Jakarta, Aktual.co — Setelah pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wapres dihadapan MPR RI, Senin (20/10) kemarin. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berharap agar Jokowi-JK dapat berbagi peran dalam pemerintahannya.
Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengungkapkan, Jokowi kedepannya harus fokus merealisasikan semua janji kepada rakyat saat kampanye di Pilpres kamarin.
“Sementara pak JK, dengan pengalaman politik, kenegaraannya, pribadinya, mampu selesaikan masalah pelik dalam sejarah Indonesia seperi Aceh, Poso, Ambon,” kata Basarah di diskusi Polcomm Institut, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
Dengan pengalaman itu, kata Basarah, pihaknya ingin JK fokus pada masalah politik antara parlemen dengan pemerintah.
“Pak JK punya kemampuan menangani konflik politik dalam tanda kutip. Pak Jokowi fokus pada janji, pak JK fokus menyelesaikan masalah-masalah problem dengan parlemen,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Tertutupnya seleksi calon pembantu Presiden Joko Widodo tentu sebagian masyarakat bertanya-tanya, prinsip transparansi ketika kampanye diagung-agungkan, namun ketika sudah menduduki kursi RI 1, Jokowi seakan lupa.
Pengamat Universitas Islam Indonesia Muzakir menilai, pemilihan kepala daerah lebih transparan ketimbang seleksi calon menteri Jokowi.
“Kalau pilkada lebih jelas, masyarakat bisa memilih langsung, itu lebih bagus. Dari pada sembunyi-sembunyi sehingga itu menjadi tak transparan, itu blunder,” Kata Muzakir ketika dihubungi Aktual, Selasa (21/10).
Dia mengatakan, tertutupnya seleksi menteri yang dilakukan Jokowi itu seharusnya dilakukan juga ketika memilih wakilnya ketika itu. “Kenapa Jokowi tidak memperlakukan hal yang sama ketika itu memilih wakilnya,” kata dia.
Jokowi, kata dia, seharusnya bekerja sama dengan masyarakat untuk memilah nama-nama calon menterinya, karena bagaimana pun masyarakat menginginkan agaran dalam seleksi menteri transparan. 
“Harusnya konsultasinya kepada masyarakat, bukan ke KPK, jadi masyarakat bisa menilai terkait dengan hasil seleksi itu,” kata dia
Meski sudah resmi dilantik menjadi Presiden. Tapi sampai saat ini Jokowi belum mengumumkan siapa sosok menteri-menteri yang akan duduk di kabinet.
Seleksi yang dilakukan selama ini juga terkesan tertutup dan tidak ada uji publik resmi seperti transparansi dan akuntabilitas. Sikap dari Jokowi dalam menjaring calon menteri tersebut diduga karena mantan Wali Kota Surakarta itu takut dikritik manakala figur menteri yang dipilihnya tidak diterima publik. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar sambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/10).
Ia mengaku, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan KPK terkait tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang.
“Dalam rangka penanganan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Kita perlu kerjasama dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia‎ negeri bebas narkoba. Dalam rangka untuk membangun bangsa ini agar ke depan tidak terkontaminasi masalah narkoba,” ujar Anang, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/10).
Anang tidak menjelaskan indikasi sehingga terjadinya kerjasama antara BNN dengan KPK. Ia hanya mengatakan kerjasama seperti itu perlu dilakukan.
“Ya kerjasama tidak saja kerjasama teknis tapi kerjasama dukungan terutama saling mendukung. Ini yang perlu,” ucap Anang.
“Pokoknya kita kerjasama,” lanjutnya.
Menurut Anang, banyak kendala dalam menangani kasus narkotika serta pencucian uang. Namun, ia sendiri tidak menjelaskan apa kendalanya itu.
“Supaya kita mendapatkan dukungan dari KPK. Karena untuk menangani masalah narkotika dan tindak pidana pencucian uang itu ternyata banyak kendalanya yang perlu dikerjasamakan dengan instansi terkait,” ujar kata dia.
“Kendalanya tidak, nanti ada tim teknis yang akan bicara. Ini baru penjajakan untuk bisa kerjasama,” pungkas Anang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo harus menolak calon menteri yang tekadnya tidak sesuai dengan komitmen dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip Trisakti Bung Karno.
Seperti apa yang disampaikan Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah.
“Seperti yang saya katakan prinsip ajaran Trisakti Bung Karno itu, adalah pemerintahan yang betul-betul dapat menjadikan dan menarik garis tegas musuh bersama bangsa Indonesia, yaitu neoliberalisme atau kaum fundamentalisme pasar yang tidak menginginkan peran negara secara signifikan untuk mengatur hajat hidup orang banyak,” kata Basarah usai menjadi narasumber dalam acara diskusi “Membangun Sinergi Pemerintahan dan Parlemen Yang Sehat”, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).
Pun demikian, Ketua Fraksi MPR dari PDI Perjuangan itu belum menyakini jika munculnya nama-nama dikalangan masyarakat saat ini, seperti nama Sri Mulyani Indrarti, Kuntoro Mangkusubroto, Darmin Nasution, maupun Triharyo ‘Hengki’ Soesilo, valid sepenuhnya.
“Belum dapat dipastikan siapa-siapa saja yang akan menduduki pos menteri apa, sehingga oleh karena itu ketika muncul info tesebut ke publik meskipun saya tidak merekomendasikan bahwa info itu dapat dikatakan valid sepenuhnya. Tetapi masyarakat bisa memberikan penilaian bisa memberikan koreksi dan catatan dan mungkin bisa menolaknya,” ucap dia.
“Dua orang yang tidak sesuai kriteria dalam menghadapi musuh bersama ini, mustinya tidak dipertimbangkan apalagi dipilih di menteri kabinet Presiden Jokowi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co – Nama Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo masuk bursa calon menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Informasi yang diperoleh, Tjahjo akan diplot menjadi menteri dalam negeri (Mendagri), menggantikan Gamawan Fauzi di periode SBY.

‎Namun, Tjahjo mengaku hal tersebut belum final. Semua masih dinamis.‎

‎”‎Wah (kalau soal calon mendagri), belum ada kepastian‎,” kata Tjahjo kepada Aktual.co, beberapa waktu lalu.‎

‎Tjahjo sendiri ogah mengomentari tarik-menarik kepentingan dalam penentuan kabinet‎ Jokowi-JK.

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan, penunjukkan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla seharusnya merupakan bagian dari janji-janji yang dia sampaikan saat kampanye.
Namun, Desmond melihat tanda-tanda Jokowi mulai mengingkari janji-janji itu kini mulai nyata seiring tersiarnya wacana sejumlah menteri yang tidak pro rakyat. Salah satunya Sri Mulyani Indrawati.
“Kalau ada Sri Mulyani dan macam-macam, kan ini menteri spesialis utang,” kata Desmond di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).
Sebelumnya,  Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani membenarkan ada nama Sri Mulyani Indrawati di daftar calon menteri kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Namun sayang, anak Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu tidak mengetahui Sri Mulyani akan menjadi menteri apa di pemerintahan Jokowi-JK.
“Nama (Sri Mulyani) ada, diusulkan di mana saya tidak tahu,” kata Puan saat ditanya daftar calon menteri Jokowi, Senin (20/10).
Dia memastikan jika nama Sri Mulyani termasuk dalam daftar calon menteri yang diserahkan ke KPK dan PPATK.

Artikel ini ditulis oleh: