Jakarta, Aktual.co — Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri Maliki HS, berharap nota kesepahaman yang ikut ditandatangni dengan beberapa kementrian dan KPK ini, dapat meminimalisir permasalahan kehutanan.
Selanjutnya, menurut dia, pihaknya akan mensosialisasikan nota kesepahaman ini kepada seluruh kepala daerah.
“Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa peraturan bersama ini bisa meminimalisasi masalah-masalah yang ada terkait hutan. Kami akan menginstruksikan kepada kepala daerah untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kawasan hutan,” ujar Maliki di gedung KPK, Jumat (17/10).
Menurut Maliki, harus ada mekanisme penataan kawasan hutan yang sinergis.
“Tata cara pelaksanaan hak tanah. Tata ruang harus dirubah. Perda tata ruang kalau tidak sesuai dengan ini maka akan dievaluasi lagi. Sesegera mungkin akan,” kata Maliki.
Maliki mengaku, mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam melihat banyaknya kasus korupsi terkait dengan sengketa kawasan hutan dan alih fungsi hutan.
“Kebijakan ini sangat baik, ini sebuah terobosan. Dari kemendagri akan meminta dari seluruh daerah. Kami meminta utntuk bisa mempercepat agenda terkait pemberdayaan masyarakat yang terkena dampak dari konflik hutan selama ini,” tutup Maliki.
KPK hari ini mengadakan tanda tangan kesepahaman dalam rangka hak terkait penyelesaian kawasan hutan. Penandatanganan tersebut dihadiri diantaranya oleh wakil dari Kementerian Dalam Negeri Maliki HS, Badan Pertahanan Nasional Hendarman Supandji, Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Plt Menteri Kehutanan Chairul Tanjung.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menegaskan bahwa hasil verifikasi rekam jejak calon menteri hanya akan diberikan kepada calon presiden terpilih Joko Widodo.
“Kami hanya memberitahukan kepastian tentang ‘track record’ orang ini, calon-calon menteri ini kepada yang bersangkutan, yaitu presiden kita Jokowi,” kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK Jakarta, Jumat (17/10).
Pada Jumat ini, Ketua dan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla Rini Mariani Soemarno dan Hasto Kristiyanto menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya.
“Kami tidak akan menyampaikan kepada orang-orang yang bukan di luar Presiden. (Bahkan) wakil presiden, tim transisi, kita tidak akan memberitahukan. Kita hanya ingin memberitahu tentang ‘track record’ calon menteri itu kepada Jokowi,” ungkap Abraham.
Menurut Abraham, KPK hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk meneliti rekam jejak orang-orang tersebut.
“Setidaknya nama-nama ini tidak boleh mendahului sebelum dilakukan verifikasi lebih akurat lagi, mungkin satu-dua hari (untuk verifikasi),” ungkap Abraham.
Hasto mengaku bahwa ia pun tidak tahu isi nama-nama para calon menteri dan berapa jumlahnya.
“Saya tidak tahu apa isi dokumen, tapi betul dokumen berisi nama-nama yang merupakan hasil penyaringan selama ini yang dilakukan Jokowi terhadap nama-nama calon menteri, sudah disampaikan tapi saya tidak tahu hasilnya, dan berapa jumlahnya,” kata Hasto.
Sebelumnya Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan Postur kabinetnya tidak berubah, yakni 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang partai politik.
Jokowi memastikan akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2014, satu hari setelah dilantik.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby