Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Bekas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono, Senin (3/11) dihadirkan sebagai saksi dalam sidang terdakwa kasus korupsi pengadaan bus transjakarta, Drajad Adhyaksa dan Setiyo Tuhu.
Dalam kesaksian dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Udar mengaku proses pelelangan bus transjakarta beberapa kali sempat gagal karena beberapa alasan.
“Proses pengadaan bus single (tunggal) dan bus sedang beberapa kali gagal lelang. Lelang, gagal lagi,” kata Udar saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/11).
Udar mengklaim, kegagalan lelang itu berimbas kepada proses pengadaan. Yakni volume bus berkurang karena sisa waktu. Udar menyebut, alokasi anggaran dalam pengadaan tiga jenis bus transjakarta itu lebih dari Rp 1 triliun. Tipe bus dilelang pengadaannya adalah bus gandeng, bus tunggal, dan bus sedang.
Menurut dia, pengadaan bus transjakarta seluruhnya meliputi 14 paket. Dia mengklaim, belum semuanya diselesaikan tapi ternyata sudah keburu terjerat kasus. “2013 sisa empat paket dan rencananya akan dilanjutkan pada 2014. Itu campur ada bus gandeng, single, dan sedang,” kata Udar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Aktivis Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 45 (GNP 33) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (3/11).
Mereka melakukan aksi tersebut lantaran menolak penaikan harga Bahan Bakar Minyak.
“Kalau alasannya subsidi BBM dicabut untuk membenahi anggaran belanja negara dan negara alami defisit, itu Jokowi bohong besar,” kata salah seorang orator demo dari atas mobil bak terbuka.
Hal itu berdasarkan pada penghitungan pakar ekonomi sekelas Rizal Ramli dan Ichsanuddin Noorsy. Kedua ekonomi senior itu mengatakan jika harga BBM dinaikkan Rp 1.000 per liter saja maka inflasi akan naik 1,43 persen. Selain itu, laju persentase kemiskinan juga akan naik 0,41 persen. Artinya akan ada penambahan jumlah rakyat miskin hingga 1,6 juta jiwa.
“Mana cita-cita Jokowi soal Trisakti? Ternyata dia masih saja terlihat tunduk pada konsesi Washington atau asing. Mana janji Jokowi soal bela rakyat kecil?” kata orator itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon terus mendesak KPK untuk segera membuka nama-nama menteri Presiden Jokowi yang berapor merah atau kuning.
Menurutnya, penting diketahui oleh rakyat dan agar tidak menimbulkan fitnah.
Sebab, kata dia, rumor yang berkembang selama ini membingungkan masyarakat. Banyak nama yang berkembang diduga terkena rapor merah atau kuning oleh KPK.
“Kemudian ada rumor lagi, ada yang merah-kuning itu tetap dijadikan menteri. Nah, masyarakat itu harus tahu, harus jelas, siapa sih yang dianggap KPK punya tanda merah atau kuning itu supaya tidak fitnah,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11).
“KPK membuka siapa merah-kuning itu, siapa mereka,” kata Fadli.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil  untuk Pemerintahan Bersih telah melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari hasil pertemuan itu diakui salah satu anggota yaitu Romo Benny Susetyo KPK bakal menindaklanjuti laporan soal nama menteri yang diduga ditandai merah dan kuning oleh lembaga tersebut.
“KPK secara aktif akan menidaklajuti apa yan menjadi kekhawatiran masyarakat. Jadi KPK mengatakan akan menindak tegas pelaku korupsi baik yang sudah ditandai merah atau kuning atau mereka yang belum ditandai,” kata Romo di Gedung KPK, Senin (3/11).
Dia mengatakan, dalam pertemuan yang sudah berlangsung itu, KPK juga telah menggarisbawahi bahwa setiap Calon Presiden pada waktu itu menandatangani 7 poin yakni menolak dan melaporkan segala bentuk gratifikasi, menentang usaha pelemahan pemberantan korupsi.
“Dalam hal ini, KPK akan aktif mengadakan chek rekam jejak semua pejabat publik untuk isntitusi BUMN, serta KPK mendorong presiden untuk terus meningkatan upaya pemberantasan korupsi. Dan upaya kerjasama KPK dengan presiden sesuatu yang positif meskipun kerap ada faktor politik tertinggi yang membuat presiden kerap kali tak percaya,” kata dia.
Sementara itu, salah satu anggota lainnya yaitu Ray Rangkuti meminta kepada lembaga yang dipimpin oleh Abraham Samad cs itu untuk segera melakukan penggilan terhadap menteri yang telah diberi stabilo merah dan kuning oleh lembaga tersebut.
“Jangan sekadar melemparkan wacana politik,” kata Ray yang merupakan pendiri Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti.
‪Ray menuturkan, pengungkapan kasus terhadap menteri yang bermasalah merupakan satu-satunya cara untuk membongkar kejelasan dari status menteri-menteri yang bertanda merah dan kuning. Ray juga meminta desakan membongkar kasus tidak hanya berlaku untuk menteri tapi juga untuk para calon pejabat negara baik di pemerintahan maupun di BUMN.‬
Namun demikian, Romo Benny tak menjelaskan ketika dimintai keterangan siapa saja nama menteri yang bertanda kuning dan merah. Alasannya, hal tersebut menyangkut etika, dan domainnya KPK. Untuk membongkar nama menteri yang diduga bermasalah. “Kita percaya karena KPK punya alat buktinya,” sambung Romo Benny.
Ketika didesak untuk menyebutkan nama, Romo tetap bersikeukeuh menolak menyebutkan. Karena hal tersebut bisa menghakimi orang lain dan pembunuhan karakter. Apalagi saat ini KPK juga masih menyelidiki dan mencari alat bukti yang kuat terkait kasus yang pernah dilakukannya. “Percayalah KPK sudah menyatakan, bahwa Presiden mau bekerja sama,” paparnya.
Selain Ray Rangkuti dan Romo Benny Susetyo, ‪Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih terdiri atas beberapa tokoh dan LSM ternama di Indonesia. Mereka diantaranya adalah Yudi Latif, Chalid Muhammad (Dekrit Rakyat), Haris Ashar (Kontras), Cilm (eksponen 98),Sri Palupi (Ecosoc), Dani Setiawan (KAU), Riza Damanik, Siti Maimunah, Jeirry Sumampow (TEPI), Sebastian Salang (FORMAPI), Neta Pane (IPW), Baiquni (eksponen 98), Sopyan (eksponen 98), Karyono Wibowo (Lingkar Studi Trisakti.‬ 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby