Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Janedri Mahili Gaffar, rampungkan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak.
Kepada wartawan, Janedri mengaku dicecar soal sosok tersangka mantan calon pasangan Bupati Lebak, Amir Hamzah dan Kasmin.
“Lebak (mengenai pemeriksaan), Amir Hamzah dan Kasmin. Ya, saya ditanya apakah saya kenal mereka? Saya katakan, bagaimana saya kenal, saya wajahnya saja tidak tahu,” ujar Janedri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/10).
Janedri mengaku hanya ditanyai empat pertanyaan seputar Amir Hamzah.
“Empat (pertanyaan). Itu kan kaitannya dengan kasus Pak AkilMochtar. Kalau khusus yang terkait kasus Amir Hamzah itu kan kita memberikan keterangan yang bersifat administratif, sama keterangannya. Pak akil kapan diangkat jadi hakim dan kenal tidak dengan Pak AH (Amir Hamzah) dan Kasmir,” kata Janedri.
Soal persidangan sengketa pilkada lebak sendiri, Janedri mengaku tidak mengetahuinya.
“Saya tidak tahu. Tentang persidangan dan saya hanya bertanggung jawab dalam hal administratif,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam menyusun kabinet dengan harapan mendapat menteri yang memiliki kapabilitas dan integritas.
“Terkait kepentingan bangsa dan negara, terkait begitu besarnya harapan rakyat terkait kabinet Jokowi-JK, karena itulah pendalaman dan kehati-hatian, pengkajian secara mendalam betul-betul dilakukan,” kata Hasto usai bertemu Presiden Joko Widodo di Wisma Negara, Jakarta, Kamis (23/10).
Dia menjelaskan, Presiden ingin memastikan jajaran dalam kabinetnya bersih sehingga menjadi awal yang baik upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.
“Sehingga kita mempertimbangkan masukan yang ada. Di luar itu prinsip dalam menjaga etika penyelenggaraan negara. Sangat penting bagi Presiden, sesuai Undang-Undang kementerian negara mendengarkan pertimbangan DPR terkait penggantiannya (calon menteri),” kata dia.
Terkait pertimbangan DPR tersebut, Hasto mengatakan komunikasi dengan pimpinan DPR terus dilakukan.
“Secara resmi sudah kirim surat sesuai undang-undang ketentuan kementerian negara, tunggu pertimbangan DPR yang disampaikan secara tertulis,” kata dia.
“Kami ingin sampaikan begitu banyak analisis, spekulasi terkait susunan kabinet yang ada. Dalam era demokratis ini sah-sah saja, tapi sekali lagi kami mohon betul-betul mari kita tunggu momentum sangat baik bagi Presiden Jokowi.” Presiden Joko Widodo, Kamis, memanggil sejumlah tokoh di Wisma Negara dan melakukan pembicaraan.
Sejumlah tokoh yang bertemu Presiden antara lain pengusaha Transportasi Susi Pudjiastuti, Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Djafar, Hanif Dhakiri, Muhammad Nasir dan fungsionaris PDI Perjuangan Hasto Kristianto serta purnawirawan TNI Letjen (Purn) Luhut Pandjaitan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menginginkan rapat paripurna pemilihan ketua komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR kembali ditunda.
Penundaan ini dilakukan sampai seluruh fraksi mencapai kata musyawarah untuk mufakat terhadap pembagian pimpinan komisi dan AKD.
Legislator PDIP, Pramono Anung mengatakan penundaan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kabinet. Sebab, nomenklatur pun sudah diserahkan kepada DPR.
“Tetapi kan, yang namanya politik itu saling melihat, saling menunggu, memahami. Lalu kemudian teman-teman di koalisi Prabowo belum memberikan kepada kami kepastian mengenai AKD. Toh partner atau mitranya belum terbentuk ya, komisi juga belum perlu rapat soal itu,” ujar eks Wakil Ketua DPR ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (23/10).
Pramono juga berharap dalam waktu dekat ada putusan bersama sehingga tidak perlu lagi menunggu terlalu lama. “Pengalaman kita sebelumnya selalu ada musyawarah dan mufakat untuk itu,” ucapnya.

Jakarta, Aktual.co — Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Sidauruk, kembali menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaaan suap sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Hanya menambahkan saja keterangan saya yang terlebih dahulu, kaitannya dengan kabupaten Lebak atas nama tersangka Hamzah,” ujar Kasianur, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/10).
“Kaitannya dengan putusan-putusan Lebak itu,” lanjut Kasianur singkat.
Amir Hamzah ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Kasmin, mantan calon Wakil Bupati Lebak.
Amir dan Kasmin diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby