Jakarta, Aktual.co —  Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Wawan Y mencecar terdakwa Syahrul Raja Sampurnajaya soal gajih ketika menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan sampai menjabat sebagai Kepala Bappebti.
“Bisa dijelaskan itu dari kapan sampai kapan? Berapa yang anda terima ketika menjabat sebagai Sekrtaris sebulum menjabat Kepala Bappebti,” tanya Jaksa Wawan kepada terdakwa Syahrul di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/10).
“Itu dari 2009-2011. Kurang lebih sekitar Rp 8 jutaan,” kata Syahrul menjawab pertanyaan Jaksa.
Lantas Jaksa menanyakan kembali, apakah gaji yang diterimanya itu berikut dengan tunjangan lainnya. Syahrul pun menjawab gaji yang diterimanya itu berikut dengan gaji dan tunjangan.
Jaksa Wawan pun menjelaskan, bahwa berdasrkan keterangan yang disampaikan saksi sebelumnya menjelaskan bahwa Syahrul menerima gajih sebesar Rp 6,4 juta. “Apakah sekian, sama dengan keterangan yang disampaikan saksi sebelumnya,” tanya Jaksa lagi.
 Bekas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) itu pun menjawab enteng. Dia mengatakan, apa yang disampaikan oleh saksi sebelumnya itu sama dengan keterangan dirinya. “Saya pikir iya.”
Kemudian, Jaksa Wawan menanyakan perihal gaji yang diterima selama menjabat sebagai Kepala Bappebti,”Setelah anda menjadi Kepala Bappebti berapa penghasilan yang anda terima,” tanya Jaksa Wawan.
“Saya kira sekitar Rp9,5 juta-Rp10 juta,” kata Syahrul.
Jaksa Wawan pun menanyakan, gaji yang didapatnya itu diberikan dengan cara seperti apa.”Apakah tunai, atau melalui transfer.”
“Tunai,” jawab Syaharul.
Syahrul mengaku, selain mendapatkan gaji, dia pun mendapatkan tunjangan lainnya, seprtihalnya untuk honor dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.”Jadi gini, saya di Sekertaris Dirjen Perdagangan itu membawahi lima derektorat, direktorat impor, direktorat spesifikasi ekspor-impor, pertanian, ekspor hasil industri dan skretariat,” kata dia.
Dari semua direktorat itu, dia mengaku bertindak sebagai pengawas. Jadi setiap direktorat mempunyai agenda masing-masing sehingga dari rata-rata direktorat mempunyai agenda hampir 30-40 kegiatan.
Jaksa Wawan pun lantas mempertanyakan Surat Keputusan yang dimiliki atas penerimaan-penerian honor dari setiap kegiatan itu.”Gaji yang sodara punya apakah ada SK, artinya surat-surat itu memberikan hak kepada sodara untuk menerima penghasilan yang secara sah, atas jabatan-jabatan tersebut.”
“Ada,” jawab Syahrul.
Jaksa pun meminta agar Syahrul membuktikan surat yang dipertanyakan oleh jaksa tersebut.”Bisa buktikan.”
Namun, Syahrul tak bisa membuktikan surat yang diminta oleh Jaksa Wawan itu,”Justru itu saya tidak bisa, itu ada di filenya mereka disana,” kata Syahrul.
Jaksa Wawan pun kembali bertanya soal kisaran uang yang diterima Syahrul melalui acara-acara tersebut.”Saya sebagai pengarah, ada yang Rp250 ribu, 750 ribu, Rp 1,5 juta, program itu rutin pak,” kata Syahrul. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Edi Siregar mengatakan, sembilan kepala negara sahabat berencana menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada 20 Oktober 2014.
“Sembilan kepala negara akan hadir dan utusan negara sahabat sudah konfirmasi hadir,” kata Edi di kediaman Hatta Rajasa, Rabu (15/10).
Sembilan kepala negara yang dipastikan hadir adalah, Sultan Brunei Darusalam, Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Malaysia, Presiden Timor Leste, PM Republik Haiti.
Selain itu, kata dia Gubernur Jenderal Papua Nugini, Presiden Iran dan ketua parlemen, Wakil Perdana Menteri Thailand, dan PM Australia telah mengkonfirmasi kehadirannya.
“Lalu ada utusan negara sahabat yang akan hadir dalam pelantikan,” kata dia.
Edi mengatakan, utusan negara sahabat yang terkonfirmasi hadir antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Selandia Baru.
Menlu Inggris, Menlu Federasi Rusia, Utusan Khusus Republik Rakyat Tiongkok, Menlu Belanda, Utusan Khusus Vietnam, dan mantan Perdana Menteri Jepang juga akan hadir.
Saat ditanya anggaran, Edi enggan menyebutkan alokasi anggaran yang disiapkan kesekjenan MPR dalam acara pelantikan tersebut.
“Kami belum tau rincian biaya pelantikan, nanti akan kami sampaikan,” kata dia.
Namun, dia mengatakan MPR hanya menyediakan konsumsi para tamu undangan karena anggaran pelaksanaan pelantikan ditangani Komisi Pemilihan Umum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Progres 98, Faizal Assegaf mengaku prihatin dengan statemen yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Panduparaja. Adnan mengatakan, tidak ditemukan rekening di luar negeri atas nama Jokowi-JK.
Menurut Faizal, pernyataan itu merupakaan sebuah klaim ‘verbal’ tanpa disertai pembuktian secara transparan, sesuai prosedur penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Ada pun menyangkut soal statemen Pandu, kita sangat prihatin sekali. Karena dasar yang dipakai KPK adalah rekomendasi PPATK,” ucap Faizal kepada awak media di kediaman  Rachmawati Soekarnoputri, Jalan Jati Padang Raya, Jakarta Selatan, Rabu (15/10).
Selain itu, sambung Faizal, pihaknya pun menantang institusi KPK untuk membuka semua data rekomendasi terkait dugaan kepemilikan rekening di luar negeri atas nama presiden dan wakil presiden terpilih, yang tidak dilaporkan dalam laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN).
“Kita pun menantang KPK membeberkan rekomendasi yang tidak bersifat verbal atau lisan. Tetapi rekomendasi tertulis hasil konfirmasi, penelurusaan sejumlah rekening yang kita lakukan,” tandas dia.
Untuk diketahui, laporan nomor rekening yang dimaksud sebagai kepemilikan atas nama keluarga Jokowi-JK yang ada di luar negeri yakni, 36 rek. a/n Joko Widodo (USD 8,514,725), 16 rek. a/n Iriana Widodo (USD 4,666,689). Lalu, 42 rek. a/n Jusuf Kalla (USD 14,538,197), dan 32 rek. a/n Mufidah Mi’ad (USD 7,637,827).
Sebelumnya sempat diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, tidak ada satu pun rekening di luar negeri atas nama presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Panduparaja, KPK telah melakukan penelusuran mengenai laporan masyarakat yang menyebutkan adanya rekening Jokowi di luar negeri yang terkait indikasi tindak pidana korupsi.
KPK juga telah melakukan klarifikasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Jadi, untuk rekening, (Jokowi) clear juga.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dalam acara silaturahim nasional yang dihadiri seluruh Gubernur, Wali Kota dan Bupati dari seluruh Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan salam perpisahan.
“Terima kasih kepada saudara semua, rakyat Indonesia, khusus pada jajaran pemerintah, terima kasih atas kebersamaannya. Secara khusus terima kasih ini adalah (penyelenggaraan) pemilu keempat oleh dunia katakan pemilu yang fair dan demokratis,” kata Presiden Yudhoyono, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/10).
Dia mengatakan, lima hari lagi dirinya akan mengakhiri masa jabatan, dan Indonesia akan memiliki Presiden yang baru.
“Saya mohon maaf apabila apa yang saya lakukan belum penuhi harapan saudara semua, saya ingin berbuat terbaik. Ada sasaran yang belum dicapai, sebagai pemimpin saya mohon maaf. Saya meminta maaf bila selama 10 tahun ada sikap saya tidak berkenan. Tidak ada niat yang tidak baik dari saya,” kata Presiden.
Presiden Yudhoyono mengajak semua pihak termasuk pemimpin daerah untuk mendukung kerja pemerintahan baru, karena dukungan dari semua pihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintahan.
“Saya berharap semua pihak mendukung penuh presiden baru nanti bersama pemerintahannya. Dengan dukungan saudara, pemerintah baru nanti bisa laksanakan tugas dengan baik,” kata dia.
“Selamat bertugas, berbakti pada negara dan bangsa semoga negara kita semakin jaya, lima hari lagi saya akan mengakhiri masa tugas saya mohon diri,” kata Presiden.

Artikel ini ditulis oleh: