Banda Aceh, Aktual.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahyo Kumolo segera membahas turunan UU Pemerintah Aceh. Pasalnya, tiga turunan undang-undang itu dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) Migas, Pertanahan, dan Kewenangan Aceh itu belum disahkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Mendagri harus segera membahas turunan UUPA itu. Jangan ada upaya untuk memperlambat pengesahan turunan UU itu. Perlu diingat, UUPA itu sesuai dengan perjanjian Helsinki,” sebut anggota DPRA, Azhari Cage kepada Aktual.co, Selasa (4/11).

‎Disebutkan, Mendagri juga diminta menyetujui qanun yang telah disahkan oleh DPRA, namun belum mendapat respon dari Kemendagri. Qanun yang belum mendapat respon itu seperti qanun jinayah, qanun bendera dan lambang serta qanun lainnya yang disahkan oleh DPRA.

‎“Jadi, Kemendagri harus sensitif dengan isu-isu Aceh. Jangan dibiarkan persoalan mengambang. Karena, ketika komit dalam bingkai perdamaian, maka semua pihak harus menghormati itu,’ terang Azhari.

‎Bagi Aceh, sambung Azhari, produk hukum yang disahkan oleh DPRA tentu sangat penting untuk kemajuan Aceh. “Untuk itu, kami minta agar Kemendagri segera membahas turunan UUPA itu dan qanun dari Aceh yang kini telah berada di Kemendagri,” pungkasnya.

Kupang, Aktual.co – Setelah ditahan sekitar delapan jam di Bandara El tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Pesawat jenis Gulfstream IV dengan nomor penerbangan HZ-03 asing milik Arab Saudi diizinkan melanjutkan penerbangan ke Australia pada Senin (3/11) sekitar pukul 22.42 Wita.

Sebelumnya pesawat itu dipaksa mendarat di Bandara El Tari Kupang, oleh pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara, karena melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin.

‎Kepala Penerangan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang, Kapten Sigit yang dikonfirmasi, Selasa (4/11)  mengatakan, pesawat tersebut dilepas setelah Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta melengkapi dokumen surat izin terbang (Flight Clearance) di wilayah Indonesia, dan membayar denda Rp 60 juta yang akan disetor ke kas negara.

‎Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara, pesawat dikenakan denda karena masuk wilayah NKRI tanpa izin.

‎”Semua sudah clear yakni denda dan surat izin terbang, kemudian makan malam kemudian kami lepas untuk terbang,” ujarnya.

‎Menurutnya pesawat tidak mengangkut barang berbahaya. Kekurangan pesawat hanya tidak memiliki izin terbang di wilayah Indonesia. “Karena tidak punya izin dikenakan denda,” tambahnya.

‎Pesawat jenis Gulfstream IV dengan nomor penerbangan HZ-03 terdeteksi radar TNI Angkatan Udara di Makassar, Sulawesi Selatan sekitar 82 mil di selatan Kupang. Pesawat tersebut dianggap terbang gelap karena memiliki izin.

‎TNI kemudian mengirim dua pesawat tempur untuk memaksa pesawat mendarat. Setelah mendarat, seluruh kru dan penumpang diturunkan untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

‎Pesawat mengangkut 13 orang termasuk kru yang terdiri dari dua pilot Waleed Abdul Aziz dan Abdullah Aziz Ibrahim, dua co-pilot Muhammed Suliman dan Muhammed Saud, dan pramugari Kaitouni Oulaya dan Safa. Kemudian penumpang yakni Muhammed Dhafir, Sami Amadh, Muhammed Abdulah, Hussin Ali, Khalid Mushabbad, Atiah Ayed, dan Domino Domingo.

‎Sesuai pengakuan pilot Waleed Abdul Azis, tujuh penumpang pesawat berasal dari pemerintah Arab Saudi. Mereka adalah tim pendahulu yang akan mempersiapkan kunjungan pengeran Kerajaan Arab Saudi ke Australia.