Jakarta, Aktual.co — Lima partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Perppu UU MD3.
“Kami meminta pemerintah (Presiden) untuk mengeluarkan Perppu MD3 guna memilih pemimpin yang layak untuk memimpin dewan (DPR),” kata Ketua Fraksi DPP NasDem, Viktor Laiskodat dalam konfrensi persnya, di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10).
Sedangkan menurut politikus PKB Daniel Johan, dengan adanya mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh lima fraksi KIH, yakni PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP, akan segera melakukan rapat paripurna dan menggelar sidang-sidang komisi.
“Membentuk komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Dan membuat pimpinan definitif secara proporsional,” kata Daniel Johan.
Mosi tidak percaya ini keluar sejalan dengan pemilihan pimpinan komisi yang digelar hari ini. Kubu KIH sendiri, hingga saat ini tidak menyerahkan nama-nama anggotanya ke pimpinan untuk ditempatkan dikomisi, karena tidak mendapat jatah 16 pimpinan alat kelengkapan dewan.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham tidak mempermasalahkan jika dalam Munas Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum.
Sebab, kata dia, tidak ada aturan yang melarang Ical maju lagi jadi ketum. Namun, kata Idrus, maju tidaknya Ical tergantung pemilik suara. Dimana pemilik suara di Munas nanti adalah DPD I, II, DPP dan sayap Partai Golkar.
“Kalau tidak ada larangan itu terserah pemilik suara. Jangan kita menghambat orang yang mendapat dukungan,” kata Idrus di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).
Menurut Idrus, dukungan agar Ical maju kembali sebagai ketum cukup “deras”. Karena itu, kata dia, tidak ada salahnya jika Ical maju lagi di Munas 2015.
“Saya lihat dukungan dia cukup luas,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ubedillah Badrun pengamat politik dari UNJ menegaskan bahwa Menkum dan HAM keliru dan ikut campur terlalu jauh dalam konflik PPP. 
“Jadi Mahkamah Partai belum selesai menyelesaikan tugasnya, Menkum dan HAM mendahului. Ini faktor penyebab konflik PPP makin meruncing,” ujarnya, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/10).
Ubed dengan tegas, konflik ini merupakan design atau bagian kerja dari kutub politik KIH.
“Wajar saja jika beberapa anggota DPR melakukan Hak Interpelasi akibat kecerobohan Menkum dan HAM,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku telah telah menyelesaikan kisruh PPP menurut ketentuan yang berlaku.
“Saya tidak mau menimbulkan banyak masalah. Kita selesaikan sepanjang sudah ketentuannya begitu,” kata Yasonna usai menghadiri perayaan HUT 50 Golkar di Kemayoran Jakarta Pusat, Selasa (28/10) malam.
Politisi PDIP ini mengatakan langkahnya mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy sebagai upaya menjalankan amanat Presiden Jokowi yang memintanya segera menyelesaikan masalah kepengurusan PPP agar tidak memperkeruh keadaan.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukriyanto menyatakan, sangat wajar kalau DPR RI mengajukan hak interpelasi (bertanya) kepada Menteri Hukum dan HAM.
“Kita punya hak untuk bertanya kepada Menteri Hukum dan HAM terkait surat keputusannya tentang pengesahan hasil Muktamar PPP ke VIII Surabaya. Apa yang melatarbelakangi keluarnya SK tersebut. Apa urgensinya,” kata Didik di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/11).
Didik menyebutkan, keluarnya SK tersebut merupakan kewenangan Menkumham.
“Tapi dari kacamata politik, ada ketidaklaziman, padahal baru dilantik, belum ada konsolidasi internal di Kemenkumham, tiba-tiba keluarkan SK.  Dari sisi politik, ada keputusan politik luar biasa dampaknya,” kata Didik.

Artikel ini ditulis oleh: