Jakarta, Aktual.co — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Trisakti yang diusung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, memiliki pemahaman bahwa APBN sebagai instrumen mendorong ekonomi menjadi lebih mandiri. Hal ini yang dilihat oleh Perkumpulan Prakarsa sebagai suatu tantangan yang harus diselesaikan.

Seknas Perkumpulan Prakarsa AH Maftuchan mengatakan bahwa, jika ingin menjadi ekonomi yang mandiri harus melakukan optimalisasi secara besar-besaran terhadap sumber pembiayaan pembangunan.

“Kalau sumbernya aja bermasalah, hasil pembangunannya ngga akan searah sama pembangunan kita,” ujar Maftuchan di Jakarta, Minggu (2/11).

Menurut Maftuchan jika Presiden Jokowi ingin melakukan APBN Trisakti, maka ada beberapa kebijakan yang perlu dihentikan, yaitu kebijakan Utang Luar Negeri (ULN) dan Pengadilan Pajak.

“Jika ULN  masih andalan pemerintah, maka pemerintahan kedepan tidak akan melakukan banyak perubahan untuk mewujudkan konstitusi yang kita miliki. Lalu terkait dengan pengadilan pajak ini aneh. Pengadilan pajak saat ini cuma ada di tiga kota, Jakarta, Jogja, dan Surabaya. Sementara untuk kasus penanganan pajak hakimnya hanya ada 50, ini minim sekali,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharunya menjadi instrumen ideologis dan jangkar perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil dalam diskusinya dengan media terkait APBN Trisakti yang diusung pemerintahan Jokowi JK, di Jakarta, Minggu (2/11).

Sekretaris Nasional Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Yenny Sucipto meminta Presiden Jokowi untuk segera menyusun APBN Trisakti sebagai perubahan dalam kebijakan anggaran negara.

“‘Kebiajakan negara ini harus menjadi instrumen penguatan dan daya tahan ekonomi nasional supaya Indonesia menjadi bangsa yang dihormati, tidak diintervensi dari elite politik, dan mendorong kesejahteraan rakyat,” ujar Yenny.

Selain itu, Yenny juga meminta agar pemerintah baru lebih transparansi  dalam akuntabilitas perpajakan.

“Sumber Daya Alam tidak transparansi. Ada 60 persen perusahaan tambang di Indonesia tidak bayar pajak tiap tahun. Ini PR Jokowi kedepannya untuk membangun sistem dalam optimalisasi pembangunan negara. Menyusun kembali kontrak-kontrak kerjasama berdasarkan keadilan,” imbuhnya.

Untuk diketahui bahwa pada tahun 2013 total realisasi pajak PPh Migas sebesar Rp83 triliun, sementara target pendapatan PPh Migas 2013 sebesar Rp74 triliun. Menurut LKPP ditemukan adanya inkonsistensi pengguanaan tarif PPh Migas dan perhitungan Bagi Hasil Migas akibatnya pemerintah kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp2,35 triliun.

Artikel ini ditulis oleh: