Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Terpidana kasus suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini, menyebut bekas pelatih golfnya, Deviardi alias Ardi telah berkhianat saat memberi kesaksian di persidengan.
Sebab, bekas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi itu  menyangkal pernah meminta Ardi menjadi tangan kanannya dalam urusan lobi Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon, soal pengajuan rekomendasi penurunan formulasi harga gas amoniak.
Rudi pun kembali menyangkal memperkenalkan Ardi kepada Meris, di sela-sela permainan golf di lapangan golf Gunung Geulis. Dia juga menampik meminta Ardi menyimpan uang pemberian para kontraktor migas. Dia juga menuding kesaksian Deviardi menyimpang dari fakta.
“Pada saat itu di persidangan, saudara Deviardi mengaku seolah-olah saya yang menyuruh, itu adalah sebuah pengkhianatan dari saudara Deviardi,” kata Rudi saat memberikan kesaksiannya pada sidang terdakwa Artha Meris Simbolon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (16/10), .
Rudi pun keukeuh tidak sekalipun pernah meminta Ardi mengumpulkan dan menyimpan duit-duit haram itu. Dia bahkan berkelit menolak dan memarahi Ardi lantaran aliran uang-uang itu.
Kesaksian Rudi itu bertolak belakang dengan keterangan Ardi. Dalam sidang dia mengakui melaporkan penerimaan uang suap dari Meris kepada Rudi sebesar USD 522,500, bahkan sampai menyimpannya dengan rapi di kotak penyimpanan di Bank CIMB Niaga cabang Pondok Indah. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Federasi Serikat Pekerja mengenai uji materi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).
“Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan dalam Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (16/10).
Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah tidak menemukan argumentasi hukum yang jelas dan mendalam mengenai inkonstitusionalitas ketentuan UU 40/2004 yang dimohonkan pengujian.
“Mahkamah juga menyatakan tidak dapat mempertimbangkan permohonan tersebut secara lebih lanjut,” ujar Hakim Konstitusi Muhammad Alim.
Hal itu disebabkan karena perbaikan dalil permohonan yang dilakukan oleh Pemohon justru menyebabkan kekaburan atau ketidakjelasan dan ketidakcermatan permohonan.
Sebelumnya Hakim Konstitusi meminta Pemohon untuk memperbaiki dalil permohonan agar dapat meyakinkan majelis hakim. Akan tetapi dalam perbaikan tersebut Mahkamah justru tidak menemukan dalil permohonan yang dapat mendukung Pemohon, sehingga menimbulkan kekaburan pada permohonan tersebut.
Terkait dengan tuntutan permohonan, para pemohon beranggapan sistem asuransi dalam jaminan sosial memiliki potensi untuk merugikan Pemohon dengan berlakunya Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 4 UU SJSN.
Pemohon menyatakan bahwa kerugian tersebut dialami oleh para Pemohon terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial dengan sistem asuransi yang kemudian membuat para pemohon wajib ikut serta dalam asuransi jika ingin mendapatnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby