Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik menteri-menteri yang duduk dalam jajaran kabinet kerja masa bakti 2014-2019 di Istana Negara Jakarta, Senin (27/10). 
Pelantikan 34 menteri tersebut juga dihadiri oleh Ibu Negara Iriana dan Mufidah Jusuf Kalla, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua MPR Zulkifli Hassan, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan kepala lembaga negara lainnya. 
Para menteri yang dilantik antara lain;
Menko Polhukam: Tedjo Edhy PurdjiatnoMenko Perekonomian: Sofyan DjalilMenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani Menko Kemaritiman: Indroyono Susilo.Mensesneg: PratiknoMendagri: Tjahjo KumoloMenlu: Retno Lestari PriansariMenhan: Ryamizard RyacuduMenteri Hukum dan HAM: Yassona H LaolyMenteri Agama: Lukman Hakim SyaifuddinMenkeu: Bambang BrodjonegoroMendikbud: Anis BaswedanMenristek dan Pendidikan Tinggi: M NasirMenteri Kesehatan: Nila F MoeloekMensos: Khofifah Indar ParawansaMenteri Tenaga Kerja: Hanif DhakiriMenteri Perindustrian: Saleh HusinMenteri Perdagangan: Rachmat GobelMenteri ESDM: Sudirman SaidMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan: Basuki HadimuljonoMenteri Perhubungan: Ignasius JonanMenkominfo: RudiantaraMenteri Pertanian: Amran SulaimanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti NurbayaMenteri Perikanan dan Kelautan: Susi PudjiastutiMenteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi: Marwan DjafarMenteri Pertanahan dan Agraria: Ferry Mursil BaldanMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Andrinov Chaniago Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yudy ChrisnandiMenteri BUMN: Rini SoemarnoMenteri Koperasi dan UKM: Aagn PuspayogaMenteri Pariwisata: Arief YahyaMenteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana YembiseMenpora: Imam Nahrawi
Pengangkatan menteri kabinet kerja tersebut berdasarkan Keputusan Presiden nomor 121 P 2014.
Seusai pelantikan menteri, Presiden juga melantik dua wakil menteri berdasarkan Keppres nomor 187/M 2014 masing-masing Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam pelantikan tersebut antara lain mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, AM Hendropriyono, Gubernur BI Agus Martowardojo, Kepala BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Wiranto, Surya Paloh, Sutiyoso, Luhut Pandjaitan dan sejumlah tokoh lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Meski sudah meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menjamin 34 nama menteri kabinet kerja Joko Widodo akan benar-benar bebas dari korupsi.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, sejak awal daftar nama calon menteri diberikan dari Joko Widodo ke KPK, pihaknya tidak menjamin nama pembantu presiden yang tidak terindikasi korupsi akan tetap bersih dari korupsi saat menjabat sebagai menteri.
“Orang bisa saja berubah. Sebelumnya tidak pernah ada keterlibatan korupsi, tapi belakangan berubah. Itu bisa saja,” kata Johan saat dihubungi, Senin (27/10) pagi.
Meski begitu, KPK mengapresiasi upaya Presiden untuk berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk mengetahui rekam jejak menteri-menteri tersebut. Namun demikian hal itu menurutnya tidak akan mempengaruhi KPK untuk menjalankan wewenangnya terkait pemberantasan korupsi. 
Dia pun memastikan,  jika nantinya di tengah jalan atau saat menjabat, ada diantara menteri tersebut yang ternyata melakukan tindak pidana korupsi, maka KPK akan melakukan penindakan terhadap menteri tersebut.
“Kalau nanti di tengah ada yang korupsi, ya akan ditangkap juga.”
Namun, lagi-lagi Johan enggan mengungkapkan apakah 34 menteri tersebut benar-benar sudah lolos dari penelusuran rekam jejak yang dilakukan KPK. Dia mengklaim sejak awal sampai saat ini tidak mengetahui siapa saja yang masuk dalam daftar catatan KPK sesuai nama-nama yang diberikan Jokowi kepada KPK.”Data itu yang tahu hanya pimpinan. Saya tidak tahu catatan tersebut.”
Terkait adanya beberapa nama menteri di jajaran kabinet Jokowi yang pernah diperiksa KPK, Johan menjawab diplomatis bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menjustifikasi seseorang terindikasi korupsi.
“Untuk menjustifikasi seseorang terindikasi korupsi atau tidak itu kan tidak bisa hanya karena dia diperiksa sebagai saksi. Bisa saja dia menjadi saksi karena keahliannya atau karena dia perlu dikonfirmasi,” sergahnya.
Namun dia tidak membantah saat ditanyai, bahwa daftar nama yang masuk dalam daftar merah dan kuning tersebut juga pernah berstatus sebagai saksi yang diperiksa KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang juga pernah menjabat sebagai Presiden RI itu menghadiri pelantikan 34 menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10).
Megawati hadir sekira pukul 11.00 WIB. Mega ditemani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Pelantikan menteri itu juga dihadiri sejumlah petinggi negara seperti Ketua DPR Setya Novanto dan para wakilnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan serta para wakilnya.
Setelah pelantikan, Megawati masuk ke dalam Istana didampingi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mengumumkan para calon menteri yang ditandai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak timbul kesalahpahaman di masyarakat.
“Diberitakan ada yang ditandai kuning dan merah. Itu siapa saja. Jangan sampai yang tidak ditandai tapi tidak jadi menteri ikut disangka negatif,” kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Senin (27/10).
Dia mengatakan, media massa telah memberitakan sejumlah nama dipanggil dan bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan yang diduga terkait dengan bakal kabinetnya sejak pelantikan presiden dan wakil presiden.
Media juga memberitakan bahwa Presiden menyerahkan daftar-daftar nama calon menteri kepada KPK untuk diperiksa rekam jejaknya terkait potensi korupsi dan potensi menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
“Namun, ada nama-nama yang diberitakan bertemu Presiden dan diduga akan menjadi menteri, tetapi tidak jadi menteri. Apakah mereka semua termasuk yang ditandai KPK? Bisa saja mereka tidak jadi menteri karena tidak bersedia,” kata dia.
Nanat kemudian menyebut rekan sejawatnya, mantan rektor UIN Jakarta Prof Komaruddin Hidayat, yang juga sempat dipanggil dan bertemu Presiden di Istana.
Media beberapa kali memberitakan Komaruddin kemungkinan akan menjadi menteri. Namun, ternyata namanya tidak ada dalam daftar menteri dalam Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Minggu (26/10) malam.
“Jangan sampai Komaruddin disangka masyarakat merupakan salah satu calon menteri yang ditandai KPK. Presiden harus terbuka mengumumkan siapa saja yang ditandai KPK agar tidak terjadi kesalahpahaman,” kata anggota presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu.
Presiden Jokowi telah mengumumkan para menteri dalam Kabinet Kerja yang akan membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kabinet Kerja terdiri atas 34 kementerian dengan empat kementerian koordinator yaitu bidang politik, hukum dan keamanan; perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan serta kemaritiman.

Artikel ini ditulis oleh: