Jakarta, Aktual.co — Partai Hanura yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat mendukung KPK membongkar nama-nama menteri yang sudah diberikan catatan merah dan kuning oleh KPK.
Demikian disampaikan Sudirman Sudding anggota Fraksi Hanura DPR dalam diskusi “Noktah Merah Kabinet Jokowi-JK” di Press room Nusantara III DPR RI, Selasa (4/11).   “Kita punya komitmen terhadap masalah itu, persoalan korupsi ini masalah bangsa. Ketika ada tanda pada nama-nama itu, ya segera diproses agar pemerintahan Jokowi tidak tersandera,” ungkapnya. 
Sementara itu, kata dia, KPK ini lembaga yang punya data di negara kita dari berbagai persoalan (korupsi) yang dihadapi, sehingga muncul stabilo merah, kuning dan pink. “Kita nggak tahu siapa nama-nama itu, hanya Jokowi, KPK dan tuhan yang tahu, karena belum dibuka siapa nama-nama yang dikatakan diberikan tanda,”
Sudding juga menyayangkan pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang  pernah bilang dalam 1-2 hari sejak rekam jejak diberikan kepada Presiden Jokowi akan disampaikan ke publik. “Nyatanya, sampai sekarang belum juga,” sergahnya.
Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mempertanyakan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal red notice calon menteri pada proses seleksi pemerintahan baru Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Terpisah, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu sepakat dengan desakan sejumlah tokoh dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Indonesia agar KPK menindak lanjuti dan membuka rekomendasinya terkait sejumlah nama menteri terkena tanda merah.
Sebelumnya juga, Presiden Joko Widodo akan mengganti delapan nama calon anggota kabinetnya berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kemarin kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK dan ada delapan nama yang tidak diperbolehkan. Ya, kita ganti,” kata Presiden di halaman kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (22/10).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Untuk mencapai cita-cita bernegara dan program Jokowi-JK, tidak terlepas catatan bersih dari penyelenggara negara dan menterinya. 
Hal itu disampaikan Sudirman Sudding anggota Fraksi Hanura dalam diskusi “Noktah Merah Kabinet Jokowi-JK” di Press room Nusantara III DPR RI, Selasa (4/11). 
“Para pembantu presiden ini diharapkan orang-orang yang benar-benar kredibel, berintegritas, bebas korupsi, sesuai amanat UU 28 Tahun 1998,” ujarnya. (Baca: DPR Tagih Janji KPK Buka Menteri Catatan Merah)
Dengan dasar itulah Jokowi, agar jalannya kabinet tidak tersandera seperti pemerintahan sebelumnya. “Ini yang mendasari kenapa pak Jokowi minta KPK untuk menelusuri orang-orang yang akan ditempatkan di kabinet,” pungkasnya.
Seperti diketahui,  Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mempertanyakan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal red notice calon menteri pada proses seleksi pemerintahan baru Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Artikel ini ditulis oleh: