Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari Presiden Joko Widodo soal perubahan nama kementerian, di kabinet Jokowi-JK.
“Kita belum terima,” kata Setya di gedung DPR RI, Rabu (22/10).
Sementara Eks Deputi Kepala Staf Kantor Transisi Andi Widjajanto menyebut Presiden Jokowi sudah mengirim surat ke DPR soal perubahan nama kementerian. 
Andi mengatakan surat itu sudah ditandatangani Jokowi Selasa (21/10) kemarin. Dia yakin surat itu sudah dikirim pagi ini. Namun dia tidak tahu kalau DPR belum menerimanya.
“Jadi kemarin (Presiden Jokowi) menandatangani surat, mestinya pagi ini (tiba) di Sekretariat Jenderal DPR untuk diteruskan ke Ketua DPR. Pak Jokowi akan menelepon Ketua DPR, menyampaikan perubahan kementerian,” kata Andi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tarik-menarik kepentingan dalam penentuan komposisi Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin dinamis.  Jokowi sendiri telah memanggil beberapa nama ke Istana. Di antaranya adalah Ryamizard Ryacudu, Yuddy Chrisnandi, Chairul Tanjung dan beberapa nama lain. Diduga, mereka dipanggil terkait posisi menteri.
Kubu Jusuf Kalla sendiri diyakini mengendorse beberapa nama menjadi menteri. Di antaranya adalah nama eks MenkumHAM Hamid Awaludin, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Polisi Syafrudin Syafruddin, dan pengusaha Erwin Aksa. 
“(Nama-nama itu) enggak ada (masuk nominasi kabinet Jokowi-JK),” singkat Husain Abdullah, Media Officer M. Jusuf Kalla kepada Aktual.co, Rabu (20/10).
Soal peluang politisi Partai Hanura yang juga dekat dengan JK, Yuddy Chrisnandi, Husain mengatakan, mungkin saja yang bersangkutan berpeluang.
“Mungkin saja, tapi saya tidak tahu banyak,” tegasnya.

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 138 pelukis cat air dari tujuh negara di Asia akan memamerkan karya terkininya di Bentara Budaya Bali (BBB) Ketewel, Kabupaten Gianyar, Bali selama delapan hari, 24 Oktober hingga 2 November 2014.
“Pameran yang terangkum dalam Asian Watercolour Expression II kali ini mengusung tema ‘Colour of Asia,” kata Putu Aryastawa, penata acara dan koordinator pameran Bentara Budaya Bali di Denpasar, Rabu (20/10).
Ia mengungkapkan pameran tersebut merupakan kelanjutan eksebisi serupa sebelumnya yang telah digelar tahun 2012.
Pameran tersebut sebelumnya digelar di empat kota di Tanah Air yakni Jakarta, Yogyakarta, Solo dan Bali, namun pameran kali khusus digelar di Pulau Dewata.
Menurut Putu Aryastawa, pameran kali ini merupakan kerja sama Bentara Budaya Bali dengan Indonesian Watercolour Society menyuguhkan 138 lukisan mengetengahkan tema utama seputar keindahan budaya dan alam Asia, berikut ragam gayanya.
“Karya lukisan cat air yang dipamerkan itu mencerminkan keindahan dan keunikan masing-masing serta kental dengan nuansa yang berbeda dalam kanvas para seniman lintas negara ini,” ujar Putu Aryastawa.
Ratusan pelukis yang terlibat dalam pameran kali ini di antaranya berasal dari Tiongkok, Hong Kong, Korea, Malaysia, Myanmar, Singapura dan tuan rumah Indonesia.
“Kegiatan pameran itu didukung pula oleh The Incheon Metropolitan City Arts Association serta Incheon Metropolitan City Ministry of Culture, Sport & Tourism, dari Korea Selatan,” jelas Putu Aryastawa.
Sejumlah seniman Indonesia yang ikut dalam pameran kali ini JB Iwan Sulitstyo, Sandy Leonardo, Benny Setiawan, Huang Fong, Senpao, Christina Leksono, Anne Lukardi, Tjandra Kirana, Agus Budiyanto, Nakis Barli, Robby Lulianto, Ipphing Alice Arianto, Atty Mulyono, Budiarti Silalahi, Hanny Widjaja, Harlim, Hendrik L Lukman dan I Wayan Sujana.
Demikian juga Suklu, Indrawati Harlim, Irwan Widjayanto, Koh Seok Peng, Koh Siok Pwan, Kwang Hui, Lies Darya, Paiman Mak, Pwan Cho, Sipin Lim, Teng Moen Yin, Tio Jenie, dan Untoro.
Sedangkan seniman negara lainnya seperti Leong Kar Fook, Yong Look Lam, Yong Kang Yun, Yeoh Lee Huang, Foo Yong Chek, Liew Yun Lim, Khoo Boon Seng, Lee Kee Seng, Peter Chuah (Malaysia), Seah Kang Chui, Jayson Yeoh Choon Seng, Ng Woon Lam, Irene Hong (Singapura).
Selain itu Lee, Jong-Moo, Lee, Sam-Young, Lee, Hee-Sung, Song Duk Sung, Kim , Yi-Sook, Kim Sang-Soon, Kim, Soon-Yee, Lee, Hye-Young, Sung, Jong-Sil, Hong, Ji-In (Korea), Houxing Chan, Gui Fang, Mi Ling Di, Ming Yang Zhou, Fu Kai (China), Chan Wai Ha Bonita, CHING Siu Chi, Eddie LUI (Hongkong), Aye Min, Khin Maung Myint, Kyauw Thaung, Min Wae Aung, Moe Nyo, Smith Sein Lynn dan Soe Moe (Myanmar).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sidang lanjutan kasus dugaan suap dengan terdakwa Syahrul Raja Sampurna Jaya kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/10).
Sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi itu, sedianya telah dimulai pada pukul 11,30.
Sebelum sidang di mulai, Jaksa Elly Kusumastuti telebih dulu menjelaskan kepada Majelis Hakim yang diketuai Sinung Hermawan itu, bahwa pembacaan tuntutan yang dibacakan tim JPU hanya membacakan inti dari isi tuntutan tersebut.
“Kami meminta izin terlebih dulu kepada yang mulia dan tim penasehat hukum terdakwa, memingat banyaknya berkas tuntutan setebal 1555 halaman, maka kami akan membacakan inti-intinya saja,” kata Jaksa Elly, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/10).
Dalam kasus ini Syahrul didakwa memberikan suap kepada sejumlah pejabat di Kabupaten Bogor dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bogor sebesar Rp3 miliar untuk mendapat izin lokasi Tempat Pemakanan Bukan Umum (TPBU) seluas 1 juta meter persegi atas nama PT Garindo Perkasa.
“Terdakwa bersama-sama dengan Direktur Utama PT Garindo Perkasa, Sentot Susilo, dan Direktur Operasional, Nana Supriyatna, memberikan uang kurang lebih sebesar Rp3 miliar kepada Doni Ramdhani, Rosadi Saparodin, Saptari, Burhanudin, dan Iyus Djuher supaya merekomendasikan penerbitan izin lokasi tempat pemakaman bukan umum (TPBU) di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, seluas sekitar 1 juta meter persegi atas nama PT Garindo Perkasa,” kata ketua tim jaksa penuntut umum, Ely Kusumastuti.
Nama-nama terebut adalah Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah bagian Administrasi Kabupaten Bogor Doni Ramdhani, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Bogor Rosadi Saparodin, Kepala Urusan Humas dan Agraria KPH Bogor Saptari, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan kantor Pertanahan kabupaten Bogor Burhanudin, ketua DPRD kabupaten Bogor Iyus Djuher yang pemberian uang itu melalui staf Dinas Pendidikan Bogor Usep Jumeno dan Listo Welly Sabu.
Awalnya, PT Garindo Perkasa ingin merintis proyek TPBU, direktur utama perusahaan itu Sentot Susilo mengajukan permohonan biaya kepada Syahrul melalui Komisaris Utama PT Garindo Perkasa Ida Nurraida, termasuk alokasi dana untuk pengurusan izin prinsip dari Bogor dan izin-izin yang diperlukan untuk pembangunan TPBU.
Padahal ruang yang dimintakan Garindo Perkasa tersebut diperuntukkan bagi Kawasan Tanaman Tahunan (TT) dalam kawasan Lindung Non Hutan (KL), kawasan Pertanian Lahan Basah seluas 12,81 hektar yang tidak dimungkinkan adanya kegiatan TPBU, kawasan hutan produksi seluas 22,12 hektar sehingga tidak dapat masuk dalam surat permohonan TPBU.
“Terdakwa mentransfer uang ke rekening PT Garindo Perkasa sebesar Rp500 juta dan uang tersebut dipergunakan oleh Sentot Susilo dan Nana Supriyatna untuk pengurusan izin prinsip dan izin-izin lain yang diperlukan untuk pembangunan proyek,”kata Elly.
Uang itu kemudian dibagikan oleh Sentot dan Nana kepada pihak-pihak tersebut untuk penerbitan Berita Acara Rapat Pembahasan Izin lokasi yang seolah-olah sesuai ketentuan, penerbitan surat tentang kajian atas peninjauan lokasi TPBU, pengurusan surat dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Perhutani dan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Bogor, izin perihal Arahan Peruntukan Ruang, izin Lokasi TPBU, Berita Acara Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan, Peta Hasil Pengukuran Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan, penerbitan kajian aspek Tata Guna Tanah (TGT) dari BPN, Peta Hasil Pengukuran dari Perhutani.
Atas penerbitan izin-izin tersebut, Sentot dan Ida meminta dana sebesar Rp2 miliar dari Syahrul dan Syahrul mengatakan “iya sudah, nanti saya transfer ke rekening Garindo”.
Uang itu pun sampai ke rekening pada 16 April 2013. Uang itu sebesar Rp800 juta akan diberikan kepada Iyus Djuher sebesar Rp800 juta sedangkan Rp1,2 miliar habis untuk pengurusan sejumlah izin lokasi TPBU.
Pada hari itu juga pukul 6.00 WIB, Listo menemui Iyus di rumahnya dan menerima foto copy Surat Keputusan Bupati Bogor tentang Pemberian Izin Lokasi atas nama PT Garindo Perkasa untuk memperoleh tanah seluas sekitar 1 juta meter persegi.
Pada sore harinya, disepakati pemberian uang Rp800 juta untuk Iyus Djuher dilakukan di “rest area” Sentul pada 16 April 2013 yaitu oleh Nana dan Sentot kepada Listo dan Usep, saat itulah petugas KPK menangkap Usep, Listo, Sentot, dan Nana Supriyatna.
Atas perbuatan tersebut, Syahrul diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta.
Selain menjadi terdakwa kasus penyuapan, KPK juga mendakwa Syahrul sebagai orang yang memeras dan menerima suap sejumlah Rp10,175 miliar dan 5.000 dolar Australia dari sejumlah perusahaan dan individu terkait jabatannya sebagai kepala Bappebti serta dakwaan pencucian uang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Direktur Investigasi dan Advokasi  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan, jika Chairul Tanjung menerima tawaran dari Presiden Jok Widodo untuk menjabat kembali sebagai menteri maka, Chairul Tanjung menjilat ludahnya sendiri.
Hal itu dikatakan Uchok lantaran bekas menteri koordinator perekonomian itu pernah berucap dirinya tidak mau menjabat menteri di pemerintahan selanjutnya. 
“Kalau ditawari (jadi Menteri) dan mau, berarti (Chairul Tanjung) tidak konsisten dengan ucapannya. Dia (Chairul Tanjung) menjilat ludahnya sendiri demi enak dan empuknya kursi menteri,” kata Uchok saat dihubungi, Rabu (22/10).
Uchok pun menyarankan agar Chairul Tanjung konsisten dengan ucapannya, dan menolak tawaran menteri dari Presiden Jokowi.
“Publik akan mentertawai CT (Chairul Tanjung) kalau jadi Menko (perekonomian) lagi,” kata dia.
Sebelumnya, Jumat 16 Mei 2014, Chairul Tanjung (CT) yang baru diumumkan menjadi menteri koordinator perekonomian (menko perekonomian) mengatakan dirinya tidak mau menjabat menteri di pemerintahan selanjutnya. CT bahkan menyebut kesediaan dirinya menjadi menteri menggantikan Hatta Rajasa adalah bentuk mengikhlaskan diri.
“Saya tidak bersedia diminta presiden yang akan datang untuk melanjutkan jabatan ini atau diminta menjadi menteri di kabinet pemerintahan mendatang,” kata CT di kantor presiden, Jakarta, Jumat (16/5).
Hal itu kata CT dilakukannya agar bisa fokus mengerjakan tugas sebagai menteri selama lima bulan ini. Juga agar dirinya tidak mengalami konflik kepentingan dan ditarik ke ranah politik.
“Saya katakan saya tidak terkait dengan politik dan tidak terkait dengan pemerintahan yang ada datang,” kata CT lagi.
CT membenarkan selama menjabat jadi presiden, SBY sendiri telah dua kali memintanya menjadi menteri namun CT tidak bersedia.
“Dengan begitu saya enggak akan kena conflict of interest,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: