25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42474

DPR Gelar Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan Komisi

Jakarta, Aktual.co — DPR RI menggelar sidang Paripurna soal pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Rencananya sidang akan digelar hari ini, Selasa (21/10), pukul 14.00 WIB.
Sebelum sidang dimulai, Ketua DPR RI Setya Novanto meminta setiap fraksi melaporkan nama-nama anggota yang ditempatkan pada tiap komisi.
“Setiap fraksi menyiapkan seluruh rangkaian dari Komisi I sampai XI mengenai anggota, baru lihat tindak lanjut anggota,” kata Setya di gedung DPR RI.
Dia berharap hari ini pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan bisa selesai.
“Kita harapkan semua bisa berjalan, hari ini bisa selesai. Tergantung nanti setiap pimpinan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

1.343 Surat IMB Diterbitkan Pemkot Jakbar

Jakarta, Aktual.co —Terhitung sejak 2 Januari hingga 16 Oktober 2014, Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menerbitkan 1.343 surat izin mendirikan bangunan (IMB). 
Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Perizinan Bangunan Suku Dinas Perizinan Bangunan Cindy Pangastuti kepada wartawan, Selasa (21/10).
“Kami memberikan IMB sesuai dengan apa yang diajukan masyarakat, jika penilaian sesuai, maka dilakukan verifikasi,” katanya. 
Dikatakan Cindy bahwa IMB tersebut diberikan untuk bangunan rumah tinggal dan nonrumah tinggal seperti perkantoran dan menara di wilayah Jakarta Barat.
“Saat ini, IMB didominasi rumah tempat tinggal atau 90 persen dari total izin yang dikeluarkan, sementara sisanya 10 persen untuk bangunan nonrumah tinggal seperti gedung perkantoran dan menara,” katanya.
Ia menjelaskan, dari total IMB yang dikeluarkan tersebar di delapan kecamatan yaitu dengan rincian 136 IMB di Kecamatan Cengkareng, 306 IMB di Kecamatan Grogol Petamburan, 264 IMB di Kecamatan Kalideres, 243 IMB di Kecamatan Kembangan, 205 IMB di Kecamatan Kebon Jeruk, 121 IMB di Kecamatan Palmerah, 56 IMB di Kecamatan Tambora, dan 12 IMB di Kecamatan Taman Sari.
Sejak 12 Februari 2014, kata dia, pengajuan IMB dilakukan secara “online”, kemudian data yang masuk akan diverifikasi dan dinilai oleh petugas.
Ia mengatakan, jika berkas yang dikumpulkan secara “online” tidak lengkap, maka petugas seksi Perizinan Bangunan Jakarta Barat akan mengirim permintaan kepada pemohon lewat surat elektronik (email) untuk segera melengkapi berkas yang diinginkan agar segera diproses.
“Pemberitahuan menyetujui atau melengkapi ulang berkas yang diajukan akan dikirim ke email pemohon, jadi pemohon harus sering-sering mengecek emailnya agar mengetahui kelanjutan proses verifikasi berkasnya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Faktor Inilah yang Membuat ‘Galau’ Jokowi Umumkan Kabinet

Jakarta, Aktual.co — Tarik-menarik pengumuman nama-nama menteri yang akan membantu pemerintah Jokowi-JK semakin meruncing.
Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan belum menetapkan pengumuman susunan kabinet pemerintahannya dengan alasan adanya catatan merah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) .
“Masih belum tahu, nanti lihat dulu. Saya nggak akan sebut nama,” ujarnya di Istana Negara, Selasa (21/10).
Selain alasan itu yang diduga faktor penundaan pengumuman kabinet Jokowi-JK, informasi yang digali Aktual yakni sebagian nama-nama rekomendasi dari unsur partai dan rekomendasi Megawati diberikan catatan merah oleh KPK. 
Kemudian, pertarungan perebutan kursi kabinet cukup dinamis, berapa kekuatan lingkar Jokowi terus saling memberikan masukan, diantarnya kelompok Luhut Panjaitan, AM Hendropriyono, Trenggono maupun lingkaran partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Partai Aceh Desak Jokowi Sahkan Turunan UU PA

Banda Aceh, Aktual.co — Partai Aceh berharap Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla komit menjaga perdamaian Aceh. Selain itu, diharapkan presiden ketujuh Indonesia itu segera mengesahkan turunan UU Pemerintah Aceh. Sehingga, Aceh memiliki kewenangan khusus seperti diatur dalam UU tersebut.
Juru bicara Partai Aceh, Adi Laweung, kepada Aktual.co, Selasa (21/10) menyebutkan pekerjaan rumah (PR) pertama Jokowi untuk Aceh adalah menyelesaikan seluruh turunan UU Pemerinatah Aceh yang belum disahkan. “Kita minta, agar Jokowi membuktikan komitmennya untuk perdamaian Aceh. Salah satu buktinya itu, ya mengesahkan turunan UUPA,’ sebut Adi Laweung.
Selain itu, dia meminta agar politisi asal Aceh di Senayan mendorong percepatan turunan UU Pemerintah Aceh tersebut. Sehingga, turunan UU itu bisa diimplementasikan dalam waktu dekat.
Disebutkan, pihaknya terus berkomunikasi dengan gubernur dan wakil gubernur Aceh agar upaya lobi dengan pemerintah pusat terus ditingkatkan untuk percepatan turunan UUPA tersebut.
“Jadi, presiden Jokowi kita harap bisa memahami Aceh seutuhnya. Ingat, perjanjian damai di Helsinki itu bukan antar pribadi. Itu atas nama negara dengan GAM. Jadi, presiden Jokowi harus menjaga iklim damai di Aceh,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jadi Kandidat Menteri ESDM, Siapa Triharyo ‘Hengki’ Soesilo?

Jakarta, Aktual.co —Pascapelantikan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7, masyarakat menanti siapa menteri yang dipilih dalam susunan kabinet. Pergantian pucuk pimpinan kemterian ini diharapkan membawa angin segar pada suatu perubahan. Demikian juga pada kinerja Kementerian ESDM yang menjadi penanggung jawab segala kebijakan energi di Tanah Air.

Beberapa waktu ini, nama Triharyo Soesilo atau yang lebih akrab dipanggil Hengki mencuat kepermukaan sebagai kandidat menteri ESDM selain Raden Priyono dan Kuntoro Mangkusubroto.

Hengki adalah alumni ITB jurusan Teknik Kimia, masuk tahun 1977 dan lulus 1981. Kemudian dia mengambil Master Of Chemical Engineering di University of Arizona dalam bidang perancangan pabrik. Mulai dari seorang insinyur ahli proses, Hengki meniti karier di PT Rekayasa Industri (Rekind) selama hampir 30 tahun. Kemudian dirinya menjadi menjadi Direktur utama selama 6 tahun dari 2004 sampai dengan 2010.

Beberapa karyanya di Rekind adalah membangun pabrik-pabrik pupuk, semen, kilang BBM, kilang LNG, pabrik Biodiesel, pipa bawah laut menyeberangi selat sunda, pembangkit listrik yang bertenaga uap, gas, dan panas bumi, serta banyak pabrik-pabrik Petrokimia .

Pada tahun 2010 sampai 2012, Hengki kemudian mengemban amanah sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero). Saat menjabat sebagai Komisaris Pertamina, Hengki pernah tersandung kasus penyimpangan proyek Pertamina LOBP oleh Rekind. Proyek LOBP merupakan sebuah proyek yang mengerjakan modernisasi pabrik pencampur pelumas yang ada di daerah Gresik, Jawa Timur.

Proyek tersebut bermasalah lantaran tidak sesuai dengan rencana awal dokumen memorandum. Semula proyek ini ditargetkan berkapasitas 65 ribu kiloliter/tahun/shift, namun proyek tersebut hanya mampu mencapai kapasitas 58 persen dari target atau sekitar 38 ribu kiloliter/tahun/shift. Akibatnya, Pertamina mengalami kelebihan membayar sebesar Rp922,52 juta dan USD242.2 ribu.

Mantan Danjen Marinir Letjen Suharto mengatakan bahwa Hengki yang digadang-gadang akan menempati posisi orang nomer satu di Kementerian ESDM pernah bermasalah dengan hukum. Hal tersebut justru dinilai berbahaya bagi kubu Jokowi.

“Yang sudah tersandung kasus pun jangan, bahaya. Kalau menurut saya, kalau orang itu sudah tersandung kasus itu coret saja,” ujarnya.

Lagipula, lanjutnya, ada 250 jutaan rakyat Indonesia, banyak orang yang berkompeten dalam bidang itu, dan bahkan belum tersandung kasus.

“Kita kan masih punya 250 jutaan rakyat, bukan tidak menghargai dia, tapi kita lebih menghargai yang 250 juta lainnya yang belum tersandung kasus. Masih banyaklah orang yang berkompeten yang belum tersandung kasus. Masa kita terlantarkan orang baik dan lebih mengedepankan orang yang sudah tersandung kasus,” lanjutnya.

Senada dengan hal tersebut, pengamat Indonesia Publik Institut (IPI), Karyono Wibowo mengatakan bahwa Hengky bukanlah personal yang tepat untuk mengisi posisi strategis itu. Pasalnya, selain sosoknya yang kurang dikenal publik, Hengky juga merupakan orang yang pernah terpental dari jajaran Pertamina terkait kasus LOBP oleh PT Rekayasa Industri (Rekind).

“Dia kurang dikenal, dan sudah pernah tersandung kasus. Track recordnya tidak baik,” ujar Karyono.

Saat ini, Triharyo Indrawan Soesilo menjabat Presiden dan CEO Supreme Energy bersama Victor Van Der Mast sebagai Chief Operating Officer dan Yoshikazu Egawa sebagai Chief Financial Officer. Perusahaan yang dipimpin Hengki, bergerak di bidang panas bumi seperti PT Supreme Energy Muara Laboh, PT Supreme Energy Rajabasa, dan PT Supreme Energy Rantau Dedap.

Triharyo Indrawan Soesilo merupakan putra dari Soesilo Soedarman, Jendral TNI (Kehormatan) yang lahir di Cilacap, Jawa Tengah. Pada zaman Orba, Soesilo Soedarman adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) dan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Soesilo Soedarman juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat yang berkedudukan di Washington DC dari 18 Februari 1986 hingga 11 April 1988.

Selain Triharyo Indrawan Soesilo, putra  Soesilo Soedarman, Indroyono Soesilo digadang-gadang sebagai calon menteri kelautan dan perikanan (maritim). Meskipun ada juga yang menyebutnya sebagai calon menteri riset dan teknologi.

Nama Indroyono semakin santer bakal menduduki jabatan menteri setelah Jokowi mengunjungi Museum Soesilo Soedarman di Cilacap saat kampanye pemilihan presiden lalu.

Terima Masukan KPK dan PPATK, Jokowi Evaluasi Calon Menteri

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi ulang terkait nama-nama calon menterinya yang memiliki rekam jejak buruk, sebagaimana rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Kami telah memastikan (nama-nama calon menteri) ke KPK, PPATK. Masih kurang tidak?” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/10).
Menurut dia, rekomendasi dan masukan KPK dan PPATK tentu ada hasilnya. Bahkan Jokowi mengevaluasi ulang nama-nama menteri setelah diberi catatan KPK dan PPATK.
“Gunanya apa PPATK, KPK (kalau tidak lakukan evaluasi),” kata dia. (Baca: ICW Desak Jokowi Tunda Pengumuman Kabinet)
Namun sayangnya, Jokowi ogah bicara terkait komposisi kabinetnya mendatang.  “Saya nggak mau ngomong,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Jokowi menunda pengumuman kabinetnya karena dinilai ada sejumlah nama yang diragukan integritasnya terkait pemberantasan korupsi.
“ICW minta Jokowi tunda pengumuman kabinet,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (21/10).
ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diusulkan Presiden Jokowi yang diduga bermasalah baik karena diragukan integritas maupun komitmen antikorupsinya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain