25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42470

Bupati TTS Akui Warganya Konsumsi Air Kubangan

Kupang, Aktual.co —Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur,  Paul V.R Mella membenarkan sebanyak 283 kepala keluarga (KK) di Desa Hoi, Kecamatan Oenino, mengkonsumsi air kubangan yang terkontaminasi dengan kotoran ternak.

“Hampir semua sumber air di TTS nyaris mengering sehingga warga terpaksa mengkonsumsi air yang tidak layak untuk dimanfaatkan. Pemerintah daerah sudah mengatasi hal itu pada Minggu (19/10) dengan mengerahkan sejumlah mobil tangki air ke lokasi-lokasi yang dilanda kekeringan, “kata Mella yang dihubungi dari Kupang, Selasa (21/10).

Dia mengatakan, semua mobil tangki air milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan PDAM TTS dikerahkan untuk mendistribusi air ke semua lokasi yang dilanda kekeringan.

Sayangnya, menurut Mella, yang menjadi masalah adalah warga tidak memiliki wadah untuk menampung air bersih. Karena masyarakat hanya memiliki wadah yang sangat terbatas seperti jerigen maka sekarang pemerintah sedang berupaya untuk menyiapkan tempat penampungan untuk diisi air bersih.

“Kami sudah drop air bersih dengan tangki air tetapi masyarakat hanya memiliki wadah yang sangat terbatas, kami siapkan tempat tampungan air untuk warga,” katany.

Dia mengharapkan, masyarakat yang dilanda kekeringan berhenti mengkonsumsi air kubangan setelah dilayani air tangki. Memang, sebagian besar wilayah NTT dilanda kekeringan terutama TTS karena akibat dari kemarau panjang.

Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten TTS tidak menginginkan kekeringan terus melanda daerah itu. Karena itu semua pihak berkomitmen untuk mengatasi kekeringan tersebut.

“Hampir seluruh sumber air di TTS mengering akibat kemarau panjang sehingga satu-satunya pilihan warga ialah mengkonsumsi air yang semestinya tidak layak untuk dimanfaatkan, namun kondisi itu tidak boleh berlarut-larut dialami masyarakat,” ujarnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur Tini Thadeus mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendataan lokasi-lokasi yang sedang dilanda kekeringan.

Tentang 283 warga yang mengkonsumsi air kubangan di Desa Hoi, Kecamatan Oenino TTS, Tini menyampaikan jika sudah mendapat data yang jelas maka timnya segera turun ke lokasi untuk membantu menyuling air kubangan tersebut agar layak dikonsumsi.

“Tim kita sedang melakukan pendataan di lapangan jadi kami masih tunggu data rilnya,” kata Tini.

Artikel ini ditulis oleh:

KPK: Tak Ada Jaminan Menteri Jokowi Tak Korupsi

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi catatan khusus 43 calon nama menteri kabinet Presiden Joko Widodo. Dari sebagian tersebut, ada belasan calon menteri Jokowi yang terindikasi, tindak pidana korupsi. 
Meski demikian, KPK tidak dapat menggaransi rekam jejak yang telah dilakukan itu, membuat calon menteri Jokowi yang tidak diberi catatan khusus terbebas dari korupsi.
“Kami juga tak pernah menjamin itu (terbebas korupsi),” ujar juru bicara KPK, Johan Budi, di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/10).
Johan mengatakan, dari seleksi yang dilakukan KPK, ada beberapa menteri yang diberi tanda merah, sebagai catatan terindikasi kasus korupsi. 
Seleksi sendiri, sambung Johan, dilakukan oleh semua komisoner KPK dibantu dengan direktur yang berkaitan untuk menggali informasi mengenai calon menteri tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Isu Ngototnya Demokrat dan Hengkangnya PKB, Warnai Rebutan Pimpinan Komisi DPRD

Jakarta, Aktual.co —Bayang-bayang akan terhambatnya pembangunan di DKI mencuat lantaran hingga saat ini DPRD DKI masih berkutat di soal pembentukan alat kelengkapan dewan yang tak kunjung rampung. 
Yakni di soal bagi-bagi jatah pimpinan komisi yang akan dibentuk DPRD DKI. 
Berdasarkan informasi terakhir yang dihimpun Aktual.co, ada dua penyebab yang membuat lambatnya bagi-bagi jatah pimpinan komisi.
Pertama soal Fraksi Demokrat yang masih bersikeras mendapat jatah dua pimpinan komisi. Karena mereka merasa sudah mendapat tambahan kursi dengan menarik PAN untuk duduk bergabung dalam satu fraksi di DPRD DKI.
Sedangkan yang kedua, karena Fraksi Gerindra sedang mendorong agar Fraksi PKB juga bisa dapat jatah pimpinan komisi, demi kepentingan Koalisi Merah Putih untuk dapat tambahan amunisi suara.
Anggota Fraksi Gerindra, M Syarif, membenarkan isu pertama yang menyebut pembagian jatah pimpinan komisi hingga sat ini masih tersandung ngototnya sikap Fraksi Demokrat. 
“Setahu saya musyawarah di tingkat pimpinan belum ada tanda sepakat. Di antaranya karena sikap Demokrat yang ngotot untuk minta jatah tambahan kursi pimpinan,” kata Syarif di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
Namun Syarif membantah isu yang kedua, yakni soal sikap Fraksi Gerindra yang mendorong PKB agar dapat jatah pimpinan komisi. 
“Kalau soal itu saya tidak tahu. Yang saya tahu, Demokrat ngotot minta tambahan jatah kursi ketua komisi saja,” ujarnya.
Kabar yang menyebutkan Fraksi PKB bakal hengkang dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan pindah ke Koalisi Merah Putih (KMP) merebak dengan kerap mangkirnya Ketua Fraksi PKB, Hasbiallah di rapat-rapat yang diadakan KIH.
Namun hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Hasbiallah mengenai kabar tersebut. 
Sebelumnya, kabar mengenai alotnya sikap Fraksi Demokrat dalam penentuan pimpinan komisi mencuat dari pernyataan Sekretaris Fraksi Hanura, Veri Yonnevile.
Meski tidak terang-terangan menyebut nama, tapi dalam keterangannya dia mengatakan ada satu pimpinan di DPRD DKI yang masih merasa menjadi ketua DPRD DKI Jakarta sebelumnya padahal saat ini sudah turun jabatan menjadi Wakil Ketua DPRD. 
“Terhambat karena ada satu pimpinan yang masih merasa menjadi Ketua DPRD,” ungkap Veri minggu lalu.
Menilik dari ucapan Veri, maka nama yang dimaksudnya adalah Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Ferrial Sofyan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Putin Pernah Dituding Tawarkan Sebagian Wilayah Ukraina ke Polandia

Jakarta, Aktual.co — Ketua parlemen Polandia, Radoslaw Sikorski, mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2008 lalu pernah menawari Warsawa untuk membagi Ukraina menjadi dua wilayah sehingga bisa dikuasai kedua negara tersebut.
Sikorski, yang sampai September lalu masih menjabat sebagai menteri luar negeri, mengatakan kepada situs berita Politico bahwa Putin menawarkan rencana tersebut pada waktu perdana menteri Polandia saat itu, Donald Tusk, mengunjungi Moskow pada 2008.
“Putin ingin kami terlibat dalam rencana pembagian Ukraina. Ini adalah hal pertama yang dia katakan kepada Perdana Menteri Donald Tusk saat mengunjungi Moskow,” kata Sikorski yang diwawancara pada 19 Oktober.
“Putin kemudian mengatakan bahwa Ukraina adalah negara artifisial dan bahwa kota Lwow adalah bagian dari Polandia,” kata Sikorski sebagaimana dikutip dari Politico.
Sebelum Perang Dunia II, sebagian wilayah Polandia mencakup daerah yang sekarang secara administratif diperintah oleh Ukraina–termasuk di antaranya sejumlah kota besar seperti Lwow atau Lviv bagi warga Ukraina.
Sikorski–yang saat itu mendampingi perdana menteri dalam kunjungan ke Moskow–kemudian mengatakan bahwa Tusk tidak menjawab tawaran dari Putin karena mengetahui percakapannya tengah direkam.
Secara khusus Sikorski mengatakan bahwa Polandia tidak pernah tertarik untuk bergabung dalam misi Rusia membelah Ukraina.
“Kami menegaskan kepada mereka bahwa kami tidak ingin ambil bagian dalam upaya ini,” kata Sikorski.
Setelah wawancaranya disiarkan, Sikorski mengatakan bahwa berita dari Politico tidak sepenuhnya akurat.
“Beberapa pernyataan saya telah diinterpretasikan terlalu jauh,” kata Sikorski dalam akun Twitternya pada Senin malam sambil menambahkan bahwa Polandia tidak akan pernah terlibat dalam setiap tindakan aneksasi.
Wawancara Sikorski itu diperkirakan akan semakin memanaskan hubungan antara Polandia dengan Rusia yang saat ini sudah tegang akibat krisis Ukraina.
Kementerian Luar Negeri Polandia dan Rusia sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan mengenai pernyataan Sikorski.
“Jika memang Putin menawarkan hal sebagaimana dikatakan Sikorski, maka ini adalah skandal besar,” kata Ewa Kopacz yang menjadi penerus Tusk sebagai perdana menteri sejak bulan lalu.
“Tidak akan ada perdana menteri Polandia yang terlibat dalam aktivitas memalukan seperti membagi dua sebuah negara berdaulat,” kata Kopacz dalam wawancara dengan stasiun televisi TVP.
Pernyataan Sikorski bukan merupakan tuduhan pertama yang menyatakan bahwa Rusia tengah mencari dukungan Polandia untuk memecah Ukraina.
Tidak lama setelah menganeksasi Krimea, kepala parlemen Rusia Vladimir Zhirinovsky mengirim surat kepada pemerintahan Polandia, Rumania, dan Hungaria yang berisi usulan pembagian wilayah Ukraina.

Eks PM Australia Meninggal Dunia

Jakarta, Aktual.co — Mantan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam, salah satu tokoh yang paling dihormati dan membawa perubahan besar di Australia dikabarkan meninggal pada usia 98 tahun.
“Ayah kami, Gough Whitlam meninggal dunia pagi ini pada usia 98 tahun,” menurut keterangan anak-anaknya Antony, Nicholas, Stephen dan Catherine dalam keterangan tertulis.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott menjuluki sang pendukung buruh ini sebagai seorang “Raksasa pada masanya” dan menginstruksikan masyarakat untuk menaikkan bendera setengah tiang demi menghormati mendiang Whitlam.
“Dia adalah orang yang menyatukan Partai Buruh di Australia dan nampaknya Whitlam adalah orang yang sangat menakjubkan, ujar Abbott.
Pihak keluarga mengatakan bahwa akan ada kremasi pribadi dan upacara peringatan untuk publik.
Whitlam yang dikenal flamboyan semasa hidupnya tetap menjadi salah satu tokoh yang paling menonjol di Australia meskipun pernah dipecat sebagai perdana menteri, merupakan sebuah batu loncatan bagi sejarah politik bangsa.
Whitlam pernah memimpin Partai Buruh meraih kemenangan pertama dalam 23 tahun pada pemilihan Desember 1972 sebelum dipecat pada tahun 1975 oleh Gubernur Jenderal Sir John Kerr, yang merupakan perwakilan Ratu kerajaan Inggris.
Pemecatannya dipicu oleh penolakan oleh majelis tinggi parlemen, di mana Partai Buruh bukanlah mayoritas, untuk meloloskan sebuah RUU anggaran sampai pemerintah setuju untuk menyerukan pemilihan umum.
Untuk mengakhiri kebuntuan, Kerr mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, memecat Whitlam sebagai Perdana Menteri menjabat dan mengangkat pemimpin oposisi Malcolm Fraser sebagai perdana menteri sementara.
Meskipun hanya berkuasa selama tiga tahun yang penuh gejolak, Whitlam berhasil menggulirkan reformasi yang menyatukan masalah ekonomi dan budaya bangsa, memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin yang paling dihormati di Australia.
Whitlam juga orang yang menhapuskan wajib militer, memperkenalkan pendidikan universitas gratis, mengakui faham komunis Tiongkok, menarik pasukan dari Vietnam, menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan federal dan mengurangi usia pemilih menjadi 18.
Sang raksasa partai buruh ini juga merupakan pemimpin Australia pertama yang mengunjungi Tiongkok.
Bangsa kehilangan seorang legenda Abbott juga memuji jasa Whitlam semasa hidupnya kepada negara seperti manjadi anggota angkatan udara selama Perang Dunia II, sebagai politisi dan duta besar.
“Dalam partainya sendiri, ia menginspirasi banyak orang-orang muda untuk terlibat dalam kehidupan publik,” kata Abbott.
“Dia menjalin hubungan diplomatik dengan China dan Perdana Menteri Australia pertama yang mengunjungi Tiongkok. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar kami. Itu adalah warisan abadi,” tambah Abbott.
Dia juga mengakui pentingnya mendiang istri Whitlam, Margaret, yang meninggal pada tahun 2012, untuk kontribusinya selama mendampingi suaminya.
“Margaret Whitlam adalah cahaya bagi wanita pada generasinya. Bersama-sama mereka membuat perbedaan untuk negara kita,” ujar Abbot.
Mantan Perdana Menteri dari partai buruh Julia Gillard menggambarkan Whitlam sebagai seorang pemimpin besar.
“Warisan Whitlam masih tersisa pada universitas-universitas Australia, sistemnya kesehatan, hukum keluarga nya, hubungannya dengan Tiongkok dan masyarakat multikultural,” katanya dalam sebuah blog untuk The Guardian Australia.
“Saya menghormati Gough sebagai pria dengan keberanian politik tertinggi. Sebuah raksasa di jamannya. Dia benar-benar siap untuk berkomitmen dan melihat apa yang terjadi. Dia mengubah Australia dan kita berhutang pada jasanya,” Pemimpin Partai Buruh Bill Shorten juga mengatakan bahwa partai tersebut telah kehilangan seorang legenda.
“Gough Whitlam mendefinisikan ulang negara kita dan dengan berbuat demikian ia mengubah kehidupan sebuah generasi. Visinya, ambisinya, menawarkan Australia sesuatu yang baru. Negara kita berubah lebih baik atas jasanya.”

Diprediksi, 60 Persen Kabinet Jokowi Bermasalah

Jakarta, Aktual.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya menunda mengumumkan kabinet bila nama-nama orang yang bermasalah masih tetap dicalonkan sebagai menteri. Hal itu bukan saja menjadi bumerang pemerintahan kedepan, tapi juga mengingkari harapan rakyat yang terlalu besar mengharapkan perubahan.

‎“Saya memprediksi ada sekitar 60 persen nama-nama yang beredar dalam susunan kabinet Jokowi justru orang-orang yang bermasalah, mulai dari kasus korupsi, track record yang tidak jelas, antek asing (neolib) dan yang lebih parah adalah politik balas budi saat pilpres 2014 lalu. Jadi, banyak orang yang masuk dalam kabinet tidak didasarkan pada kompetensi dan kemampuan calon, lebih banyak bersifat titipan atau balas budi,” ujar pengamat politik Rusmin Effendy di Jakarta, Selasa (21/10).

‎Menurut Rusmin, sekalipun komposisi menteri belum dipastikan, dapat dipastikan sekitar 70 persen kabinet dikuasai PDIP, mulai dari kader partai, tim transisi maupun simpatisan, termasuk para donatur (cukong) saat pilpres. Sedangkan hanya 20 persen dari kalangan profesional, 10 persen partai koalisi.

‎“Kondisi ini membuktikan, penyusunan menteri kabinet Jokowi bukan sepenuhnya hak prerogratif presiden, tapi lebih banyak ditentukan dari lingkaran terdekat Jokowi, baik Megawati maupun Jusuf Kalla.  Persoalan inilah yang harus dicermati publik, bukan hanya sibuk euforia dan mabuk syukuran yang sama sekali tidak membawa manfaat bagi masyarakat kecil,” kata dia.

‎Dia juga menyayangkan sikap Jokowi yang menyerahkan daftar nama-nama calon menteri ke KPK maupun PPATK untuk menelusuri rekam jejak calon, padahal kedua lembaga itu justru diragukan kredibilitasnya. 

‎“Prores rekrutmen menteri itu yang paling top adalah di masa Soeharto yang sudah memiliki rekam jejak seseorang untuk diangkat sebagai pejabat. Sedangkan di masa SBY, mereka yang sudah menjalani fit and proper test bahkan sudah menandatangani fakta integritas justru bisa dibatalkan, sehingga tidak ada kepastian seperti kasus Nila Anfasa Muluk yang sebelumnya sudah dipastikan menjadi Menkes justru diganti oleh Endang Rahayu Sedyaningsih yang kemudian meninggal akibat kanker paru-paru,” tegas dia.

‎Seharusnya, lanjut Rusmin, sejak awal Jokowi bisa mempublikasikan kandidat calon menteri agar publik memberikan masukan sambil mempersiapkan nama-nama calon yang benar-benar bakal dipilih. Sehingga, perhitungannya tidak akan jauh meleset dari nama-nama yang beredar, kecuali mereka yang memiliki rekam jejak bermasalah atau terkait persoalan hukum.

‎“Apa yang terjadi sekarang ini kan tidak seperti itu. Bahkan, mereka yang pernah menduduki posisi menteri bisa masuk kembali, termasuk orang-orang lama seperti Luhut Panjaitan (kasus PT Kiani Kertas), Kuntoro (korupsi migas), Sri Mulyani (bank Century), Darmin Nasution (kasus pajak), Muhaimin Iskandar (korupsi kardus duren), Rini Soewandi (kasus pesawat Shukoi). Publik kan harus tahu siapa mereka, kenapa kasusnya hingga kini tak pernah diusut KPK. Mungkin KPK-nya sedang tidur ya,” ujar Rusmin.

Berita Lain