Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyepelehkan catatan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi kepada nama calon menteri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.
Pendapat Jusuf Kalla, pemberian catatan oleh komisi antirasuah itu sedianya tidak menghalangi seseorang untuk menjadi menteri. “Catatan oleh KPK tersebut berarti kalau calon menteri tersebut pernah dilaporkan masyarakat atau tersangkut kasus dugaan korupsi,” ujarnya di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (21/10).
Perlu diketahui, KPK memberi warna kuning hingga merah pada nama-nama calon menteri yang diajukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Warna-warna itu menandai adanya potensi keterkaitan nama tersebut dengan kasus dugaan korupsi. Hasil penelusuran KPK terhadap nama-nama calon menteri tersebut telah diserahkan kepada Jokowi. 
Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, pihaknya menelusuri rekam jejak calon menteri tersebut dengan membuat profil. Hal yang ditelusuri di antaranya apakah ada kaitan tokoh tersebut dengan kasus-kasus dugaan korupsi serta ketaatan tokoh itu terhadap aturan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketaatan terhadap aturan itu seperti melaporkan hadiah yang diterimanya kepada KPK serta menyampaikan kepada KPK laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui memberi tanda merah kepada para calon menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Tanda merah itu, mengindikasikan si calon menteri berpotensi terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Indonesia Coruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo agar nama-nama tersebut, dibatalkan menjadi calon menteri.
“Kalau nama yang berpotensi tersangkut mestinya dianulir,” kata Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (21/10).
Dia mengatakan, rekomendasi yang diberikan KPK digunakan sebaik mungkin oleh Joko Widodo untuk menentukan jajaran menteri di kabinetnya. 
“Untuk itu, kami sarankan agar Joko Widodo tidak buru-buru untuk mengumumkan kabinetnya,” kata dia.
Untuk itu, dalam hal ICW meminta agar Presiden RI Jokowi menunda pengumuman kabinet. Sebab, ada beberapa nama calon menteri yang diusulkan Jokowi diduga bermasalah.
“ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diusulkan Jokowi masuk kabinet diduga bermasalah karena diragukan integritas maupun komitmen antikorupsinya,” kata dia.
Menurut Ade, sedikitnya ada empat calon menteri yang diragukan integritas dan komitmen antikorupsinya. Namun, ia mengaku tidak bisa menyebutkan nama-namanya. Figur calon menteri yang diragukan tersebut potensial menjadi tersangka korupsi dan diberitakan memiliki rekening atau transaksi keuangan yang mencurigakan.
Oleh karena itu, Ade menyatakan pengumuman kabinet seharusnya dilakukan setelah ada kepastian bahwa figur-figur yang terpilih merupakan yang terbaik dan tidak memiliki masalah hukum atauintegritas.
“Apalagi dalam undang-undang jelas diatur bahwa presiden punya waktu 14 hari setelah pelantikan untuk mengumumkan kabinetnya,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Masuknya nama bekas Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution sebagai calon menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menuai kritik.
Bahkan, menurut Direktur Investigasi dan Advokasi  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Ucok Sky Khadafi, Darmin yang juga bekas Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan itu tak layak menjadi menteri.
“Jangankan menteri, jadi calon menteri saja Darmi tidak layak,” kata Uchok saat dihubungi, Selasa (21/10).
Pernyataan Uchok soal sosok Darmin bukan tanpa alasan. Menurutnya, seseorang yang pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, baik itu sebagai saksi atau apapun, berarti memiliki hubungan dengan kasus yang tengah ditangani KPK.
“Kalau KPK sudah memeriksa pejabat negara, berarti orang itu memiliki informasi atau dokumen terkait kasus yang ditangani KPK,” kata Uchok
Seperti diketahui, pada hari Senin 11 Agustus 2014, Darmin Nasution diperiksa KPK terkait penyidikan dugaan korupsi dalam penerimaan keberatan pajak PT Bank Central Asia.
Darmin sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hadi Poernomo. Pemanggilan Darmin untuk menelisik soal peran Dirjen Pajak dalam penanganan keberatan wajib pajak.
Sebab, Darmin merupakan Dirjen Pajak yang menggantikan Hadi Poernomo pada 2005 lalu.

Artikel ini ditulis oleh: