Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi memberikan alasan mengapa dirinya hingga saat ini belum mengumumkan susunan kabinetnya.
Menurut Presiden Jokowi, hal itu lantaran DPR belum memberikan pertimbangan terkait nomenklatur enam kementerian yang akan dipisah dan digabung dalam kabinetnya. Dia bahkan mengaku sudah mendesak DPR untuk segera memberikan jawaban. 
“Kita sudah minta Dewan (DPR) untuk memberikan pertimbangan secepatnya,” kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan pihaknya baru saja menerima surat dari Presiden Joko Widodo soal perubahan nama kementerian. Surat itu baru diterima DPR, Rabu (22/10).
“Saya barusan terima surat dari Presiden Jokowi (soal perubahan nama kementerian) tertanggal 21 Oktober,” kata Ketua DPR Setya Novanto di gedung DPR, Jakarta.
Dia menjelaskan, surat itu berisi permintaan pertimbangan terhadap perubahan nama dan susunan kementerian. DPR, kata dia, akan segera membahas surat itu.
“Surat itu sesuai pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya itu juga sudah sesuai UU paling lambat 14 hari. Apa yang dilakukan Presiden ini sesuai UU,” kata Setya Novanto.
“DPR punya waktu sampai 7 hari,” kata dia.
Namun jika dalam tujuh hari tak ada jawaban dari DPR, Presiden boleh mengumumkan kabinetnya.
Sejauh ini, pemanggilan calon menteri sudah dilakukan pemerintah sejak Selasa lalu. Sejumlah nama politikus dan profesional akan masuk dalam jajaran kabinet. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, terkait kasus dugaan suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelum diperiksa KPK, ia mengklarifikasi soal temuan telepon genggam saat diadakan sidak di rumah tahanan (rutan) guntur yang diduga miliknya.

“Saya minta hari ini KPK mengkonfirmasi siapa yang punya handphone itu, kalau tidak kuasa hukum saya nanti akan menyurati Ka rutan (Kepala rumah tahanan),” ujar Bonaran di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/10).

Ia membenarkan, adanya sidak di rutan tempat ia ditahan, namun ia tidak mengaku bahwa pemilik telepon genggam yang ada di rutan adalah
dirinya.

“Saya tidak pernah memiliki handphone, saya mau ini clear semua. Ada sidak itu, tapi saya tidak punya handphone,” akunya.

Minggu lalu, KPK melakukan sidak rutin di rutan Guntur dan rutan KPK. Kemudian ditemukan beberapa telepon seluler di kamar milik tahanan.

Diduga, dua tahanan di rutan Guntur yang tertangkap basah membawa telepon genggam adalah Raja Bonaran Situmeang dan Tubagus Chaery Wardana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo kembali meminta rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pengganti nama-nama yang dinilai diragukan oleh lembaga antikorupsi tersebut.
“Kami mengulang lagi untuk menyampaikan ke KPK,” kata Presiden Jokowi.
Menurut dia, balasan terhadap beberapa hal, seperti dari KPK dan dari DPR terkait dengan surat pertimbangan pengubahan nomenklatur kementerian belum dapat dipastikan kapan diterimanya.
Presiden bahkan mengatakan kepada wartawan agar bertanya kepada KPK kapan lembaga antikorupsi tersebut dapat menyampaikan kembali rekomendasinya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) juga sempat meminta Presiden Joko Widodo agar menunda pengumuman kabinetnya karena dinilai ada sejumlah nama yang sosoknya diragukan integritasnya terkait pemberantasan korupsi.
“ICW minta Jokowi tunda pengumuman kabinet,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo memberikan alasan mengapa dirinya belum juga  mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya. Dia mengaku masih menunggu hasil penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Selain menunggu KPK, Jokowi mengaku juga menanti jawaban dari DPR perihal nomenklatur yang dia kirim beberapa hari lalu.
“Kalau KPK mengumumkan hasilnya sekarang. Saya umumkan sekarang juga,” kata Jokowi.
Sejumlah nama, kata dia, yang telah diserahkan kepada KPK beberapa waktu lalu mendapatkan catatan khusus. Karena itu, pemerintah menyerahkan nama-nama baru sebagai pengganti.
“Sekarang kita tunggu dulu hasilnya KPK.”
Sejauh ini, pemanggilan calon menteri sudah dilakukan pemerintah sejak Selasa lalu. Sejumlah nama politikus dan profesional akan masuk dalam jajaran kabinet. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Police Wacth (IPW) yang mengingatkan presiden menempat posisi menteri komunikasi dan informasi (Menkominfo) diisi oleh orang profesional.
“Posisi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) hendaknya tidak lagi diisi oleh orang partai, tapi diisi oleh figur profesional,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (24/10).
Sehingga, kata dia, punya ketegasan dan keberanian untuk memblok dan menutup berbagai situs maupun media sosial kalangan teroris, baik di dalam maupun dari luar negeri.
Masih kata Neta, saejauh ini IPW menilai ancaman terorisme di era pemerintahan Presiden Jokowi masih cukup tinggi. Apalagi pada pemerintahan Presiden SBY, Menkominfo tidak bersikap tegas untuk menutup tuntas berbagai situs dan media sosial kalangan teroris.
“Akibatnya, para teroris bisa dengan bebas mensosialisasikan misi, ajaran, dan gerakannya. Para teroris juga bisa dengan bebas membangkitkan emosional kalangan muda untuk kemudian mengajak mereka bergabung,” seru dia.
“Situs teroris juga bebas memaparkan cara-cara membuat bom atau bahan peledak lainnya,” tambahnya.
Untuk itu, Neta menegaskan Menkominfo nantinya, harus mau dan mampu memblok semua situs dan media sosial kalangan teroris.
Lalu instansi pemerintah, seperti Imigrasi, Bea Cukai dan lainnya harus terus menerus berkordinasi dengan BNPT, Polri, dan institusi intelijen.
“Antisipasi maksimal ini sangat perlu dilakukan mengingat ada ratusan pemuda Indonesia yang saat ini bergabung dengan ISIS di jazirah Arab dan setiap saat mereka bisa pulang ke Indonesia untuk menebar sikap radikalnya,” tandas Neta.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang