26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42434

Jokowi Akan Konferensi Pers di Bawah Pohon

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi akan menggelar konferensi pers pertamanya di Istana Negara, hari ini, Rabu (22/10). Namun konferensi pers itu akan dilakukannya di luar kantor kepresidenan. 
Jokowi akan menggelar konferensi pers di halaman yang terletak antara Istana Merdeka dan Istana Negara, tepatnya konferensi pers digelar di bawah pohon trembesi.
Rencananya, konferensi pers akan digelar pukul 14.00 WIB. Namun hingga berita ini dimuat konferensi pers belum dimulai. 
Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, konferensi pers digelar di atas podium yang sudah disediakan di kantor kepresidenan yang terletak di sisi timur komplek Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Kalau tidak, SBY menggelarnya di Istana Merdeka atau Istana Negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Soal Perbaikan Jalan, Dinas PU Gunakan Twitter

Jakarta, Aktual.co —Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta menggunakan jejaring sosial Twitter untuk menyebarluaskan  informasi mengenai perbaikan jalan di seluruh wilayah Jakarta.

“Dinas PU dan Suku Dinas PU pakai Twitter untuk informasikan perbaikan jalan,” kata Kepala Suku Dinas PU Jalan Jakarta Selatan Yusmada Faizal, di Jakarta, Rabu (22/10)

Di bawah Dinas PU, Suku Dinas PU Jalan dan Tata Air di lima wilayah di Jakarta juga memanfaatkan Twitter untuk melaporkan pekerjaan jalan yang telah atau sedang dilakukan.

Media sosial Twitter ini, kata Yusmada, digunakan untuk penyebaran informasi kepada masyarakat pengguna jalan apabila terjadi hambatan lalu lintas akibat pekerjaan perbaikan jalan.

Ia mencontohkan, memanfaatkan Twitter untuk mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk menghindari Jalan TB Simatupang yang sedang ada perbaikan.

“Ini, saya sudah sampaikan lewat Twitter beberapa hari lalu agar pengguna jalan menghindari jalan TB Simatupang karena ada proyek perbaikan jalan Kementerian PU,” kata dia.

Berdasarkan keterangan Yusmada, proyek tersebut merupakan peninggian badan jalan yang dilakukan Kementerian PU. Perbaikan tersebut berada di Jalan TB Simatupang arah Lebak Bulus, tepatnya di bawah jembatang penyebrangan sebelum lampu merah perempatan Taman Margasatwa Ragunan.

Proyek yang memakan separuh badan jalan itu mengakibatkan kemacetan panjang hingga jalan layang perlintasan kereta api Tanjung Barat setiap harinya.

Pemanfaatan media sosial Twitter ini diakui Yusmada merupakan yang pertama kali dilakukan sejak Presiden Joko Widodo baru mulai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Akun Twitter Dinas PU DKI Jakarta dan Suku Dinas PU Jalan Jakarta selatan yakni @PoskoDPUDKI dan @sdpujalanjaksel.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

5 Nama Calon Menteri Jokowi Ini Dikabarkan Masuk Tanda Merah KPK

Jakarta, Aktual.co —  Presiden Joko Widodo, pada Jumat (17/10) kemarin, telah memerintahkan Tim Transisi yaitu Hasto Kristianto dan Rini Sumarno menyetorkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Nama-nama calon pembantu yang telah dikirim ke KPK berjumlah 43 calon menteri yang akan membantu Presiden Joko Widodo atau sapaan akrab Jokowi dalam menjalankan pemerintahan kedepan.
Dari hasil penyetoran nama-nama calon menteri itu, KPK memberikan catatan kepada para calon menteri yang telah disodorkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. KPK telah memberikan warna kepada sejumlah calon menteri yang telah disodorkan oleh Jokowi itu.
Wakil Ketua KPK, Zulkarnain menyatakan, pihaknya telah memberikan tanda merah, kuning, dan merah jambu, kepada calon pembantu presiden yang telah disetorkan oleh Jokowi itu. Pemberian warna kepada sejumlah calon menteri itu berdasarkan data yang telah dipunyai KPK terhadap para calon menteri itu.
Zulkarnain mengatakan, menteri-menteri yang diberi tanda merah, merupakan calon yang berpotensi terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
Berdasarkan informasi yang di himpun, nama-nama ini disebut yang telah disodorkan ke KPK.
1. Puan Maharani, 2. Teras Narang, 3. Tjahjo Kumolo, 4. Hasto Kristianto, 5. Yuddy Chrisnandi, 6. Muhaimin Iskandar, 7. Marwan Jafar, 8. Siti Nurbaya, 9. Ferry Mursyidan Baldan, 10. Rini Soemarno, 11. Khofifah Indar, 12. Luhut Pandjaitan, 13. Darmin Nasution, 14. Ignasius Jonan, 15. Indroyono Susilo16. Agus Martowardojo, 17. Yunus Husein, 18. RJ Lino, 19. Retno Lestari Priansari Marsudi, 20. Komarudin Hidayat, 21. Jimly Assidiqie, 22. Mahendra Siregar, 23. Bambang Brojonegoro, 24. Komjen Budi Gunawan, 25. Ryamizard Ryacudu, 26. Rudiantara, 27. Eva Sundari, 28. Anies Baswedan, 29. Hamid Awaludin, 30. Syafrufin, 31. Pramono Anung, 32. Mas Ota Santoso, 33. Anwar Adnan, 34. Wiranto, 35. Pratikno, 36. Budiman.
Berikut 5 dari 8 nama yang diduga ditandai merah oleh KPK.
1. Hamid Awaludin, 2. Budi Gunawan, 3. RJ Lino, 4. Rini Soemarno, 5. Muhaimin Iskandar.
Presiden Joko Widodo menyatakan ada 8 nama calon menteri yang tidak mendapat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 
Sementara itu, 3 nama lagi yang mendapat tanda merah diduga akan diplot menjadi Menteri ESDM. Diduga nama-nama itu, yakni Kuntoro Mangunsubroto, Raden Priyono dan Triharyo Soesilo (Hengki).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, diduga  terlibat dalam kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur (DPPID) tahun 2011 silam. Kasus ini leibih dikenal dengan kasus durian lantaran uang suap senilai Rp 1,5 miliar itu disimpan dalam kardus durian. Uang tersebut, diduga akan diserahkan ke Cak Imim sapaan Muhamin yang saat itu menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).
Sementara Ketua tim transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno, diduga terlibat kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang kini masih dalam penyelidikan KPK.
Selain itu, Rini pun pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Rini waktu itu diperiksa Kejaksaan Tinggi terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik guna Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
Bahkan, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) itu juga pernah diperiksa oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia.
Ditengarai kuat, dalam proses imbal dagang itu telah terjadi kerugian negara. Rini yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Astra Internasional itu disebut oleh DPR melakukan pelanggaran UU Pertahanan dan UU APBN.
Sementara itu, juru bicara KPK Johan Budi yang dikonfirmasi terkait hal ini, belum menjawab pesan singkat yang dikirimkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Panglima TNI, Kapolri, KSAD, KSAL, dan KSAU Temui Presiden Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman, KSAL Laksamana TNI Dr Marsetio, KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan KSAU Masekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, ke Istana Negara, Rabu (22/10).
Mereka tiba di Istana Negara sekitar pukul 13.30 WIB. Kelima orang tersebut langsung memasuki kompleks Istana tanpa memberi keterangan sedikit pun kepada wartawan.
Sebelumnya, enam orang telah menemui Presiden Jokowi. Mereka adalah Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya, Saldi Isra, Marciano Norman, Mantan tim sukses Jokowi di Pilpres lalu Adrinof Chaniago, dan Rektor Universitas Gajah Mada Pratikno.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Mall di Jakarta Banyak Menggerus RTH dan Resapan Air

Jakarta, Aktual.co — Banyak dari mall yang dibangun di Jakarta tak memiliki konsep yang jelas mengenai dampak lingkungan. 
Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna mengatakan banyak keberadaan mall di Jakarta yang menelan banyak ruang terbuka hijau dan resapan air. 
Dan yang paling jelas terlihat, keberadaan mall telah memberikan sumbangan terhadap kemacetan yang luar biasa di Jakarta.
“Pusat perbelanjaan kita berada di kawasan padat, yang berdampak pada kemacetan karena banyak yang mengakses mall menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya, saat dihubungi Aktual.co, Rabu (22/10). 
Mengenai adanya penyetopan pembangunan mall di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat, menurutnya itu bagus. 
Namun hal ini diakuinya membuat para pengembang melirik membangun mall di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. 
“Sah-sah saja jika di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara dilakukan pembangunan mall, namun harus ada aspek yang perlu diperhatikan baik oleh pemerintah maupun pengembang,” ujarnya.
Dia menyarankan agar pemerintah menyediakan transportasi publik yang memadai. Sehingga menarik pengguna kendaraan untuk berpindah memanfaatkan trasportasi publik. 
Cara lainnya, pengenaan tarif parkir yang mahal sehingga pengunjung akan berpikir ulang menggunakan kendaraannya hanya sekadar ke mall atau hotel. 
Menurutnya juga perlu diterapkan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan pengelola mall, seperti pengenaan pajak kemacetan.
“Sanksi semacam ini bisa dijatuhkan apabila keberadaan pusat belanja tersebut menunjukkan indikasi bangkitan beban pergerakan atau menambah padat arus kendaraan di sekitarnya,” ujarnya.
Pada pihak pengembang pun Yayat menyarankan agar melakukan pengintegrasian dengan jalur dan moda transportasi publik. Meski diperbolehkan membuat kegiatan usaha namun harus disesuaikan dengan keadaan di sekitarnya.
“Harus ada traffic management dan semacamnya. Oleh karena itulah diperlukan AMDAL (analisis dampak lingkungan) lalu lintasnya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Korupsi PLTA, KPK Geledah Mantan Gubernur Papua

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi Detailing Engineering Design (DED), PLTA Sungai Meberamo dan Urumuka tahun 2009-2010 di Provinsi Papua, Rabu (22/10).
Penggeledahan tersebut, dilakukan dirumah tersangka kasus tersebut yaitu Barnabas Suebu yang merupakan mantan Gubernur Papua.
“Terkait penyidikan TPK DED PLTA Sungai Memberamo dan Urumuka tahun 2009-2010 Prov Papua dengan tersangka BS, penyidik hari ini (22/10) melakukan penggeledahan satu lokasi rumah milik Barnabas Suebu di Jl.Pinguin Sektor 3 Bintaro, Tangerang Selatan,” ujar Deputi Pencegahan sekaligus Juru Bicara KPK Johan Budi lewat pesan singkat kepada wartawan, Rabu (22/10).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka selain Barnabas, yakni Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ), perusahaan swasta yang mengerjaan proyek DED PLTA,La Musi Didi dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 2008-2011 Jannes Johan Karubaba.
Diduga, PT KPIJ memiliki hubungan dengan Barnabas dan telah melakukan penggelembungan harga proyek DED PLTA.
Ketiga tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Atas perbuatan ketiganya negara dirugikan Rp 35 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain