Jakarta, Aktual.co — Dalam proses pembentukan kabinet, Indonesia Corruption Watch (ICW) lebih mengapresiasi bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibanding presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Pada era SBY, dimana pembentukan postur kabinet lebih transparan dan terbuka. Tidak seperti Jokowi yang melakukan dengan sistem tertutup.
“Jokowi masih kalah membangun postur kabinetnya dibanding SBY. Kalahnya Jokowi itu ada di proses,” kata peneliti ICW, Donal Fariz, dalam konferensi pers bertema “Jangan Pilih Anggota Kabinet Bermasalah”, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (17/10).
ICW pun kecewa dengan sikap Jokowi yang hingga saat ini belum terbuka soal siapa calon menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan.
“Jokowi berjanji transparansi, tapi sampai sekarang belum dilakukan. Kami mau ingatkan Jokowi untuk menunjukkan janji tersebut,” kata Donal.
Donal mendesak agar Jokowi segera melakukan transparansi dalam pembentukan menterinya. Meskipun pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif presiden, semangat Jokowi untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel harus dimulai sejak sekarang.
Sekedar informasi, Jokowi sudah menyerahkan sebanyak 43 calon anggota kabinetnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Nantinya, calon para pembantu Jokowi-Jusuf Kalla itu akan ditelusuri kedua lembaga tersebut.
Namun, Jokowi tetap tidak mau mengungkap siapa saja 43 orang itu. Jokowi meminta publik menunggu pengumuman pada Selasa (21/10), atau sehari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden terpilih Joko Widodo membenarkan telah menyerahkan 43 nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Meski telah diserahkan, dirinya tetap tak mau bicara soal nama-nama calon pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan nanti. Dia pun menyarankan agar bertanya kepada KPK.
“Ya tanya saja ke sana (KPK dan PPATK). Kamu percaya saya enggak. Tadi sudah saya sampaikan ada 40-an lebih,” kata Jokowi, Jumat (17/10).
Jokowi mengaku tidak hafal nama siapa saja yang masuk dalam daftar calon menterinya. Saat ditanya apakah ada nama Sri Mulyani Indrawati dan Basuki Tjahaja Purnama dalam kabinetnya, Jokowi hanya tertawa.
“Nggak hafal, masa saya suruh ngafalin nama, sekian banyak,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Pangi Sarwi Chaniago menilai, Prabowo Subianto mewariskan tradisi politik yang baik di Tanah Air usai pertemuannya dengan presiden terpilih Joko Widodo.
“Pertemuan kedua calon presiden yang bersaing pada pilpres lalu perlu diapresiasi, ini tradisi politik yang baik dan harus diwariskan,” kata dia, di Jakarta, Jumat (17/10).
Menurut dia, fenomena ini tidak terjadi pada Pemilu Presiden 2009 antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.
Pertemuan kedua tokoh menyiratkan hubungannya telah cair pascapilpres, dalam hal ini juga ingin memberikan pesan Prabowo telah legowo dan menjadi pribadi yang negarawan, kata dia.
Dia mengatakan, walaupun pertemuan itu baru terjadi beberapa waktu menjelang pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI 2014-2019, ini menunjukkan proses transisi kepemimpinan yang cukup baik.
Namun, yang perlu diperhatikan bukan berarti sikap politik Koalisi Merah Putih di parlemen akan otomatis berubah.
Dapat dipastikan Koalisi Merah Putih akan tetap solid dan kritis sebagai penyeimbang di parlemen karena mereka tidak mendapatkan apa-apa, kata dia.
Tetapi, gesekan antarpendukung kedua calon presiden itu dipastikan akan berkurang dan lebih mencair karena kedua tokoh puncak sudah bertemu dan mencairkan ketegangan yang terjadi selama ini, katanya.
Belajar dari tradisi politik di Amerika Serikat antara Barak Obama dengan Jhon Mc Cain usai Obama ditetapkan sebagai pemenang, Mc Cain langsung memberikan selamat dan mengajak semua pihak bersama-sama menggerakan roda pembangunan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Trans TV karena menyiarkan Program Siaran Janji Suci Raffi dan Nagita pada 16 dan 17 Oktober 2014.
Ketua KPI DR Judhariksawan dalam surat tegurannya, Jumat (17/10), mengatakan program yang menayangkan seluruh prosesi pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selama dua hari berturut-turut telah dimanfaatkan bukan untuk kepentingan publik.
“Program tersebut disiarkan dalam durasi waktu siar yang tidak wajar serta tidak memberikan manfaat kepada publik sebagai pemilik utuh frekuensi,” kata Judhariksawan, dalam suratnya.
Menurut KPI, Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik.
KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan acara tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1).
Berdasarkan pelanggaran di atas, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administrasi berupaTeguran Tertulis dan diminta Trans TV untuk tidak menayangkan kembali serta tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk program sejenis atau program sejenis lainnya.
“Perlu diingat bahwa frekuensi adalah milik publik yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat banyak,” pungkasnya. 

Artikel ini ditulis oleh: