Jakarta, Aktual.co — Bekas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapeppti) Syahrul Raja Sempurnajaya, membantah telah melakukan perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan fee transaksi dari PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia.
“Tidak, saya pada waktu itu harus membantalkan karena jaga kandang di Jakarta, atas permintaan menteri tak ada satu pun yang pergi keluar negeri,” kata Syahrul ketika memberikan keterangan sabagai terdakwa di sidang lanjutan kasus Bapeppeti di Pengdilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/10).
Untuk memastikan lagi, lantas Jaksa Elly Kusumastuti pun menanyakan siapa saja yang pergi keluar negeri tersebut. “Pak Alfon Samosir dan Stafnya,” jawab Syahrul.
Syahrul pun membantah terkait fee yang diperikan dari dua perusahaan tersebut. Dia berdalih, uang tersebut tidak pernah ada. “Tidak ada.”
Sebelumnya bekas Direktur Keuangan PT Bursa Berjangka Roy Sembel menyebut duit fee yang disetor ke Kepal Bapeppti Syahrul Raja Sampurna digunakan untuk perjalanan ke luar negeri. Selain itu juga untuk hiburan bersama istri keduanya Herlina Triana Diehl.
Roy Sembel membenarkan keterangannya pada berita acara pemeriksaan (BAP) nomor 35 yang dibacakan jaksa KPK Sigit Wasesa. “Penyisihan atas fee transaski tersebut ditampung di asosiasi dan penggunaannya diatur oleh asosiasi. Yang saya tahu di antaranya dibuat untuk jalan-jalan ke luar negeri dan acara entertain seperti karaoke Syahrul Raja Sempurnaya bersama istrinya,” kata jaksa Sigit membacakan BAP Roy Sembel pada persidangan.
Tapi Roy mengaku tidak ikut berpergian ke luar negeri. “Saya nggak ikut pak. Saya jaga kandang,” sebutnya.
Dalam dakwaan pertama, Syahrul Raja diduga melakukan pemerasan terhadap I Gede Raka Tantra Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) dan Fredericus Wisnusubroto Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI).
Dua orang itu diminta Syahrul menyisihkan fee transaksi dari keseluruhan transaksi PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia untuk kepentingan operasional Syahrul yang total duitnya Rp 1,675 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, batal menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini dibatalkan, Rabu (15/10).
Bonaran mengaku sakit dan belum minum obat selama 10 hari sehingga kondisi kesehatannya menjadi kurang baik.
“Ada beberapa, asam lambung, gula, kan gitu ya. Kan saya harus makan obat pengencer darah, jadi saya tidak jadi diperiksa hari ini,” kata Bonaran ditemui saat keluar gedung KPK, Rabu (15/10).
“Sejak saya ditahan saya sudah minta obat saya tapi tidak dikasih,” akunya.
Sebelumnya, Bonaran telah mengirimkan surat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Jumat pekan lalu, (10/10). Bonaran merasa sulit menerima kiriman obat dari keluarganya. Merasa dipersulit, Bonaran memberi judul surat yang dibuatnya untuk Komnas HAM dan DPR “Jangan Bunuh Saya”.
Bonaran merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi.
Bupati Tapanuli Tengah itu disangkakan KPK melanggar Pasal 6 ayat 1 a, uu nomor 31 sebagaimana diubah nomor 20 ayat 1. Kasus ini masih dikembangkan. Saat ini ia mendekam di Rumah Tahanan Militer Guntur.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa berjanji akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla di gedung MPR pada 20 Oktober 2014.
“Apabila ada undangan (pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih), saya Insya Allah akan datang,” kata dia di ruang Fraksi PAN di DPR, Jakarta, Rabu (15/10).
Dia juga sudah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PAN di DPR dan MPR untuk hadir dalam pelantikan tersebut.
Menurut dia, pelantikan tersebut merupakan agenda politik nasional sehingga harus disukseskan dan didukung penuh.
“Setiap pergantian kepemimpinan nasional harus smooth, berwibawa, terhormat, sukses, dan harus menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia sampai kapan pun,” kata dia.
Hatta menilai agenda nasional pergantian kepemimpinan sudah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun. Menurut dia, para pemimpin harus hadir dalam pelantikan presiden mendatang, sehingga rakyat merasa senang.
“Saya tidak tahu beliau (Prabowo Subianto) akan datang atau tidak karena tiap orang memiliki hak untuk datang atau tidak,” kata dia.
Pimpinan MPR pada hari Rabu (15/10) akan menemui beberapa tokoh seperti Ketua Umum Partai PAN pukul 13.00 WIB, dan pukul 17.00 WIB akan mengunjungi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk memberikan undangan kehadiran pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2014.
Selain itu pada hari yang sama pukul 19.30 WIB, pimpinan MPR juga akan ke kediaman Pak SBY.
Selanjutnya pada Jumat (17/10) pimpinan MPR akan ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menyerahkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sementara itu untuk undangan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, pimpinan MPR sedang mencari waktu. 

Artikel ini ditulis oleh: