Jakarta, Aktual.co — Banyak kalangan khawatir jika kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bakal diisi dengan para neoliberalisme, salah satunya nama bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikabarkan akan menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK.
Ketua DPP Partai Gerindra Deamond J Mahesa mengatakan, sosok Sri Mulyani tidak mencerminkan semangat kabinet kerja yang didengungkan Jokowi-JK.
“Saya khawatir ketika kabinet terbentuk justru rakyatlah yang akan banyak bekerja, sementara para menteri lebih banyak memberi perintah,” kata Desmond di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/10).
Mantan anggota Komisi III DPR RI itu khawatir Jokowi-JK tidak bisa merealisasikan janjinya saat kampanye dulu.
“Saya tidak yakin dan pesimis Jokowi bisa merealisasikan janjinya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah terdapat nama salah satu pimpinan yang masuk dalam daftar kabinet Presiden Joko Widodo. 
Deputi Pencegahan sekaligus Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan Ketua Abraham Samad yang diisukan ditunjuk jadi Jaksa Agung, mengklarifikasi sendiri kepadanya bahwa dari 43 nama kabinet yang diserahkan tim transisi, tidak ada namanya.
“Kemarin pimpinan sebut, Alhamdulilah tidak ada nama pimpinan. Itu tidak ada,” kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/10).
Meski demikian, Johan tak dapat memastikan apakah hal itu bersifat final dari Jokowi.
“Ya ini informasi yang disampaikan ke saya. Saya tidak tahu kalau misalkan Pak Jokowi masih ada nama-nama yang disimpan tapi tidak disampaikan ke KPK,” ujar Johan.
Seperti yang diberitakan, Jumat pekan lalu Jokowi menyerahkan 43 nama calon menteri ke KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya. Nama Abraham sendiri, diisukan masuk dalam kandidat sebagai calon Jaksa Agung menggantikan Basrief Arief.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo mengatakan penundaan pengumuman nama-nama menteri di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan mempengaruhi agenda pembagian jatah pimpinan dan anggota komisi di DPR.
“Penundaan pengumuman nama menteri di pemerintahan Jokowi-JK tidak akan mengganggu agenda pembahasan nama anggota komisi dari tiap fraksi yang akan kita lakukan siang ini,” kata Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/10).
Menurutnya, tidak ada pengaruh jika jumlah menteri di pemerintahan Jokowi-JK bertambah. Pemilihan ketua komisi, kata Bambang, akan tetap jalan.
“Kita pun akan tetap melanjutkan pemilihan ketua komisi, jadi tidak ada pengaruh mau jumlah menterinya bertambah atau nama kementeriannya apa,” kata dia.
Menurut dia, jumlah 11 komisi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Sidang Paripurna DPR akan menyesuaikan dengan jumlah dan nama kementerian di Pemerintahan Jokowi-JK.
“Contohnya nanti ada Kementerian Maritim, kita akan lihat filosofi kepentingannya lebih dulu. Kalau lebih condong pada peningkatan potensi perikanan maka masuk Komisi IV DPR, kalau lebih ke transportasi laut, ya ke Komisi V DPR, tapi  bila terkait keamanan akan dimasukan Komisi I DPR,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, PPP sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat.
Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah setuju kader PPP bakal masuk kabinet Jokowi-JK. Namun, hal itu tergantung Ketua Mejelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair (Mbah Moen).
“Bapak (Jokowi) sepakat bahwa PPP diakomodasi di dalam,” kata Aria Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (21/10).
Namun dia belum dapat memastikan PPP akan mendapat jatah kursi menteri apa. Aria juga mengaku tidak tahu berapa kursi menteri yang didapatkan PPP.
“Posisinya belum, masih menunggu Mbah Mamoen. Jadi tadi ketemu Pak Jokowi, untuk bicara bahwa PPP yang masuk. Tapi tergantung Mbah Moen, kunci rekonsiliasinya,” kata Aria. 

Artikel ini ditulis oleh: