Jakarta, Aktual.co — Tidak semua calon menteri yang bakal dimasukkan ke dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dipanggil ke Istana. Hal tersebut dilakukan karena ada calon-calon menteri yang telah cukup dikenal baik oleh Presiden Jokowi.
“Tidak seluruhnya dilakukan fit and proper test di Istana,” kata mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto di Jakarta, Kamis (23/10).
Selain itu, lanjutnya, juga ada sejumlah calon menteri yang telah lama bekerja sama dengan Presiden di waktu dahulu. “Sehingga cukup ditelepon,” kata Andi Widjajanto.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mewaspadai adanya intervensi mafia dalam penyusunan kabinet guna mewujudkna kabinet yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“ICW menengarai ada beberapa kementerian dan lembaga di bawah eksekutif (pemerintahan Jokowi-JK) yang berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Badan Pekerja ICW Firdaus Ilyas.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — KORNAS dan Jaman mengungkapkan bahwa Kabinet Jokowi JK harus bersih dari korupsi, agen neolib dan pelanggar HAM.
Menurut Abdul Havid Permana Ketum KORNAS, alasan permintaan penundaan tersebut agar Presiden Joko Widodo benar-benar dapat menata susunan kabinet dan penempatan nama menteri itu dengan rapi, bersih dari koruptor, bebas dari intervensi internal maupun kepentingan asing.
“Sehingga terbentuk Kabinet yang mencerminkan semangat Trisakti,” ujarnya dalam siaran Pers yang diterima.
Sementara itu, Iwan Dwi Laksono Ketum JAMAN mengatakan penyusunan kabinet Jokowi-JK menjadi catatan tersendiri, karena menentukan nasib Bangsa dan Negara RI ke depan. 
“Harapan rakyat begitu besar ini sebagai sesuatu yang wajar karena selama pemerintahan sebelumnya Rakyat Indonesia banyak yang belum mengalami perubahan,” ucapnya.
Seperti diketahui, KPK berharap Jokowi-Kalla tidak memilih menteri yang nantinya bakal bermasalah. 
Rini Soemarno yang sebelumnya dikabarkan menjabat sebagai Menteri BUMN dalam kabinet Jokowi – Jusuf Kalla. 
Rini pernah dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bagi beberapa obligator bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 
Adapun Sri Mulyani berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi Bank Century dan juga pro asing. Sri Mulyani sendiri dikabarkan menduduki Menteri EKUIN. Namun, info terbaru posisi Sri Mulyani digantikan dengan Darmin Nasution.

Artikel ini ditulis oleh: