Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur Dr David Pandie mengatakan, sebaiknya seluruh elemen bangsa ini memberi kesempatan kepada kebinet Jokowi-JK untuk bekerja.
Paling tidak, para menteri perlu diberi kesempatan bekerja selama 100 hari pertama untuk membuktikan kinerja mereka membangun bangsa ini.
Demikian disampaikan David Pandie di Kupang, Senin (27/10), terkait figur dan postur Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Pandie yang juga Pembantu Rektor Bidang Akademik Undana itu menambahkan, nama Kabinet Kerja yang digunakan Jokowi sungguh mewakili jiwa dan konsistensi dari pemerintahan Jokowi-JK.
Hanya saja, masih ada nama yang diberi catatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi masih saja diangkat oleh Presiden Jokowi untuk membantunya dalam pemerintahan lima tahun ke depan.
Artinya, Jokowi tidak konsisten secara moral, karena tetap mempertahankan orang-orang yang diberi catatan oleh KPK untuk masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, ucapnya, tanpa menyebut nama yang masuk dalam catatan KPK.
“Prinsipnya kita memberikan kesempatan kepada kabinet ini, untuk bekerja membangun bangsa. Jangan lebih dahulu berprasangka buruk,” ujarnya.
Menurut dia, satu hal yang perlu dilakukan Jokowi adalah harus memberikan target kerja 100 hari pada setiap menteri yang sifatnya terukur dan “quick win”.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Nur Rochmad dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Rochmad mengantikan ST Burhanuddin yang telah memasuki masa pensiun pada 1 Agustus 2014 lalu.
Plt Jaksa Agung Andhi Nirwanto mengatakan ditunjuknya Nur Rochmad selaku Jamdatun baru dalam rangka menyonsong pemerintahan baru yang mampunyai fungsi strategis dalam mensukseskan pemerintahan.
“Dalam kerangka menyongsong pemerintahan baru ini, sejak dilantik harus kerja, kerja dan kerja dan untuk menyongsong era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” ujar Andhi usai pelantikan di sasana Baharudin Lopa, Kejagung, Jakarta, Senin (27/10).
Andhi mengingatkan, bahwa peran Jamdatun sangat strategis bahwa untuk meningkatkan pemahaman terkait hukum Internasional, baik itu Perdata maupun Pidana Tata Usaha Negara.
“Khsusunya yang berkaitan dengan Arbitrase Internasional yang perlu peningkatan pemahaman dan kualitas dalam penanganan perkara yang bersifat Internasional,” paparnya.
“Saya kira baik di Pidsus, maupun di Datun itu sudah jelas SOP nya, bagaimana Datun dan pidsus masing-masing ada SOP nya sendiri,” ungkap Andhi.
Nur Rochmad yang sebelum menjabat Deputi III Bidang Koordinator Hukum dan HAM di Kemenkopolhukam itu diminta agar Jamdatun mampu memberikan petunjuk manakala masih belum sempurna SOP yang dibuat kejaksaan.
“Jadi pada dasarnya pelaksanaan tugas itu bisa saja berkembang, sepanjang dilakukan SDM yang baik,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Rachmawati Soekarnoputri mengaku, sejak awal meyakini bahwa kabinet yang telah dibangun Presiden Joko Widodo itu tidak bisa melaksanakan trisakti seperti yang digembor-gemborkan oleh Jokowi sebelumnya.
Apalagi, kata, adik kandung Megawati Soekarnoputri itu, nama kabinet Jokowi juga akhirnya jadi kabinet kerja. Dia menyebut, dengan penyebutan kabinet kerja itu secara tidak langsung Jokowi sudah mengakui bahwa kebohongannya akan melaksanakan trisakti itu tidak benar.
“Jokowi mengakui kebohongannya, berati dia mengakui tidak bisa melaksanakan trisaktinya Bung Karno,” kata salah satu putri proklamator Ir Sukarno ketika dihubungi, Senin (27/10). (Baca: Kabinet Impian Tak Terkabul)
Dia juga menyebut, Jokowi secara gamblang telah memanipulasi rekomendasi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang rekomendasi catatan orang-orang yang di stabilo merah dan kuning. Dan itu tetap diakomodir dan diakomodasikan di dalam kabinetnya.
Rachmawati mengatakan, dengan Jokowi tak menjalankan rekomendasi para menteri yang telah diberi tanda stabilo merah dan kuning, maka jelas dari awal bahwa Jokowi ini boneka asing dan dipastikan akan bekerja untuk kapitalis, dan ada 9 naga di belakang Jokowi yang nantinya akan menguasi perekonomian di Indonesia.
Dia mengatakan, kabinet yang dibangun Jokowi itu pun sangat meragukan, apalagi orang-orang yang bekerja sebagai pembantu presiden, dan presiden sendiri masih terkait masalah hukum. Hal tersebut akan menjadi pemerintah anomali tinggal minta rekomendasi KPK untuk penyusunan kabinet.
“Tapi bahwa presidennya sendiri masih terlibat masalah hukum. Nah ini kan anomali. Saya gak ngerti akan jadi negara apa nantinya,” tutupnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu