Jakarta, Aktual.co —Pesta rakyat yang digelar sepanjang Jalan Sudirman hingga Monas dipenuhi oleh puluhan ribu warga Jakarta dengan berbagai profesi. Dari karyawan kantoran hingga anak sekolah untuk menyambut Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Arak-arakkan rombongan kereta kencana Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang melalui jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat menjadi tontonan dari para karyawan kantor yang tidak diliburkan.
Salah satu karyawati dari perkantoran sekitar Jalan Sudirman, Dina (28) mengatakan kalau dirinya memang tidak diliburkan oleh kantor. Namun diizinkan untuk menonton arak-arakan yang digelar di depan kantor mereka. 
“Untung pas makan siang jadi kita dibolehin keluar untuk memeriahkan acara ini. Mumpung bos lagi ga ada juga,” ucapnya sambil tertawa, Jakarta, Selasa (20/10).
Selain dari kalangan pekerja kantoran, di sepanjang jalan Sudirman juga tampak siswa dari SMK Islam Said Na’um Jakarta Pusat yang menggunakan pakaian bertuliskan: “Terimakasih pak SBY untuk 10 tahun yang diberikan kepada kami”.
“Kita datang ke sini bareng dengan kawan-kawan dan guru-guru untuk memeriahkan acara ini,” kata Salsa (15) salah satu siswa kelas 10 itu, Selasa (20/10).
Salsa berharap dengan naiknya Jokowi menjadi Presiden RI periode 2014-2019, maka pendidikan dan pelajaran untuk para siswa-siswi Indonesia bisa diperhatikan. “Kita butuh perhatian lebih dalam pendidikan dan pelajaran agar kita bisa lebih berkembang.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Naiknya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI saat ini tidak tergantung kepada persetujuan DPRD DKI. 
Meskipun jika mengacu kepada Perpu No 1 Tahun 2014 maka proses penggantian posisi Gubernur DKI dilakukan oleh DPRD DKI. 
Seperti yang tertera dalam Pasal 174 ayat (2) bahwa: Gubernur yang berhenti/ diberhentikan dan sisa jabatannya lebih dari 18 bulan maka proses penggantianya dilakukan oleh DPRD. 
Artinya jika perpu ini diberlakukan, Ahok terancam terganjal menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mengingat hubungan Ahok dan banyak pihak di DPRD DKI yang tidak harmonis.
Namun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dari Fraksi PDI-P membantah kemungkinan tersebut. Ditegaskannya secara konstitusi Ahok tetap naik jadi Gubernur DKI.
Bahkan dia mempertanyakan darimana asal-usulnya isu yang menyebut Ahok masih bisa diganjal jadi Gubernur DKI jika merujuk pada Perpu No 1 Tahun 2014.
“Kata siapa? nggak bisa itu konstitusi. Majunya PDI-P Dengan Gerindra itu siapa orangnya ? ya Jokowi dan Ahok. Setelah Jokowi menjadi presiden, maka secara otomatis Ahok menjadi Gubernur,” kata Pras, di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
Perpu Nomor 1 Tahun 2014, kata dia, belum bisa diberlakukan karena DPRD DKI Jakarta masih mengacu kepada peraturan yang sebelumnya dalam mekanisme pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Inikan masih mengacu kepada yang sekarang. Makanya baca yang sekarang dong yang ditandatangani presiden SBY. Itu aja lu baca. Itu belum berlaku, itu nanti berlakunya tahun 2017,” ujarnya dengan nada ketus.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya menargetkan pemukiman kumuh yang ada di wilayah ibu kota akan habis pada 2015.
“Kuncinya ada pada pembangunan rumah susun, jika proses pembangunannya lebih cepat maka pemukiman kumuh akan habis, minimal 2015 paling lambat 2016 tuntas,” kata Basuki di Jakarta, Senin (20/10).
Menurut dia, salah satu kendala dalam mempercepat pembangunan rumah susun adalah proses tender yang memakan waktu lama.
Oleh sebab itu dalam waktu dekat salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah membuat pola model rumah susun dengan sistem katalog elektronik dan tidak menggunakan sistem tender dimana siapa yang bangun akan dibayar, kata dia.
Dengan demikian, kata dia, siapa pun dapat membangun rumah susun, prosesnya lebih cepat dalam satu tahun dapat membangun 50 ribu unit.
Selain itu ia merencanakan kedepan yang akan mengelola rumah susun diserahkan kepada Dinas Sosial dan Dinas Perumahan cukup membangun saja.
Ia mengeluhkan lambannya pembangunan rumah susun di Jakarta karena sejumlah prosedur teknis seperti tender, namun tetap mencari cara agar lebih cepat.
Terkait ada usulan rumah susun diserahkan pengelolaannya kepada pihak profesional ia mengatakan tidak perlu karena sumber daya manusia di jajaran pemerintah DKI cukup bagus dan mampu menangani.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid