Jakarta, Aktual.co — Sejumlah pengamat mengkritisi blundernya Menkum dan HAM Kabinet Kerja Jokowi-JK atas konflik PPP.
Dalam pendapat sebagian pengamat politik ini menilai, Menteri kabinet Jokowi bukan berupaya melakukan islah namun justruh memperkeruh keadaannya.
Hal itu disampaikan DR Budi Setiono pengamat politik dari Universitas Diponegoro, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/10).
Dikatakannya, ada indikasi keanehan dalam konflik PPP saat ini. Keanehan yang cukup mencolok yakni keluarnya SK Keputusan Menkum dan HAM yang dinilai melanggar UU Partai Politik. 
“Dalam UU Parpol yakni penyelesaian konflik hanya internal partai dan penentu akhir adalah pengadilan yang keputusannya harus merujuk dan memperkuat kewenangan Mahkamah Partai,” ujarnya.
Di sisi lain, Jokowi diduga melakukan design melalui orang-orang di kalangannya untuk bermain di dalam perpecahan PPP.
“Bukti nyata ditunjukkan SK dari Menkum dan HAM yang mendahului dari keputusan Mahkamah partai,” sergahnya.
Seyogyanya, semacam apapun perbedaan pendapat setelah diputuskan dalam sebuah keputusan yang baku (Mahkamah Partai), maka semua pihak wajib mentaati keputusan tersebut. “Tidak ada opsi keputusan yang berbeda,” tutupnya.
Sementara itu, antusias DPW-DPW untuk memenuhi undangan Muktamara Islah sangat hangat.
Seperti jajaran Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah mengaku siap menghadiri Muktamar Islah PPP yang direncanakan berlangsung pada 30 Oktober-2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta.
“Insya Allah semua DPC PPP di Jateng akan menghadiri muktamar di Jakarta,” kata Wakil Ketua DPW PPP Jateng Istajib.
Sedangkan tema dalam Muktamar PPP di Jakarta adalah Islah Nasional Untuk Rakyat yang bermakna bagaimana islah dimaknai sebagai sebuah maksud kembali merukunkan persaudaraan antar bangsa pascapemilu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, I Made Hendra menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta hak politik Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk dicabut.
Hakim Hendra menilai, tuntutan jaksa agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk dipilih dalam jabatan publik harus ditolak, majelis hakim berpendapat bahwa sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maka berhak untuk menentukan dan memilih siapa-siapa saja yang dianggap layak dan pantas untuk menduduki jabatan publik.
“Hak untuk dipilih dalam jabatan publik adalah hak publik, karenaya publiklah yang akan menentukan apakah memilih atau tidak memilih sseornag untuk duduk dalam jabatan publik tertentu. Maka demikian tuntutan penuntut umum itu harus ditolak,” kata Jaksa Hendra ketika membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/10).
Dalam kasus ini, Yesaya telah divonis bersalah. Dia terbukti secara sah melawan hukum. Bupati Biak Numfor itu divonis empat tahun enam bulan kurungan dan diwajibkan bayar denda Rp200 juta, apabila tak membayar makan digantikan dengan 4 bulan kurungan

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Lima partai politik, yakni PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH)  menyatakan mosi tidak percaya dengan kepemimpinan DPR RI yang diketuai oleh Setya Novanto.
“Ini jadi kesepekatan bersama sekaligus komitmen dari kerja sama lima parpol di DPR yang juga meneguhkan diri sebagai  partai pendukung pemerintah Jokowi-JK. Maka dengan sesungguhnya dan sesadarnya kami ambil sikap mosi tidak percaya pada pimpinan DPR RI,” kata Politikus PDIP Arif Wibowo, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).
Dengan demikian, partai pendukung pemerintah membentuk pimpinan sementara di DPR karena menganggap pimpinan DPR saat ini tidak menjalankan demokrasi dengan baik.
“Adapun nama ketua DPR RI, Pramono Anung. Wakil ketua, Abdul Kadir Kading (PKB), Syaifullah Tamliha dari (PPP), Dosi Iskandar dari (Hanura) dan Rio Patrice Capella (NasDem),” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Banda Aceh, Aktual.co — Sebanyak 16 pejudi dicambuk di halaman Masjid Al Falah, Sigli, Aceh, Rabu (29/10). Kegiatan itu disaksikan oleh Bupati Pidie, Sarjani Abdullah dan pejabat musyawarah pimpinan daerah (Muspida) plus di kabupaten itu.
Sebanyak 16 penjudi itu ditangkap pada sembilan lokasi terpisah. Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie membawa mereka dengan mobil tahanan. Sedangkan algojo terlihat mengenakan tutup wajah dan pakaian jubah berwarna coklat tua. 
Sedangkan mereka yang terhukum cambuk mengenakan pakaian berbentuk jubah warna hijau muda. Pelaksanaan eksekusi cambuk berjalan lancar.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Pidie, Sabaruddin Hasan dihubungi per telepon menyebutkan mereka dicambuk antara enam sampai 11 kali. 
“Mereka ada yang bermain domino dan ada yang bermain togel. Perbuatan itu jelas melanggar qanun syariat Islam,” sebut Sabaruddin. 
Dijelaskan, eksekusi hukuman cambuk dalam tahun ini di kabupaten itu telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Sebelumnya, eksekusi cambuk dilakukan pada 5 September lalu dan menghukum lima warga yang tersangkut dalam kasus perjudian.
Sementara itu, Bupati Pidie, Sarjani Abdullah mengimbau warga kabupaten itu untuk melaksanakan ajaran Islam yang kaffah. 
“Warga Pidie khususnya dan umumnya Aceh harus benar-benar melaksanakan perintah Allah yaitu menegakkan syariat Islam. Menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah,” terangnya.
Disebutkan, hukum cambuk bisa memberikan efek jera pada masyarakat. Sehingga, diharapkan masyarakat tidak lagi melanggar qanun syariat Islam. 
“Pemkab Pidie komit menegakkan syariat Islam. Kita harap, perbuatan seperti berjudi dan perbuatan lain yang bertentangan dengan Islam tidak lagi dilakukan masyarakat,” pungkasnya.