Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa memastikan dirinya akan hadir di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla pada tanggal 20 Oktober 2014. Namun, kehadiran mantan calon wakil presiden menunggu undangan resmi acara tersebut.
Terkait acara itu, Hatta yang dalam pilpres beberapa bulan lalu berpasangan dengan Prabowo Subianto, mengaku tidak mengetahui apakah rekannya itu akan hadir atau tidak.
“Saya tidak tahu karena orang punya hak untuk datang atau tidak jadi silakan. Tapi kalau saya beranggapan kalau ada undangan itu harus kita harus hadiri kecuali kalau kita berhalangan. Mungkin Pak Prabowo berhalangan,” kata Hatta kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/10).
Namun, kata Hatta, dirinya selalu memberikan masukan agar Prabowo bersama-sama hadir dalam pelantikan, sekaligus membuat tradisi baru dalam pergantian kepemimpinan nasional.
“Kalau soal seperti itu udah kita lakukan, sejak berpuluh-puluh tahun udah kita lakukan 17-an pemimpin, mantan presiden hadir, indah rakyat liatnya, rakyat senang pemimpin akur, itu pandangan saya. Semoga kawan-kawan setuju dengan pandangan saya,” kata Hatta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kuasa Hukum mantan Direktur IM2 Indar Atmanto, Dodi Abdulkadir mempertanyakan salinan putusan Mahkamah Agung terkait kasus kliennya yang sampai saat ini belum di terimanya.
Dodi mengatakan, salinan putusan itu merupakan upaya maksimal untuk memperjuangkan keadilan bagi kliennya yang saat ini sudah dieksekusi dan dimasukan ke Lapas Sukamiskin, Bandung sejak 16 September 2014 lalu.
“Karena hingga kini belum mendapat salinannya. Padahal klien kami sudah dieksekusi atas putusan MA yang menolak kasasinya itu,” kata Dodi ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (15/10).
Menurut Dodi, bentuk kerjasama Indosat dan IM2 (yang pada saat itu diwakili kliennya selaku Direktur Utama) telah sesuai dengan perundang-undangan, yakni Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
“Dengan adanya salinan surat tersebut kami bisa mempelajari secara seksama apa pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan, untuk kemudian menentukan langkah hukum selanjutnya yang menjadi hak konstitusional klien kami.”
Dodi berharap salinan putusan kasasi tersebut segera diterimanya, mengingat bukti-bukti yang terungkap di persidangan, seharusnya Indar Atmanto mendapat putusan bebas. Menkominfo Tifatul Sembiring sendiri pada 13 November 2012 juga telah mengirim surat resmi kepada Jaksa Agung perihal kasus tersebut sebagai klarifikasi dari regulator. Surat bernomor T 684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 tersebut menegaskan, bahwa kerjasama Indosat dan IM2 telah sesuai aturan.
Sementara itu, aksi penggalangan dukungan yang digagas para praktisi telekomunikasi terus menuai dukungan.  Hingga hari ini sudah mencapai 30 ribu lebih tanda tangan  di situs change.org  untuk mendukung pembebasan mantan Direktur Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto.
“Jika ini tidak dipenuhi, maka sebagian besar ISP Indonesia menjadi ilegal dan mereka tidak mungkin beroperasi. Agar tidak melakukan tindakan melawan hukum ISP Indonesia harus menutup usahanya, dan men-shutdown Internet Indonesia,” ujar Onno W Purbo, penggagas petisi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, membantah dirinya terlibat suap dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.
“Saya menyuap siapa ya?,”  ujar Bambang, ketika dikonfirmasi, Rabu (15/10).
Ia mengklaim, selama ini telah transparan. “Sejak jadi Pimpinan KPK semua informasi soal saya begitu telanjang dan diketahui publik,” jelasnya.
“Setahu saya tidak ada itu suap menyuap,” lanjut Bambang menegaskan.
Pagi tadi, Raja Bonaran Situmeang menyatakan akan melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ke KPK. Pelaporan ini menurut Bonaran didasari sehubungan dengan keterangan Akil Mochtar pada pledoinya yang mengatakan Bambang pernah meminta tolong kepada Akil.
Sebelumnya, Bonaran menyebutkan kasusnya sengaja dipolitisir dan dirinya yang sudah menyandang status tersangka itu karena ada motivasi tersendiri dari Bambang Widjojanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) kian tak jelas perkembangan penanganannya. Muncul dugaan, jaksa penyidik pada Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan penyidikan kasus tersebut.
Terkait hal tersebut, kuasa hukum tersangka Doddy Nasiruddin, Hasanuddin Nasution menilai tak mungkin jika kasus yang sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka itu dihentikan atau diterbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).
“Saya kira tidak mungkin, itu kan resiko juga bagi jaksa. Rasanya sangat mustahil. Enggak mudah bagi Kejagung mengatakan tidak terbukti,”kata Hasanuddin saat dihubungi, Rabu (15/10).
Menurut Hasanuddin, sebelum menetapkan Doddy selaku Direktur PT Multi Data Rancana Prima serta Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Santoso sebagai tersangka tentunya jaksa gedung bundar sudah memiliki pertimbangan. 
Selain itu jika di Sp3 maka sebelumnya penyidik harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
“Ya kalau di SP3 kan kita harus diberi SP2HP kan. Ini belum ada juga,”beber Sekjen PERADI ini.
Hasanuddin sendiri menduga memang ada tekanan dari pihak tertentu agar penyidikan kasus ini menjadi menggantung. Yang jelas lambatnya proses penyidikan membuat nasib kliennya, Doddy menjadi tak jelas.
“Ini pasti ada orang dalam tanda petik yang kemudian punya kepentingan disini dan Jaksa Agung berpikir juga atau ada tekanan juga di kejaksaan agung jadi begini, ya menggantung,” tandasnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby