mengabaikan dfraksi yg belm hdri dan akan mengundang terus,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, menunggu dan meminta mereka (fraksi KMP) bergabung dan kita juga sepakat menetapkan pimpinan AKD sebelum terpenuhi ketentuan tatib itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pejabat daerah untuk tidak mengkhawatirkan situasi politik dalam negeri beberapa waktu terakhir menyusul ketegangan politik yang terjadi di DPR.
“Saya sampaikan kepada gubernur, kapolda tidak ada masalah. Ini dinamika, di DPR juga dinamika politik yang sangat biasa sehingga di daerah juga tidak perlu mengkhawatirkan karena sebentar lagi juga selesai,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11). 
Di hadapan para pejabat daerah yang hadir di Istana Negara untuk melakukan rapat koordinasi nasional dengan jajaran menteri kabinet tersebut, Presiden mengatakan bahwa hal yang sama juga disampaikannya kepada para tamu dari negara-negara sahabat.
“Setiap tamu dari luar, investor dari luar selalu menyampaikan pada saya kekhawatiran oleh tensi politik kita. Saya sampaikan tidak ada masalah,” ujarnya.
Semenjak dilantik pada 20 Oktober, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala negara sahabat serta perwakilan asing, antara lain Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah.
Sementara itu beberapa waktu lalu perseteruan antar kubu di DPR telah berujung dengan munculnya jajaran pimpinan DPR tandingan.
Ketegangan politik antara dua kubu itu dikhawatirkan berbagai kalangan dapat menghambat proses kerja pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi belum melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Akan tetapi, dia mengaku jika dirinya sudah bertemu KPK untuk berkoordinasi mengenai kerjasama upaya pencegahan tindakan korupsi di Kemenpan-RB. 
“Kami meminta bantuan dari KPK agar Kemenpan-RB dapat menjadi keteladanan dari sisi pelaporan kekayaan, kinerja, penghematan anggaran. Kami meminta masukan KPK apa yang harus dilakukan. Kalau bisa secara rutin,” kata dia di Balai Kota.
Tak hanya itu, pihaknya bahkan berencana meminta KPK untuk mengutus anggotanya agar ditempatkan di Kemenpan-RB untuk mengawasi.
Sebagai informasi, sebanyak 34 menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK belum melaporkan harta kekayaan ke KPK. 
Pelaporan harta kekayaan tersebut sebagai bentuk komitmen para menteri dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. 
Untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, para menteri diberikan waktu hingga 90 hari setelah resmi dilantik.

Artikel ini ditulis oleh: