Jakarta, Aktual.co — ‎Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, masih ada peluang kursi pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dipilih ulang.
Asalkan, kata dia, Koalisi Indonesia Hebat mengikuti prosedur dewan. Prosedur dewan yang Fahri maksud, yakni PDIP Cs menyerahkan daftar nama-nama anggota mereka.
“Kita nggak bisa pemilihan kalau dia (KIH) nggak daftar. Daftar dulu, baru di situ bicara,” kata Fahri Hamzah di gedung DPR, Jakarta, ‎Senin (3/11), menanggapi KIH yang bersedia mengalah membubarkan DPR tandingan, asal ‘kursi’ pimpinan AKD dipilih ulang.
Menurut Fahri, apapun bisa dibicarakan asalkan‎ melalui prosedur dan perundangan yang ada, dalam hal ini mengacu pada UU MD3 yang mengatur mekanisme pemilihan pimpinan.
“Di paripurna semua hal bisa dilakukan. Masuklah dulu, ngomong dulu, jangan dari luar, kita jadi malu,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Bekas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono mengklaim, proses pengadaan 14 paket bus transjakarta pada 2013 sudah sesuai prosedur pelelangan sejalan dengan kemauan dan aturan dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo.
Hal tersebut diakui Udar, ketika memberikan kesaksian dalam sidang dua terdakwa kasus korupsi pengadaan bus transjakarta, Drajad Adhyaksa dan Setiyo Tuhu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/11).
Dalam kesaksiannya Udar mengaku proses pelelangan sesuai aturan. Yakni Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa serta Surat Keputusan Gubernur. Klaim dia sebagai Pengguna Anggaran sudah menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada Drajad selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Namun demikian, Udar mengklaim hanya sebagai penggunaan anggaran dan meneken perjanjian kontrak kerja di akhir proses. “Karena itu memang tugas saya sebagai PA,” kata dia.
Menurut dia, proses pengadaan juga sudah sesuai visi misi Jokowi saat masih menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, dia mengaku Jokowi sangat keras mengawasi penyerapan anggaran dalam proses pengadaan. Apalagi, sambung dia, program pengadaan bus transjakarta sesuai rencana daerah.
“Ini visi misi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan pernah diancam oleh Pak Gubernur kalau penyerapannya kecil dibatalkan saja. Karena DKI sangat ketat tentang penyerapan anggaran. Diawasi setiap minggu,” kata dia.
Udar mengklaim proses pelelangan pun bebas dari intervensi, sebab dilaksanakan secara elektronik. Dia mengatakan, tidak menanggung seluruh wewenang pengguna anggaran lantaran sudah diwakilkan kepada anak buahnya.
“Karena terjadi delegasi wewenang, maka proses selanjutnya dilakukan mereka. Pelelangan dilaksanakan melalui electronic procurement, kecuali tatap muka pada tahap akhir karena menandatangani kontrak kerja,” kata Udar. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Salah satu tokoh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Yudi Latief mengatakan jika pelibatan KPK oleh Presiden Jokowi dalam melihat rekam jejak dinilai sebagai sebuah terobosan baru dalam pencegahan korupsi.
Semestinya ini harus dilakukan dengan usaha pengecekan yang sama terhadap pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara dan lembaga direksi kementerian BUMN lainnya. (Baca: Catatan Merah Menteri, KPK “Main Mata” dengan Penguasa) 
“Sehingga nanti dengan cara begitu pencegahan korupsi pada tingkat yang lebih parah bisa diantisipasi sedini mungkin,” ucap Yudi dalam konferensi persnya, usai bertemu dengan pimpinan KPK, di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/11).
Tidak hanya itu, cendikiawan muda ini juga meminta kepada institusi pimpinan Abraham Samad Cs untuk menindak lanjuti nama-nama menteri yang masuk daftar merah dan kuning KPK, salah satunya dengan mengumumkan nama-nama calon menteri yang terindikasi tidak bersih.
“Kami juga mempertanyakan bagaimana presiden dengan gagasannya yang sangat brilian untuk mengecek track record menteri ini terus menerus juga untuk konsisten menindaklanjuti nama-nama yang sudah diberi tanda agar ditindak lanjuti, meski kabinet sudah diumumkan
“Tetapi pemberantasan korupsi belum berhenti. Presiden harus terus konsiten melakukan pengawalan dan menindak lanjuti apa yang sudah menjadi rekomendasi KPK,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang