11 April 2026
Beranda blog Halaman 42998

Sipir Lapas Muarabulian Diduga Terlibat Kaburnya Sembilan Napi

Jakarta, Aktual.co — Pihak Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pegawai Lapas atas kaburnya sembilan orang narapidana (napi) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Muarabulian, pada Minggu (12/10) dan ada dugaan pegawainya terlibat atas kasus itu.
Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, Juliasman Purba, saat dikonfirmasi, mengatakan guna mempermudah proses pemeriksaan saat ini ada empat orang pegawai Lapas Klas IIB Muara Bulian yang ditarik ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi.
Dari keempat orang tersebut merupakan petugas yang dinas pada Minggu (12/10) pagi dan ada dugaan petugas tersebut diduga lalai, bahkan tidak tertutup kemungkinan terlibat dalam kasus napi kabur tersebut dan pasalnya para napi itu kabur disaat bukan jam kunjungan atau di hari Minggu dan setelah lolosnya senjata yang dimasukkan seseorang ke dalam lapas.
Di sini dari petugas lapas ada yang meloloskan kiriman barang dari pengunjung ke dalam lapas yang diduga berisikan senjata api (senpi) masuk ke dalam lapas dan bertemu dengan salah seorang napi.
“Dari hasil pemeriksaan itu sudah jelas ada arahnya senpi dibawa masuk oleh pengunjung pada pagi Minggu sebelum mereka kabur dengan mengancam petugas menggunakan senjata api,” kata Juliasman, .
Kakanwil juga sangat menyayangkan senpi tersebut bisa lolos dibawa masuk oleh pengunjung dan apalagi saat itu adalah hari libur, di mana tidak ada jadwal besuk tahanan dan mereka keempat petugas Lapas patut diduga terlibat, karena senpi yang digunakan salah seorang napi masuk lewat pengunjung yang datang pagi hari.
Lebih lanjut Juliasman mengatakan, juga tidak tertutup kemungkinan petugas yang jaga siang juga terlibat dan yang jelas siapapun yang terlibat kita tindak tegas.

Artikel ini ditulis oleh:

Dinsos DKI Siap Kelola Rusun

Jakarta, Aktual.co —Dengan alasan terkait penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pengelolaan rumah susun di Jakarta dialihkan dari Dinas Perumahan dan Gedung DKI ke Dinas Sosial DKI.
Saat dikonfirmasi mengenai kabar itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan mengaku siap-siap saja jika pihaknya diserahi tugas mengelola rusun. 
“Iya siap saja. Mungkin pertimbangan pak Ahok itu.  Karena kalau di Dinsos itu lebih efektif karena ada kaitannya dengan PMKS. Kalau berkaitan dengan orang, kita masih berhubungan,” ujarnya, kepada Aktual.co, Jumat (17/10).
Kendati demikian, diakuinya, hingga saat ini belum ada koordinasi lebih lanjut antara Dinas Sosial dengan Organisasi Tata Laksana, Dinas Perumahan dan Gedung, dan pelaksana tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengenai rencana itu.
Dan jika rencana itu ingin segera dilaksanakan,  Masrokhan berharap perlu adanya perubahan di Perda No 12 Tahun 2012 yang mengatur soal pengelolaan rusun.
“Sampai saat ini belum ada komunikasi lebih lanjut. Masih harus dikomunikasikan dengan bagian Ortala dan Perumahan juga. Kan ada perda yang mengatur, itu harus diubah dulu,” ujarnya.
Terkait urusan payung hukum, sebelumnya Ahok juga sudah mengatakan akan merevisi Peraturan Gubernur mengenai pengelolaan rusun. 
Di mana Pergub sebelumnya menyebutkan wewenang pengelolaan rusun ada di Dinas Perumahan dan Gedung. Selanjutnya akan diubah untuk dialihkan ke Dinsos DKI.
“Kemarin saya proses perubahan Pergub Rusun, tidak lagi di bawah kelola Dinas Perumahan DKI tapi Dinas Sosial DKI,” ujar Ahok, Selasa lalu.
Alasan pengubahan kewenangan itu, kata Ahok, karena persoalan rusunawa ada kaitannya dengan PMKS, seperti persoalan ditemukannya preman yang menyewakan rusun. 
Kendati akan dialihkan ke Dinsos DKI, kata Ahok, Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta tetap akan bersentuhan urus rusun. 
Yakni akan difokuskan menangani pembangunan rusun untuk warga yang terkena relokasi proyek Pemprov DKI Jakarta. 

Artikel ini ditulis oleh:

Lakukan Tracking, KPK Tunggu Nama Menteri Jokowi-JK

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menunggu nama-nama menteri yang akan duduk di kabinet presiden terpilih Joko Widodo untuk ditelusuri rekam jejaknya.
“Iya sampai kemarin saya cek belum ada (nama menteri), saya kira segera saja, perlu segera menyampaikan,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat ditanya mengenai penyerahan nama menteri kabinet Jokowi, di gedung KPK Jakarta, Jumat (17/10).
Jokowi dan Jusuf Kalla rencananya akan dilantik sebagai preisden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.
Waktu yang diperlukan untuk menelusuri rekam jejak para menteri itu menurut Busyro tidak lama.
“Kita kan sudah ada data, sehari saja cukup,” tambah Busyro.
Jokowi berencana melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan Postur kabinetnya tidak berubah, yakni 33 kementerian dengan empat menteri koordinator.
Komposisi menterinya pun masih sama, yakni 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang partai politik.
Jokowi memastikan akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2014, satu hari setelah dilantik.

Artikel ini ditulis oleh:

Antisipasi Risiko Makroekonomi, BI Siapkan Empat Upaya

Jakarta, Aktual.co —  Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri, dan  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan Rapat Koordinasi dalam rangka untuk menghadapi perkembangan kondisi makroekonomi dan risiko ke depan.  

“Rapat tersebut menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia saat ini ditandai oleh stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi kebijakan Pemerintah dan BI yang semakin sinergis dan koheren,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara dalam keterangan yang diterima Aktual, Jumat (17/10).

Namun, lanjutnya, ke depan sejumlah risiko yang berasal dari domestik dan eskternal perlu untuk diwaspadai.  Kebijakan yang terkoordinasi antara moneter, fiskal dan sektor riil tetap diperlukan untuk dapat secara efektif mengelola berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi dan memperdalam perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka transisi pemerintahan disepakati untuk memperkuat koordinasi kebijakan yang secara konsisten diarahkan pada empat upaya untuk memelihara stabilitas makro dan sistem keuangan

“Empat upaya tersebut,  Pertama mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Kedua, melanjutkan upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih berkesinambungan. Ketiga, menjaga kesinambungan fiskal. Dan keempat, mengelola Utang Luar Negeri (ULN) yang lebih sehat,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa koordinasi kebijakan akan diperkuat dalam mengantisipasi meningkatnya tekanan inflasi melalui dua langkah. Pertama, koordinasi BI dan  Pemerintah Pusat terkait arah kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk tahun 2014-2015 dan respon yang sinergis antara kebijakan moneter, fiskal dan sektoral untuk mitigasi potensi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap stabilitas ekonomi. Kedua, koordinasi BI dan Pemerintah Daerah  untuk mengantisipasi dampak kebijakan BBM bersubsidi kepada harga-harga secara langsung  maupun tidak langsung  (second-round effect) terhadap inflasi daerah.

Pemerintah dan BI juga menyepakati sejumlah langkah dalam mengendalikan defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah.  

“Pertama, meningkatkan penggunaan rupiah dalam transaksi di Indonesia. Kedua, reformasi sektor energi termasuk kebijakan subsidi. Ketiga, kebijakan struktural berupa pemberian insetif bagi Foreign Direct Investment (FDI) yang melakukan reinvestasi pendapatan. Keempat, kebijakan mendorong penggunaan jasa pengangkutan dan asuransi nasional untuk menekan defisit neraca jasa. Dan terakhir, implementasi hedging oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola risiko nilai tukar,” tambahnya.

Sementara itu, terkait pengendalian fiskal, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga kesinambungan fiskal, antara lain, melalui optimalisasi  penerimaan pajak dan pengendalian subsidi energi yang lebih efisien dan tepat sasaran.

“Rapat koordinasi juga memandang perlunya upaya  mengendalikan risiko ULN seiring dengan indikator Debt Service Ratio (DSR) yang meningkat dan semakin dekatnya momentum normalisasi The Fed.  Menghadapi hal tersebut,  perlu diterapkan aturan prudensial guna memperkuat manajemen risiko kurs sektor korporasi (debitur ULN) dan  mendorong implementasi hedging,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Mayat Korban Mutilasi Ditemukan di Perkebunan Tebu

Jakarta, Aktual.co — Mayat yang sudah membusuk didalam karung goni plastik diduga korban mutilasi, ditemukan warga di perkebunan tebu Kelurahan Tunggurono, Kota Binjai, Sumatera Utara.
Pada mulanya warga curiga kemudian membuka bungkusan karung goni dan melihat setumpuk daging serta tengkorak kepala manusia yang sudah membusuk,” kata salah seorang warga, Junaidi, di Binjai, Kamis (16/10).
Junaidi mengungkapkan pada awalnya ada sekelompok warga dari Kelurahan Tanah Seribu Kota Binjai, yang mencari anak mereka berusia delapan tahun menghilang pada saat pulang sekolah.
Saat menemukan karung goni yang mengeluarkan aroma busuk, para warga kemudian menghubungi warga sekitar dan bersama-sama memeriksa karung goni tersebut.
“Kita temukanlah mayat yang telah membusuk berjenis kelamin perempuan,” katanya.
Secara terpisah salah seorang keluarga yang anaknya hilang Mulyono mengungkapkan walaupun ada penemuan mayat ini, mereka masih belum yakin bahwa korban yang diduga tewas dengan cara dimutilasi itu adalah keluarga mereka yang sudah menghilang sejak dua pekan lalu.
Pasalnya kondisi mayat sudah tidak bisa dikenali lagi dan sudah membusuk, katanya.
Sementara itu petugas kepolisian yang datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) langsung turun ke lokasi dan membawa mayat yang sudah membusuk yang diduga tewas dengan cara dimutilasi ini ke rumah sakit Pringadi Medan, guna diautopsi dan menguji DNA-nya.
Termasuk pengujian DNA dengan keluarga korban yang anaknya sudah hilang beberapa waktu sebelum penemuan mayat ini ditemukan.
Petugas juga masih menyelidiki asal dari karung goni berisi mayat yang sudah membusuk tersebut dan memeriksa sejumlah saksi yang pertama kali melihat karung, serta keluarga yang kehilangan anak mereka.

Artikel ini ditulis oleh:

Beri Selamat, Prabowo Merasa Terhormat Ditemui Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pembina, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Joko Widodo.
Prabowo pun merasa terhormat atas kedatangan Jokowi ke kediamannya, di Jl Kertanegara No 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/10).
“Saya mendapat kehormatan kedatangan tamu terhormat Bapak Joko Widodo yang Insya Allah tanggal 20 Oktober akan dilantik (sebagai Presiden),” kata Prabowo.
Jokowi tiba di kediaman Prabowo sekitar pukul 10.00 WIB, dengan menggunakan Kijang Innova berwarna putih. Dia ditemani dua Deputi Rumah Transisi, Rini Sumarno dan Andi Wijajanto.
Tiba di rumah Prabowo, Jokowi langsung disambut dengan penghormatan ala militer, tangan kanan diangkat ke dahi. Setelahnya kedua tokoh yang sempat bertarung sengit di pemilihan presiden pada Juli lalu itu langung berjabat tangan, saling merangkul, dan saling mencium pipi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain