Jakarta, Aktual.co — Kepolisian sudah menyetor empat nama perwira Polri sebagai calon ajudan Presiden Joko Widodo.
Keempatnya adalah AKBP Bakharuddin Muhammad Syah selaku Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Adapun Kombes Listyo Sigit Prabowo, bekas Kapolres Solo 2011-2012 dan saat ini menjabat Direktur Kriminal Umum Polda Sulteng.

Kemudian, Kombes Teddy Minahasa Putra, yang saat ini menjabat di Paminal Polri, serta Kombes Agus Wijayanto, Direktur Lalulintas Polda Sulteng.

Kapolri Jenderal Sutarman saat dikonfirmasi siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai ajudannya, ia mengaku belum ada kabar dari Istana, soal siapa perwira yang akan ditunjuk.

“Belum, sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban soal itu,” kata Sutarman usai Salat Jumat di Mabes Polri kepada wartawan, Jakarta (24/10).

Bahkan, ketika ditanyakan apakah Teddy Minahasa sudah positif untuk menjadi ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla, lagi-lagi Sutarman mengaku belum tahu soal itu. “Sampai sekarang belum ada pemberitahuan resmi kepada kita (Polri),” ujarnya.

Karenanya, Kapolri meminta masyarakat untuk menunggu siapa yang akan dipilih oleh Presiden nantinya. “Kita tunggu saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri memastikan bahwa nama-nama calon ajudan yang disetor itu merupakan putra-putra terbaik Polri. Ada beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam mengirim calon ajudan itu, seperti angkatan dan lainnya. Namun semua kembali kepada user yang menggunakan.

Karena itu, Sutarman menambahkan, dari aspek intelektual, integritas, komunikasi harus sangat baik. Nah, yang memutuskan dan menilai itu semua nanti adalah Presiden sebagai user.

“Karena sehari-hari harus bertemu dengan presiden. Itu yang tahu persis adalah presiden. Jadi kami siapkan, beliau yang menilai,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Gerindra FX Arief Poyuono menilai, berlarut-larutnya pembentukan kabinet pemerintahan Jokowi-JK akibat tekanan partai pendukung saat Pilpres 2014, kini sudah mulai terbukti.
“Hal ini akibat assessment KPK yang memberikan catatan merah dan kuning yang terindikasi korupsi. Selain partai pendukung yang keberatan akibat calon-calon menterinya yang tidak lolos oleh jaring KPK,” kata Arief, Jumat (24/10).
“Tekanan besar juga dilakukan oleh sejumlah timses dan tim fundraising saat pilpres yang juga calon-calonnya banyak di tolak akibat terindikasi kasus korupsi.”
Jika hal itu yang terjadi, maka sebaiknya Jokowi mengambil langkah tegas karena hak memilih dan mengangkat menteri adalah hak prerogratif presiden.
“Kalau awalnya saja Joko Widodo tidak tegas dalam menggunakan hak preogratif maka harapan pemerintahan yang kuat untuk mengaplikasikan program-program kerakyatan yang dijanjikan Jokowi saat kampanye, bisa jadi akan berantakan, dan kepercayaan pasar juga akan menurun terhadap pemeritahan Jokowi-JK ,” kata dia.
Menurut Arief, Jokowi-JK tidak perlu takut pada partai pendukunng dan timsesnya selama langkah yang diambil adalah untuk kemajuan bangsa.
“Saya rasa Gerindra dan koalisinya (KMP) juga bisa dijadikan partner Jokowi untuk menjalankan pemerintahannya agar terbentuk pemerntahan yang kuat,” kata dia.
Dia juga membuka pintu selebar lebarnya bagi Joko Widodo untuk bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) karena dari sisi kekuatan politik, KMP lebih kuat di parlemen yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
“Apalagi platform Trisakti yang diusung Jokowi mirip dengan platform KMP. Sudah terbukti selama Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta, Gerindra tidak pernah cawe-cawe dalam pemerintahan Jokowi selama jadi gubernur.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Belum lama beredar bocoran proyeksi kabinet Jokowi-JK yang menyebutkan bahwa Sofyan Djalil ditunjuk sebagai Menko Perekonomian. Nama mantan Menteri BUMN di era SBY-JK ini muncul di tengah redupnya nama-nama seperti Sri Mulyani, Darmin Nasution, Kuntoro Mangkusubroto, Chatib Basri dan Sri Adingsih. 
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra menilai meredupnya nama-nama itu kemungkinan karena terseleksi KPK-PPATK. Ataupun karena terus dikritisi publik tentang ideologi neolib mereka. 
“Ini adalah suatu advonturisme politik dari JK. Kita tahu bahwa Sofyan Djalil bukanlah orang yang mengerti makro ekonomi, kompetensi yang bersangkutan tidaklah pas dengan posisinya. Tapi mungkin karena ia sangat loyal kepada JK jadi seolah dipaksakan ditempatkan di sana (menko ekonomi),” kata Gede kepada Aktual.co, Jumat (24/10).
Seperti diketahui, sambungnya, bahwa Sofyan Djalil adalah orang pasar modal dan lebih memahami mikro dibanding makro ekonomi. Namun yang perlu disoroti di sini adalah hubungan Sofyan Djalil dengan Skandal Century, karena yang bersangkutan pernah diperiksa KPK dua kali (tahun 2010 dan 2014) terkait skandal ini.
“Yang juga perlu kita tanyakan di sini adalah mengapa JK memaksakannya menjadi menko perekonomian? Sofyan ini sebenarnya adalah “The Right Man on the Wrong Place”. Seharusnya Jokowi tidak perlu berjudi dengan nasib perekonomian Indonesia di saat situasi ekonomi dunia masih di bawah bayang-bayang resesi,” tambahnya.
Berhembus kabar bahwa meskipun JK kerap mengaku tidak mau menjadi RI-1, tapi pada prakteknya ia ingin kendalikan semuanya, dari menteri-menteri yang penting dalam ekonomi, bahkan hingga termasuk ajudan-ajudan di sekeliling Jokowi. Sehingga dapat kemudian dibaca bahwa niat JK yang sesungguhya adalah, tetap, menjadi “The Real President”.