8 April 2026
Beranda blog Halaman 42475

600 Keluarga di DKI Terima Kartu Indonesia Sehat

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 600 kepala keluarga tidak mampu di DKI Jakarta menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang diserahkan Presiden Joko Widodo secara simbolis di Kantor PT Pos Indonesia Jakarta Pusat, Senin (3/11).
Petugas dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan “Di Jakarta Pusat, terdapat terdapat 150 kepala keluarga yang mendapat KIS pada hari ini,” Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto saat menyaksikan peluncuran KIS, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Kesejahteraan Sosial dan E-Money.
Sebanyak 450 kepala keluarga lainnya yang tinggal di Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan juga mendapatkan bantuan itu.
Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di Kantor Pos Jalan Pemuda, Kantor Pos Kebon Bawang, Kantor Pos Fatmawati dan Kantor Pos Mampang.
“Jumlah warga tidak mampu yang mendapat bantuan it sebanyak 2.775 orang,” kata Bambang Widianto.
Bambang mengemukakan program itu dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Dalam dua bulan ke depan, pemerintah menargetkan satu juta warga tidak mampu mendapatkan bantuan itu.
“Program ini dilaksanakan sambil dievaluasi dan diperbaiki. Itu dilakukan karena kebutuhan mendesak,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

PM India Kecam Serangan Bom di Perbatasan

Jakarta, Aktual.co — Perdana Menteri India Narendra Modi mengecam serangan bom bunuh diri di pintu perbatasan utama Pakistan-India yang menewaskan setidaknya 55 orang dan melukai lebih dari 120 lainnya pada Minggu.
“Serangan teror di Pakistan di dekat pintu perbatasan Wagah adalah peristiwa mengejutkan. Saya sangat mengecam tindakan pengecut dari teroris ini,” tulis Modi dalam akun resmi Twitternya, Senin (3/11).
“Saya menyampaikan duka cita untuk keluarga korban dan doa untuk mereka yang terluka,” kata Modi.
Sebagai respons atas serangan bom yang meledak di tengah kerumunan orang di perjalanan pulang setelah menghadiri upacara penutupan perbatasan setiap sore itu, India meningkatkan prosedur keamanan untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa.
Ledakan bom bunuh diri pada Ahad terjadi di pintu gerbang Wagah selepas upacara penurunan bendera–sebuah pertunjukan militer yang menarik ribuan wisatawan dari dalam dan luar negeri–yang digelar setiap sore sebelum penutupan perbatasan.
R.P.S. Jaswal, wakil inspektur jenderal Pasukan Keamanan Perbatasan India yang mengawal Wagah mengatakan bahwa prosedur keamanan telah diperketat meski di sisi lain yakin bahwa wilayahnya masih aman.
“Siaga satu segera diberlakukan setelah ledakan di seberang perbatasan Pakistan,” kata Jaswal.
Hubungan India dan Pakistan terus memanas sejak merdeka dari Inggris pada 1947 lalu–dengan puncak tiga perang skala besar yang dua di antaranya karena sengketa wilayah Himalaya.
Serangan bom pada Minggu muncul di tengah memanasnya hubungan kedua negara berkekuatan nuklir itu setelah insiden saling tembak antar pasukan keamanan di wilayah sengketa Kashmir.

Artikel ini ditulis oleh:

BPS: Ekspor September 2014 Capai USD15,28 Miliar

Jakarta, Aktual.co — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekspor Indonesia selama September 2014 tercatat meningkat 5,48 persen menjadi USD15,28 miliar dibanding ekspor Agustus 2014 dan bila dibandingkan September 2013 naik 3,87 persen.

“Peningkatan ekspor September 2014 disebabkan oleh meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 6,48 persen menjadi USD12.653,2 juta. Demikian juga dengan ekspor migas yang naik sebesar 0,94 persen menjadi USD2.622,6 juta,” kata Kepala BPS Suryamin di kantornya, Jakarta, Senin (3/11).

Lebih lanjut, peningkatan ekspor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor minyak mentah sebesar 29,59 persen menjadi USD1.055,1 juta dan ekspor hasil minyak sebesar 24,50 persen menjadi USD307,4 juta, sedangkan ekspor gas menurun sebesar 18,02 persen menjadi USD1.260,1.

Menurutnya, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia selama Januari-September 2014 mencapai USD132,71 miliar atau turun 0,93 persen dibanding periode sama tahun 2013. Demikian juga ekspor nonmigas mencapai USD109,3 miliar atau turun 0,81 persen.

Peningkatan ekspor non migas September 2014 terhadap Agustus 2014 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar USD92,5 juta (5,73 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bahan kimia organik sebesar USD60,2 juta (21,46 persen).

Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat selama September 2014 mencapai angkaterbesar yaitu USD1,39 miliar, disusul Tiongkok USD1,29 miliar, dan Jepang sebesar USD1,29 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 31,35 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) sebesar USD1,37 miliar.

Sementara berdasarkan sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan untuk Januari-September 2014 naik 5,45 persen dibanding periode sama tahun 2013, ekspor hasil pertanian naik 1,6 persen, serta ekspor hasil tambang dan lainnya turun sebesar 24,2 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Dinsos DKI Berjanji Akan Tertibkan Gepeng Setiap Hari

Jakarta, Aktual.co —Dinas Sosial DKI Jakarta terus melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) yang melakukan aktivitas di wilayah tersebut.

“Kami bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kementerian Sosial guna melakukan penertiban terhadap keberadaan mereka,” kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan di Jakarta, Senin (3/11).

Masrokhan mengatakan, penertiban terhadap keberadaan para gepeng itu dilakukan setiap hari di lima wilayah yakni di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Timur dan Selatan.

Bagi para gepeng yang tertangkap saat dilakukan penertiban dalam sebuah operasi yustisi selanjutkan akan dilakukan pembinaan terhadap mereka oleh Dinas Sosial.

Pembinaan itu dilakukan dengan cara merehabilitasi mereka di panti sosial yang sudah disediakan yang nantinya akan mendapatkan nasehat ataupun pendidikan serta keterampilan.

“Kita bina para gepeng itu di panti sosial dengan waktu tertentu dan diberi keterampilan agar mereka bisa bekerja sesuai dengan keterampilan,” tuturnya.

Bukan itu saja, selain dilakukan pembinaan ada juga cara lain dengan melakukan pemulangan ke daerah asal bagi para gepeng tersebut agar tidak kembali ke Jakarta.

“Pemulangan terhadap para gepeng itu dilakukan berkat kerja sama dengan Kementerian Sosial dan bagi para gepeng yang sudah dipulangkan diharapkan untuk bekerja di daerahnya dengan keterampilan yang ada,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berikut Mitra Kerja Komisi yang Disepakati DPR

Jakarta, Aktual.co — DPR RI menyepakati mitra kerja di 11 komisi dalam rapat pengganti Badan Musyawarah, Senin (3/11), dan akan disahkan dalam rapat paripurna, Selasa (4/11).
“Mitra kerja masing-masing komisi akan diketok (dalam rapat paripurna) dan bisa langsung kerja dengan mitranya,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto usai rapat pengganti Badan Musyawarah di gedung DPR, Jakarta.
Dia mengatakan, perubahan nomenklatur kementerian dalam Kabinet Kerja menjadi pembahasan di rapat pengganti Bamus karena dikhawatirkan mengganggu proses pengawasan yang ada di masing-masing komisi.
Agus mencontohkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
“Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tetap di Komisi X dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi mitra kerja Komisi VII,” kata dia.
Pembahasan mitra komisi sempat mengalami perdebatan terkait nomenklatur kementerian yang berubah di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun peserta rapat yang hadir sepakat menggunakan penetapan mitra terdahulu sebagai rujukan.
“Kita akan merujuk kepada Surat Keputusan nomor 31 tahun 2009 yang ditetapkan oleh bapak Marzuki Ali,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
Daftar mitra kerja masing-masing komisi yaitu;
Komisi I: Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Panglima TNI, Mabes TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Perum LKBN Antara, Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, TVRI, RRI, Dewan Pers, Lembaga Sensor Film.
Komisi II: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Kabinet, Ombudsman RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negari, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Komisi III: Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Komnas HAM, Komisi Hukum Nasional, Sekjen MA, Sekjen MK, Sekjen DPR, sekjen MPR, sekjen DPD, PPATK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Komisi IV: Kementerian Pertanian, Kemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional.
Komisi V: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembang Wilayah Surabaya Madura, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Komisi VI: Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemennterian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang, Dewan Koperasi Indonesia.
Komisi VII: Kementerian ESDM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Koordinasi Geospasial, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas, SKK Migas, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LIPI, Lembaga Eikjman, Dewan Riset Nasional, Dewan Energi Nasional, Pusat Peragaan Iptek.
Komisi VIII: Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, BNPB, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia.
Komisi IX: Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BPOM, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan.
Komisi X: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional.
Komisi XI: Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, Sekjen BPK, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan, OJK.

Artikel ini ditulis oleh:

Petugas P3S Diminta Tegas Tangani PMKS

Jakarta, Aktual.co —Untuk menghalau dan menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), petugas P3S tersebar dibeberapa titik wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Menurut Lurah Balimester, Agustinah bahwa jumlah PMKS yang berkeliaran di kolong flyover Kampung Melayu ini mencapai 50 orang. 
“Mereka terdiri dari pengamen, pengemis, hingga pemulung. Penertiban sudah berulangkali dilakukan, namun PMKS kembali lagi,” katanya kepada wartawan, Senin (3/11).
Dikatakan Agustinah kalau pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT Jasamarga, PT Astra, dan sejumlah perusahaan lain agar turut andil dalam pembangunan taman interaktif di kawasan itu melalui program corporate social responsibility (CSR).
“Harusnya kolong flyover ini diubah menjadi taman interaktif, lengkap dengan sarana dan prasaran olahraga, tempat bermain anak. Kemudian dijaga petugas sehingga tidak ada ruang untuk PMKS di tempat itu,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain