Jakarta, Aktual.co — Kabar masuknya nama bekas menteri keuangan Sri Mulayani Indrawati sebagai calon menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-JK, terus menuai kritik.
Bahakan, politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo memastikan jika benar Sri Mulyani masuk dalam kabinet Jokowi-JK, maka parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menentangnya.
“Yang pasti KMP akan menentang kalau Jokowi menunjuk Sri Mulyani karena itu bertentangan juga dengan maktab ekonomi Jokowi,” kata Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (17/10).
Saat dimintai tanggapan soal pernyataan JK yang menilai Sri Mulyani orang yang penting dan perlu masuk dalam kabinet, Bambang mengatakan pemilian itu bakal menjerumuskan Jokowi.
“Ya itu tidak masalah, tapi kan justru akan menjerumuskan Jokowi dalan semangat Trisakti. Yang sudah kita ketahui kan Sri Mulyani ada masalah di Century dan ini bukan soal kecil, ini serius,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan, nama Sri Mulyani masuk sebagai salah satu yang dibidik untuk mengisi menteri bidang ekonomi di pemerintahan yang akan dijalaninya bersama Jokowi.
JK bahkan menyebut, bekas menteri keuangan itu sebagai orang penting bagi perekonomian Indonesia.
“Orang seperti dia (Sri Mulyani) memang penting untuk ekonomi ke depan,” kata JK di kediamannya Jl Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (15/10).
Mantan ketua umum Partai Golkar ini bahkan mengatakan uji kelayakan dan kepatutan tidak wajib dilakukan terhadap calon menteri yang sudah dikenal rekam jejaknya.
“Calon dilihat track record, tak perlu selalu ada fit proper karena bukan orang baru. Semua dilihat lagi latar belakang, celah-celahnya,” kata JK.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, jika benar Sri Mulyani Indrawati masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, hal itu bertolak belakang dengan gagasan Trisakti yang dianutnya.
“Saya ingat bahwa Jokowi berkali-kali menyampaikan paparannya bahwa kabinetnnya menjalankan gagasan besar Bung Karno berupa Trisakti sedangkan Sri Mulyani kan maktab-nya pasar bebas, jadi ini bertolak belakang,” kata Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (17/10).
Bambang pun mengatakan, Sri Mulyani itu memiliki reputasi yang buruk di Indonesia.
“Kita ketahui reputasi Sri Mulyani kan menggantungkan bangsa ini dengan pinjaman luar negeri, bahkan dengan bunga yang sangat tinggi,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan, nama Sri Mulyani masuk sebagai salah satu yang dibidik untuk mengisi menteri bidang ekonomi di pemerintahan yang akan dijalaninya bersama Jokowi.
JK bahkan menyebut, bekas menteri keuangan itu sebagai orang penting bagi perekonomian Indonesia.
“Orang seperti dia (Sri Mulyani) memang penting untuk ekonomi ke depan,” kata JK di kediamannya Jl Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (15/10).
Mantan ketua umum Partai Golkar ini bahkan mengatakan uji kelayakan dan kepatutan tidak wajib dilakukan terhadap calon menteri yang sudah dikenal rekam jejaknya.
“Calon dilihat track record, tak perlu selalu ada fit proper karena bukan orang baru. Semua dilihat lagi latar belakang, celah-celahnya,” kata JK.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Baru saja tim transisi Kabinet Joko Widodo menyerahkan nama-nama calon pembantunya, yang dikemas melalui map berwarna coklat. Penyerahan nama calon menteri itu pun diterima oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Deputi Pencegahan, Johan Budi Sapto Prabowo.
Namun, penyerahan nama-nama calon pembantu Presiden itu terkesan telat, karena tim transisi baru mengirimkan nama menteri jelang 3 hari menuju pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo.
“Karena tadi Pak Jokowi melakukan solat Jumat dulu,” kata Deputi Rumah Transisi, Hasto Kristianto, ketika ditanya alasan tim transisi baru melaporkan nama-nama pembantu presiden kepada KPK, di Gedung KPK, Jumat (17/10).
Terkait pelaporan nama-nama calon menteri itu, pihak KPK, kata Hasto akan menindaklanjuti untuk melakukan pemeriksaan rekam jejak para calon menteri tersebut.
“Pada waktu yang tepat nantinya akan ada respon mengingat seluruh spirit penyelenggara yang dipimpin Jokowi untuk membentuk pemerintah yang bersih dan terbebas dari berbagai macam korupsi,” kata dia.
Dia mengatakan, dengan disodorkan nama-nama menteri itu, bisa menjadi niat bersama dalam menciptakan kabinet yang bebas dari korupsi. 
“Sehingga niat bersama, di satu memperkuat KPK tapi disisi lain menyusun kabinet yang betul-betul terbebas dari berbagai macam korupsi menjadi komitmen yang diwujudukan Jokowi sesuai janji kampanyenya dan harapan rakyat Indonesia,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby