17 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42473

Ada Campur Tangan Megawati, PPP Kubu Romi Diperkirakan Tak Dapat Jatah

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun memperkirakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Romahurmuziy atau Romi, tidak mendapatkan jatah menteri dari kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla lantaran PDI Perjuangan kemungkinan mengabaikan nama-nama calon menteri yang sebelumnya diajukan.
Dia mengatakan, salah satu faktor penyebabnya adalah campur tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Dalam konteks nama yang diajukan oleh kelompok Romi, dimungkinkan Mega tidak akan respek. Dan tak bisa dipungkiri lagi Megawati lebih dekat dengan Mbah Moen,” kata Ubed, Kamis (23/10).
Jika benar terealisasi, kata dia, maka pola politik yang dimainkan oleh PDIP sangat ekstrem dengan memutuskan meninggalkan Romi Cs. Namun, pada akhirnya membutuhkan komunikasi politik yang harus dilakukan Presiden Jokowi.
“Leadership Jokowi akan teruji dalam tarik-ulurnya kabinet ini,” kata dia.
Sementara itu, politisi PDIP Aria Bima mengatakan, untuk pos menteri bagi PPP, akan diputuskan setelah ada pembicaraan dengan Ketua Majelis Syariah KH Maemun Zubair.
“Masih nunggu Mbah Moen,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Pramono: Mungkin Pak Jokowi Belajar Pengalaman Dulu, 3 Menteri Efektif Korupsi

Jakarta, Aktual.co — Pramono Anung politisi senior mengungkapkan alasan kenapa Jokowi menunda pengumuman kabinet.
Dia mengatakan Jokowi mungkin akan memilih calon menteri sebaik mungkin agar tidak lagi menteri aktif terlibat korupsi seperti pemerintahan yang lalu.
Kata dia, perlu yang menjadi catatan maju yang dilakukan presiden Jokowi adalah langkah melibatkan lembaga yang notabene selama ini tidak dilibatkan.
“Nah, kalau kalau setelah itu terlambat 1-2 hari harusnya bisa dipahami karena toh untuk kebaikan bersama. Kita belajar dari pengalaman lalu ketika perjalanan ada 3 menteri aktif yang terkena tindak pidana korupsi,” ungkapnya, di Gedung DPR, Senayan, Kamis (23/10).
Dengan demikian, melihat rekam jejak itu sangat diperlukan dalam pembentukan sebuah kabinet. “Wajar saja Presiden masih memerlukan waktu dalam memutuskan siapa menteri-menteri yang akan bekerja bersamanya,” sergahnya.
Oleh karena itu, mudah-mudahan ini pelajaran baru bagi semua dan ini peringatan bagi para politisi bahwa rekam jejak itu menjadi sangat penting bagi siapapun. “Jangan menganggap rekam jejak bisa terhapuskan, ini hal yang sangat positif dari proses yang dilakukan oleh pak Jokowi-JK,” kata anggota DPR Fraksi PDIP itu,” tambah dia.
Seperti diketahui, dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada 3 menteri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Yakni mantan Menpora Andi Mallarangeng, mantan Menteri ESDM Jero Wacik, dan mantan Menag Suryadharma Alie.

Artikel ini ditulis oleh:

Trisakti Berubah Jadi Trisakit Kalau Orang-orang Neolib Jadi Menteri Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Joko Widodo (Jokowi) batal mengumumkan kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok semalam (Rabu, 22/10). Diduga, pengunduran ini karena peringatan dari KPK bahwa ada delapan menteri yang bermasalah.
Alif Kamal, Staf Deputi Politik KPP PRD mengatakan, sejak kampanye pemilihan presiden tahun 2014, kata Trisakti seakan setiap saat menjadi bahan perbincangan rakyat Indonesia. 
Bukan apa-apa, kata Trisakti menjadi jualan dari kedua calon presiden yang menjadi kontestan dalam pemilihan presiden kali ini. 
“Kata Trisakti menjadi pamungkas manakala pada saat Presiden Jokowi menjadikannya sebagai inti dari Pidato Kenegaraan pertama beliau pada saat mengambil sumpah menjadi Presiden di forum sidang MPR,” kata Alif dalam keterangan pers yang diterima Aktual.co, Kamis (23/10).
Trisakti sendiri memiliki ruh kedaulatan politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Hal ini mengandung makna besar apalagi diucapkan dalam forum besar sekelas sidang MPR dan dihadiri oleh beberapa kepala negara sahabat. 
“Bagi Presiden Jokowi dan pemerintahannya kedepan akan terus menuai dukungan dari rakyat ketika cita-cita Trisakti menjadi ruh dari jalannya pemerintahan akan tetapi akan menjadi “senjata makan tuan” ketika ruh Trisakti justru jauh dari pemerintahan Jokowi-Jk,” ujarnya.
Catatan awal bagi Pemerintahan Jokowi-JK adalah penempatan orang-orang yang akan dipilih menjadi Menteri dalam kabinet. Hal ini penting mengingat cerminan dari program pemerintahan akan terlihat dengan siapa yang terpilih dalam kebinet Jokowi-JK. 
“Karena semangat Jokowi-JK adalah semangat Trisakti maka struktur kabinetnyapun harus mencerminkan semangat Trisakti. Orang-orang yang selama ini disinyalir menjadi agen komprador neoliberal harusnya tidak masuk dalam urutan kandidat menjadi menteri,” imbuhnya.
Pesan Bung Karno,”dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis yang memakan nangkanya”, dalam artian sebagian besar rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar dengan memilih Jokowi-Jk tidak lagi hanya menjadi “Pengupas Nangka”.
“Semoga cita-cita Jokowi-JK tentang Trisakti betul-betul menjadi Trisakti bukan malah menjadi Trisakit,” demikian Alif.

Artikel ini ditulis oleh:

Jalan Raya Bogor Macet Total Akibat Betonisasi

Jakarta, Aktual.co — Pekerjaan perbaikan jalan dengan betonisasi di Jalan Raya Bogor di depan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, menyebabkan kemacetan panjang.

Berdasarkan pantauan  Kamis (23/10), betonisasi di Jalan Raya Bogor arah Cililitan tersebut mulai dilakukan setelah pintu keluar Pasar Induk Kramat Jati hingga sebelum persimpangan lampu merah Hek.

Pekerjaan betonisasi memakan separuh badan jalan hingga membuat antrean kendaraan yang tadinya menggunakan dua lajur menjadi hanya menggunakan satu lajur.

Penumpukan kendaraan mulai berada di lokasi perbaikan jalan hingga di depan Rumah Sakit Harapan Bunda, atau setelah jembatan layang Pasar Rebo.

Lebih lagi, kemacetan diperparah dengan aktivitas Pasar Induk Kramat Jati berupa kendaraan roda empat dan roda dua yang hilir mudik mengangkut dagangan.

Tak hanya aktivitas pasar, sejumlah kendaraan roda empat yang parkir di tepian jalan serta pedagang yang membuka lapak di pinggir badan jalan juga membuat kondisi lalu lintas semakin padat.

Tak jarang sejumlah kendaraan umum seperti taksi atau angkutan umum yang memilih berputar arah untuk menghindari kemacetan tersebut. Sementara kendaraan roda dua lebih memilih untuk mencari jalur alternatif lain.

Kemacetan panjang ini terjadi tidak hanya pada pagi hari dan sore hari yang merupakan jam sibuk. Namun juga terjadi pada siang hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Mestinya KPK Pertegas Status Hukum Calon Menteri Jokowi Yang Bermasalah

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Hukum dari Universitas Islam Indonesia Muzakir menyebut, komentar yang dicetuskan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, perihal nama-nama calon pembantu Presiden yang ditandai merah, kuning dan merah jambu merupakan pernyataan tak benar.
Dia menganggap, lembaga yang dipimpin Abraham Samad cs itu merupakan lembaga hukum, sehingga tak etis jika menyebut simbol-simbol merah, kuning, merah jambu bagi para calon menteri yang akan membantu pemerintahan Jokowi kedepan.
“Itu jelas menujukan kelemahan bagi KPK, kalau memang demikian (merah, kuning, merah jambu) seharusnya KPK perjelas status hukum para calon menteri yang ditandai itu,” kata Muzakir ketika dihubungi, Kamis (24/10).
Dia berharap, KPK tak main-main dengan memberikan tanda kepada calon pembantu mantan Wali Kota Solo itu dalam membangun pemerintahan kedepan. Dia pun berpendapat, KPK harus bekerja secara profesional mengingat nama-nama yang telah diberikan warna itu mempunyai hak.
“Kalau memang dia (menteri) mempunyai status hukum maka cepat diproses, jangan sampai menimbulkan kesan dipelihara dengan hanya diberikan catata merah, itu tdak profesional,” kata dia.
Meski begitu, dia pun tetap tak setuju perihal pemberian warna kepada para calon menteri itu. Dia menganggap KPK tak punya keberanian jika hanya menyandera orang-orang yang diberikan tanda-tanda itu. Jika memang KPK mempunyai keberanian maka harus diperjelas. Jangan, sampai kata dia publik bertanya-tanya.
“Tentu publik pasti akan bertanya (menteri itu) salah atau tidak?, Jika memang seperti itu saya memberi saran KPK diganti saja menjadi Komisi Politik Korupsi,” kata dia.
Ketua KPK Abraham Samad mengaku telah memberikan rekomendasi kepada Jokowi terkait 43 nama calon Menteri. Dari 43 nama calon Menteri itu, sebagian ditandai warna merah dan kuning oleh KPK sebagai warning bagi Jokowi. Sebab, kata Samad, semua nama calon pembantu Jokowi yang diberi tanda warna itu diduga terlibat kasus korupsi yang tengah dibidik KPK.
“Artinya kalau merah tidak lama lagi, mungkin satu tahun (Akan Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi). Kalau kuning, mungkin dua tahun lagi. Tetapi yang jelas antara yang diberi tanda merah dan kuning itu tidak boleh jadi Menteri,” kata Abraham.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Pengumuman Kabinet Mundur, Supaya Dapat Menteri Bersih

Jakarta, Aktual.co — Legislator PDIP, Pramono Anung mengatakan penundaan pengumuman nama-nama menteri agar mendapat nama yang bersih. Sosok calon menteri harus bersih agar tidak ada lagi menteri yang nantinya terjerat kasus korupsi.
“Karena ini untuk kebaikan bersama. Karena dalam waktu yang lalu ada tiga menteri yang terjerat kasus korupsi,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurutnya, kehati-hatian pemerintah dalam menentukan kabinetnya dengan berkonsultasi dengan KPK dan PPATK adalah juga peringatan bagi para politisi agar berhati-hati terhadap rekam jejak mereka masing-masing.
“Jangan nanti kemudian, rekam jejak itu bisa terhapuskan. Ini yang kemudian sangat positif dari proses yang dilakukan dari Pak Jokowi,” pungkasnya.
Pramono menjelaskan dalam pemilihan kabinet tersebut, Jokowi tidak sendiri melainkan juga bersama JK. “Mereka membuat rumusan kabinet dengan intens,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain