Jakarta, Aktual.co — Terdakwa Syahrul Raja Sampurnajaya mengaku, telah bekerjasama dengan PT Gerindo Perkasa terkait dengan investasi tanah.
Hal tersebut bermula ketika Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Elly Kusumastuti mempertanyakan dakwaan ke lima yang dituduhkan kepada Syahrul Raja Sempurnajaya diamana Syahrul bekerjasama dengan Direktur Utama PT Garindo Perkasa, Sentot Susilo.
“Bapak kenal denga sodara Sentot Susilo,” tanya Jaksa Elly kepada Syahrul di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/10).
Syahrul pun menjawab dengan enteng. Dia menyebut perkenalan dengan Sentot karena dikenalkan oleh Komisaris Utama PT Garindo Perkasa Ida Nurraida untuk menjalin kerja sama investasi. “Saya dikenalkan itu pada bulan Mei 2012. Mereka mula-mulanya mencari investor,” kata Syahrul.
Lantas Jaksa Elly menanyakan perihal investasi tersebut kepada Syahrul. “Apakah bapak menginvestasikan kepada Gerindo?”
“Semula saya katakan ‘wah ini bukan bidang saya’. Karena mereka membutuhkan uang Rp 50 miliar, terus saya bilang ‘wah ini sulit ini, nah itu lah yang saya sampaikan. Tapi apakah tak bisa secara bertahap saya bilang juga. Nah itu lah perkenalan saya,” jawab Syahrul.
Syahrul pun mengakui telah bekerja sama dengan PT Gerindo Perkasa setelah 2 minggu pertemuan dengan Sentot. Syahrul mengatakan, Sentot bersama dengan timnya datang membawa proposal baru. “Kemudian saya baca, dan ada sekitar 20 hektar dan totalnya Rp 2,5 miliar.”
Meski sudah melakukan kerja sama dengan PT Gerindo, namun Syahrul mengaku lupa soal perjanjian kerjasama yang dilakukan itu. Dia mengaku, telah membaca semua isi perjanjian dengan PT Gerindo tersebut.
Lantas Jaksa Elly pun mengingatkan dengan membacakan Berita Acara Pemeriksaan miliknya yang menyebut, bahwa dirinya telah memakai uang untuk kepeluan perizinan dan perinsip-prinsip. “Apakah setelah berinvestasi bapak menginvestasikan kepada Gerindo seperti yang bapak katakan tadi Rp 2,5 miliar. Bagaimana penyerahan uangnya?”
“Pertama saat saya mulai menandatangani, saya memberikan 50 ribu dollar dan sisanya melalui rekening milik ibu Herlina Triana Diehl yang ditransfer ke PT Gerindo,” kata dia menjawab pertanyaan jaksa.
Lantas Jaksa Elly pun menanyakan perihal uang tersebut. “Apakah uang tersebut diberi tahu, uangnya untuk diduganakan mengurus izin, kepada kepal dinas?”
“Tidak,” kata Syahrul.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Chairun Nisa dan menolak perbaikan kasasi jaksa penuntut umum dalam kasus penyuapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.
“Dengan ditolaknya kasasi tersebut, berati kembali ke putusan pengadilan sebelumnya,” kata Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur di Jakarta, Rabu.
Namun, Ridwan belum bisa menjelaskan secara rinci pertimbangan majelis hakim atas penolakan permohonan kasasi ini.
“Putusan masih dalam proses minutasi, sehingga saya tidak tahu pertimbangannya apa,” ucap Ridwan.
Perkara nomor 1240 K/PID.SUS/2014 itu diputus pada 7 Oktober 2014 oleh majelis kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Leopold Luhut Hutagalung.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah memvonis Chairun Nisa, yang didakwa menjadi perantara suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, selama empat tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.
Chairun Nisa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Chairun Nisa selaku anggota DPR RI terbukti menerima suap Rp75 juta dari Bupati Gunung Mas Hambit Bintih.
Uang tersebut diberikan Hambit kepada Nisa karena terdakwa telah membantu Hambit Bintih menghubungi dan mendekati Akil Mochtar untuk mempengaruhi putusan MK terkait gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Sutarman mengumpulkan para Kepala Kepolisian Daerah se-Indonesia di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, di Jakarta, Rabu (15/10).
Terpantau Kapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto sudah hadir di gedung tersebut. Bekas Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri ini mengatakan bahwa nantinya akan diberikan pengarahan oleh Kapolri Jenderal Sutarman.
“Tadi dari acara di Sentul. Ini di sini nanti akan diberikan pengarahan oleh Bapak Kapolri,” tegas Arief di gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, (PTIK) Jakarta Selatan, Rabu (15/10).
Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan seluruh jajaran pejabat dari tingkat kota, kabupaten, provinsi hingga pusat, dalam acara silaturahim bertajuk ‘Menuju Pembangungan Nasional yang Berkelanjutan’, di Sentul International, Convention Centre, Rabu (15/10).
Acara ini dihadiri seluruh Kapolres, Kapolda hingga Kapolri serta Jaksa Agung dan TNI serta para gubernur dan bupati se-Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Srikandi Centurygate Sri Mulyani Indrawati (SMI) masuk dalam nominasi calon menteri Joko Widodo. SMI diyakini menjadi kandidat kuat dalam tim ekonomi kabinet Jokowi-JK.
Lamen Hendra Saputra Ketua Umum LMND dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (15/10), masuknya nama SMI dalam bursa calon menteri diduga atas desakan kubu neoliberal alias mafia Barkeley.
“Jika benar Jokowi-JK dan Megawati benar-benar menarik Sri Mulyani dalam kabinet sudah pasti kabinet Jokowi-JK akan terjangkit virus neolib,” tegasnya.
Dan dapat dipastikan, imbuhnya, tidak akan ada perubahan yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat. Karena yang dilakukan Sri Mulyani pasti akan melanjutkan program ekonomi era SBY yang hanya mampu melakukan pencabutan subsidi dan memberi subsidi kepada orang. Tidak pernah berfikir bagaimana Indonesia menjadi bangsa yang produktif, dapat menyerap tenaga kerja yang luas. 
“Lalu apa bedanya SBY-Boediono dan Jowowi-JK? Mungkin fisiknya saja beda, kebijakannya tetap dan tidak mampu melawan tekanan IMF/Bank Dunia dan kaum neolib,” demikian Lamen.