Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
11 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 42997

Dinas Perumahan Akui Dinsos Lebih Tepat Kelola Rusun

Jakarta, Aktual.co —Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Yonathan Pasodung mengaku sepakat dengan rencana pelaksana tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengalihkan wewenang pengelolaan rumah susun.
Dari yang semula dipegang Dinas Perumahan dan Gedung, menjadi dikelola Dinas Sosial.
Yonathan menilai rencana pengalihan pengelolaan rumah susun itu bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan yang baik dan profesional.
“Saya sepakat dengan rencana Pak Ahok untuk penertiban penghuni rusun lebih bagus ke Dinas Sosial,” ujar Yonathan kepada Aktual.co, Jumat (17/10).
Lagipula dia berpendapat pengelolaan rusun akan lebih efektif jika dikelola oleh Dinas Sosial karena erat kaitannya dengan masyarakat. 
Berbeda dengan Dinas Perumahan yang lebih condong kepada pembangunan dan perawatan rusun dan gedung. Sehingga kerap mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pengelolaan rusun. 
Ia memberi contoh persoalan di penghuni rusun yang kerap terjadi, seperti premanisme dan masyarakat yang terlambat membayar retribusi. Hal seperti itu diakuinya memang lebih cocok ditangani Dinas Sosial.
“Seperti ada pelanggaran aturan kan harus dikeluarkan dari rusun. Tetapi kalau dikeluarkan itu dia akan menjadi PMKS. Nah makanya itu lebih baik ditangani Dinas Sosial,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Prioritas Penting Buat Jokowi, Bongkar APBN 2015

Pemerintahan baru akan menghadapi tiga masalah sulit. Yang pertama, oposisi yang kuat dan agresif. Tapi bisa jadi counterpart check and balances.

Kedua, warisan SBY yang bisa jadi bom waktu, quatro (4) defisits. Yakni defisit perdagangan, current accounts, balance of payments dan APBN.

‎Media ramai hanya soal APBN, padahal yang paling berbahaya defisit current accounts. Ini yang akan membuat rupiah anjlok 13.000 per dollar AS sampai Desember 2014.

‎Pejabat tinggi ekonomi mengerti korporasi dan proyek, tapi tidak paham ekonomi makro. Bagai pilot salah pencet instrument di kokpit. Jadi semakin terpuruk.

‎Warisan quatro deficits SBY buat makro ekonomi lampu kuning. Prioritas pemerintah baru, kembalikan kondisi fundamental ekonomi lampu hijau.

‎Ketiga, ekonomi Asia seperti China dan Jepang sedang alami koreksi dan pelambatan.Tapi ini juga momentum untuk menjadi top performer di Asia.

‎APBN 2015 yang disiapkan SBY dan Chatib Basri penuh jebakan batman yang mewariskan masalah dan nyaris tidak ada ruang fiskal untuk program Jokowi.

‎Prioritas penting Jokowi adalah membongkar APBN 2015 yang penuh masalah dengan terobosan inovatif agar ada ruang fiskal untuk program pro-rakyat.

‎Perhitungan kami, dengan membuat BBM rakyat dan prinsip subsidi silang, dan kebijakan terobosan, bisa disediakan tambahan ruang fiskal Rp500 triliun.

‎Di luar APBN, revaluasi aset BUMN (Rp450T) akan meningkatkan nilainya 2-3 kali. Seperti yang saya lakukan di PLN tahun 2000, aset PLN naik 4 kali lipat, diatas 200T. Modal PLN naik dari -9 triliun menjadi +103 triliun.

‎Dengan revaluasi, modal BUMN akan meningkat sangat besar, kapasitas pinjaman BUMN tambah 100 milar dolar AS. Seperti di China BUMN akan jadi motor pembangunan Indonesia.

‎Oleh Eks Menko Perekonomian Rizal Ramli‎

Tokoh Papua: RUU Otsus tak Sesuai Kerangka NKRI

Jakarta, Aktual.co — Tokoh masyarakat Papua Michael Manufandu menilai materi Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus Papua yang diajukan Pemprov Papua ke Komisi II DPR RI tak sesuai dengan konsep negara kesatuan RI karena mengarahkan Papua menjadi sebuah daerah federal.
“Saya kira kalau materinya merongrong negara kesatuan, sudah tentu akan terganjal di pusat karena Indonesia bukan negara federal. Kalau nanti RUU Otsus Plus Papua itu disetujui Pemerintah Pusat maka pasti ke depan daerah lain juga akan meminta yang sama,” kata Michael Manufandu di Timika, Jumat (17/10).
Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi II DPR RI nantinya pasti akan melakukan evaluasi total terhadap materi RUU Otsus Plus Papua yang diperjuangkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe bersama para bupati/walikota di Provinsi Papua itu.
Hal itu terjadi lantaran ada banyak materi RUU Otsus Plus Papua yang terkesan multi tafsir dan mengganggu kepentingan nasional.
“Saya kira ada banyak pasal dalam RUU Otsus Plus Papua itu yang akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI. Karena itu pengesahan RUU tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama,” ujar mantan Dubes RI untuk Kolombia itu.
Ia mengatakan penyusunan sebuah RUU memerlukan pengkajian secara mendalam dari berbagai aspek, termasuk dari sisi tata bahasa.
“Harus hati-hati menggunakan bahasa agar tidak menimbulkan multi tafsir. Saya berharap tim Kemendagri, tim Pemprov Papua dan tim Pemprov Papua Barat agar melakukan sinkronisasi materi RUU Otsus Plus Papua sehingga nantinya UU itu bisa diterima semua pihak,” ujar Michael Manufandu.
RUU Otsus Plus Papua merupakan perubahan terhadap UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Jika UU Nomor 21 tahun 2001 hanya memuat 24 BAB dengan 79 pasal, maka RUU Otsus Plus Papua berisi 51 BAB dengan 369 pasal.
Gubernur Papua Lukas Enembe beberapa waktu lalu mengatakan RUU Otonomi Khusus Pemerintahan di Tanah Papua yang telah diajukan ke Komisi II DPR RI sudah mengakomodasi kepentingan soal hak-hak pengelolaan sumber daya alam yang selama ini sebagian besar disetor ke pusat agar dikembalikan menjadi penerimaan Pemprov Papua.
“Harapan kita segala kekayaan alam yang dikelola di bumi Papua termasuk Freeport, kekayaan alam di laut, hutan dan lain-lainnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua,” kata Lukas Enembe usai melantik Bupati-Wakil Bupati Mimika, Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang di Timika awal September lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Prabowo Akan Tetap Kritik Kebijakan Jokowi yang Tak Pro Rakyat

Jakarta, Aktual.co — Presiden terpilih Joko Widodo mengadakan pertemuan singkat dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, di kediaman Prabowo, Jl Kertanegara No 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/10).
Usai melakukan pertemuan, Prabowo meminta agar para pendukungnya melupakan persaingan dalam pemilihan presiden beberapa waktu lalu, dan bersatu untuk mendukung pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.
“Saya menyampaikan bahwa partai yang saya pimpin, teman-teman saya, para pendukung, akan saya minta untuk mendukung saudara Joko Widodo dan pemerintahannya ke depan,” kata Prabowo.
Namun, dirinya akan tetap mengeritik dan mengoreksi jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak menguntungkan rakyat.
“Saya juga sampaikan bahwa pertarungan politik adalah wajar. Kita sering beretorika keras, tetapi di ujungnya kita hanya ingin kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat,” kata Prabowo.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Densus 88 Cokok Terduga Teroris di Sulsel

Jakarta, Aktual.co — Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, kembali mencokok terduga teroris, di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Teroris bernama Firdaus (24) itu berperan sebagai koordinator dana hasil Fa’i. 
“Dengan keterlibatannya sebagai kordinator dana hasil Fai,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie melalui pesan singkatnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (17/10). 
Ronny mengatakan, Firdaus adalah sebagai koordinator dana Fai kelompok Sarwo Cs. Selain itu, sambungnya, dia juga diduga masuk dalam kegiatan teroris, jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso.
Selain sebagai koordinator dana Fai, Firdaus juga mengetahui kedatangan orang-orang warga negara asing ke Indonesia. Teroris kelahiran Bulukumba, tahun 1990 ini, dicokok di perumahan BTN 2, Blok B14, Kecamatan Ujun Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada, pukul 17.55 WITA.
Saat dikonfirmasi terkait penyitaan sejumlah barang bukti dan perkembangan penyidikan, Ronny masih menunggu informasi terbaru dari Kadensus 88 Anti Teror.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Jokowi Penuh Keakraban

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menggambarkan pertemuan yang dilakukan antara Presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam suasana penuh keakraban.
“Suasananya bagus akrab,” kata Muzani, di kediaman Prabowo, di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10).
Dia mengatakan, pertemuan dan keakraban Jokowi-Prabowo itu pun sebagai bukti jika penilaian masyarakat terhadap sosok Prabowo yang emosional setelah Pilpres tidaklah benar.
“Prabowo menyampaikan bahwa selama ini dalam menyampaikan pandangannya apa adanya dan keras (tegas). Itu lah sebagai tipologi seorang Banyumas.
“Kalau itu di katakan sebagai orang emosional, saya rasa itu sudah dirasakan oleh pak Jokowi hari ini,” kata dia. (Baca: Beri Selamat, Prabowo Merasa Terhormat Ditemui Jokowi)
Sebelumnya, Presiden terpilih Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Jl Kertanegara No 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Setibanya di lokasi, Jokowi lansung disambut oleh Prabowo selaku tuan rumah. 
Kemudian keduanya bersalaman dan cipika cipiki, lalu masuk ke dalam rumah, melakukan pertemuan tertutup.
Dalam pertemuan kali ini, Jokowi tidak sendirian, dia ditemani Andi Widjajanto dan Rini Soemarno.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

1...42,99642,99742,998...43,523Halaman 42,997 dari 43,523

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya