Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memaklumi langkah Presiden Joko Widodo yang berhati-hati dalam menyusun kabinet pemerintahan. Menurutnya, penyusunan kabinet memang tidak boleh gegabah demi terjaminnya program pemerintah.
“Saya kira tidak ada masalah. Saya kira perlu kehati-hatian. Lebih bagus biar lambat asal selamat,” kata Fadli di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (24/10).
Menurut Fadli, Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan kabinet ideal. Jokowi memang punya waktu 14 hari sejak dilantik sebagai presiden untuk memfinalisasi kabinet. 
“Jangan lupa, chief eksekutif adalah presiden, bukan wakil presiden. Masih ada waktu untuk bentuk kabinet. Kita beri waktu sesuai koridor yang ada. Saya kira rakyat ingin melihat keseriusan presiden,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah jika pemerintahan tidak berjalan mengingat sampai sekarang masih belum diumumkan nama-nama menteri sekalipun demikian Presiden Joko Widodo akan secepat mungkin menyampaikan susunan kabinet dalam waktu dekat.
“Kan ada sekjen dan dirjen di kementerian. Jadi bukan berarti pemerintahan tak jalan. nanti mereka han lapor ke menteri,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (24/10).
Sudah lima hari ini Presiden Joko Widodo belum mengumumkan susunan kabinet yang telah ditunggu masyarakat dan pasar.
JK mengatakan, tidak ada istilah “auto pilot” dalam pemerintahan sekarang ini sekalipun susunan kabinet belum diumumkan.
“Tapi yang pasti secepatnya akan segera diumumkan. Bisa hari ini atau besok,” kata Wapres.
Dia kembali mengatakan pengumuman susunan kabinet tak bisa dilakukan secepat mungkin karena harus dilakukan dengan hati-hati untuk memilih calon menteri mengingat mereka akan menjalankan tugas selama lima tahun ke depan.
“Kita harus bisa memilih menteri yang bebas masalah dan kredibel. Jangan sampai memilih menteri yang ternyata bermasalah tapi harus profesional sehingga harus hati-hati,” katanya.
Menurut Wapres, seluruh calon menteri disaring dengan ketat dan namanya dimasukkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan setelah diperiksa menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo untuk bisa dipilih menjadi menteri atau tidak.
Dikatakan Wapres JK, pemilihan menteri sesuai dengan kemampuan dan tidak mendapat tanda merah dari KPK serta tidak melihat faktor usia.
“Siapa bilang menteri harus memiliki kriteria di bawah usia 60 tahun. Gak ada itu,” kata wapres.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mendatangi Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/10), untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Anies yang tiba di Istana Jokowi mengakui kalau kedatangannya hanya memenuhi undangan dari Presiden Jokowi.
Bekas peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat itu mengaku belum mengetahui apakah dirinya akan menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.
“Belum tahu kalau itu.”
Meski tak mengetahui soal tawaran menteri, dia seperti malu untuk mengakui bahwa sebelumnya Jokowi sempat menghubunginya lewat telepon.
“Ya, kalau itu tidak usah dibuka,” kata Anies.
Anies adalah tamu ketiga Jokowi hari ini. Sebelum Anies, sudah lebih dulu datang, yakni mantan Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjojanto.
Anies adalah salah salah satu Deputi Tim Transisi. Saat kampanye Pilpres lalu, ia ditunjuk sebagai juru bicara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. 

Artikel ini ditulis oleh:

 Jakarta, Aktual.co —  Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang melaporkan hakim yang menyidangkan kasus Akil Mochtar ke Komisi Yudisial (KY). Ia bantah telah memberikan suap kepada mantan ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

“Saya juga sedang mengajukan judicial review. Saya juga melaporkan hakim ke Komisi Yudisial, hakim yang menyidangkan kasus Akil. Di putusan akil itu disebutkan saya menyerahkan uang ke Bachtiar Rp2 miliar. Sementara dalam fakta-fakta hukumnya tidak ada satupun saksi menyatakan saya memberikan uang,” ujar Bonaran, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/10).

Bonaran bahkan sempat memberi saran untuk presiden baru RI Joko Widodo, agar tidak takut dengan KPK.

“Saya jadi sedikit bingung, heran ya, kenapa hakim takut ke KPK? Cuma saya heran, sekarang nggak usah hakim, presiden saja pun takut lihat KPK. Untuk umumin menterinya pun harus pamit kepada KPK. Memangnya lembaga tertinggi siapa? Kan presiden lembaga negara yang resmi di UUD,” ujar Bonaran.

Bonaran merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi.

Bupati Tapanuli Tengah itu disangkakan KPK melanggar Pasal 6 ayat 1 a, uu nomor 31 sebagaimana diubah nomor 20 ayat 1. Kasus ini masih dikembangkan. Saat ini ia mendekam di Rumah Tahanan Militer Guntur.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Hingga hari kelima menjabat, Presiden Jokowi belum mengumumkan kabinet yang akan membantu kinerjanya lima tahun kedepan.
Spekulasi kapan waktu pengumuman kembali merebak. Sebelumnya, dikabarkan kabinet akan diumumkan pada hari Selasa (21/10), kemudian Rabu (22/10), namun semuanya tak jadi kenyataan.
Kemudian, hari ini kabar kembali berhembus. Apakah Jokowi akan mengumumkan kabinetnya hari ini? Sejak pagi tadi, belum diketahui apa kegiatan Presiden Joko Widodo. Biasanya Biro Pers Istana memberikan informasi apa kegiatan presiden hari, namun belum ada juga informasi kegiatan presiden.
Sementara itu, dua orang mantan petinggi Tim Transisi yakni Rini Soemarno dan Andi Widjajanto sudah berada di Istana. 
Diberitakan Kamis (23/10) kemarin, Andi Widjajanto mengatakan pembentukan kabinet sudah hampir final, 99%.
“Sampai jam empat sore, susunan kuris menteri sudah terisi penuh,” kata putra petinggi PDIP, Alm Theo Syafei, Kamis (23/10). 
Jokowi pernah menyebut 3 tempat untuk pengumuman kabinet, yaitu Tanah Abang, Tanjung Priok, dan Pluit. Namun JK pernah mengatakan ingin mengumumkan kabinet di Istana. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi memberikan alasan mengapa dirinya hingga saat ini belum mengumumkan susunan kabinetnya.
Menurut Presiden Jokowi, hal itu lantaran DPR belum memberikan pertimbangan terkait nomenklatur enam kementerian yang akan dipisah dan digabung dalam kabinetnya. Dia bahkan mengaku sudah mendesak DPR untuk segera memberikan jawaban. 
“Kita sudah minta Dewan (DPR) untuk memberikan pertimbangan secepatnya,” kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan pihaknya baru saja menerima surat dari Presiden Joko Widodo soal perubahan nama kementerian. Surat itu baru diterima DPR, Rabu (22/10).
“Saya barusan terima surat dari Presiden Jokowi (soal perubahan nama kementerian) tertanggal 21 Oktober,” kata Ketua DPR Setya Novanto di gedung DPR, Jakarta.
Dia menjelaskan, surat itu berisi permintaan pertimbangan terhadap perubahan nama dan susunan kementerian. DPR, kata dia, akan segera membahas surat itu.
“Surat itu sesuai pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya itu juga sudah sesuai UU paling lambat 14 hari. Apa yang dilakukan Presiden ini sesuai UU,” kata Setya Novanto.
“DPR punya waktu sampai 7 hari,” kata dia.
Namun jika dalam tujuh hari tak ada jawaban dari DPR, Presiden boleh mengumumkan kabinetnya.
Sejauh ini, pemanggilan calon menteri sudah dilakukan pemerintah sejak Selasa lalu. Sejumlah nama politikus dan profesional akan masuk dalam jajaran kabinet. 

Artikel ini ditulis oleh: