14 Mei 2026
Beranda blog Halaman 43647

Prof. Eddy O.S Hiariej : “Kasus Lahan Fatmawati Ancora Murni Perdata”

Jakarta, Aktual.co — Profesor  Eddy O.S Hiariej Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada memberikan pendapat , problem  yang dihadapi oleh PT.Ancora Land yang berafiliasi dengan Gita Wirjawan tidak dapat dijerat hukum pidana.
apa yang dilakukan Ancora dalam melakukan take over dari perseroan sebelumnya yakni PT GNU, merupakan perbuatan keperdataan.

“Bahwa kemudian perusahaan yang diakuisisi itu terlibat dengan tindak pidana atau terlibat dengan tindak pencucian uang, itu tidak serta merta disalahkan kepada pihak Ancora, kenapa demikian?, karena ketika men- take over itu, dia tidak mengetahui bahwa adanya isu atau aliran dana dari Century ke PT NGU,” ucapnya.

Seperti diketahui, berdasarkan penyelidikan Polri, PT. Graha Nusa Utama (GNU) menerima sejumlah dana yang bersumber dari dana Bank Century. Dan sekitar 55 persen saham PT. GNU dibeli oleh PT. Ancora Land yang merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan Gita Wirjawan.

Anas Galau Diperiksa Kasus Simulator SIM POLRI

Jakarta, Aktual.co — AnasUrbaningrum mengaku tak tahu mengapa dirinya dipanggil Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dalam kasus simulator SIM Polri dengan tersangka Irjen Pol DjokoSusilo. Berstatussebagai saksi, usai diperiksa KPK hari ini, Anas yang mantan Ketua Umum PartaiDemokrat ditanya penyidik soal anggaran kepolisian Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP) Polri.

Anas diperiksa KPK usai nyanyian mantan bendaharaumum Partai Demokrat, M.Nazaruddin, yang menyatakan beberapa politisi di DPRterlibat dalam korupsi anggaran simulator SIM Polri. Dalam pemeriksaan, Anasmengaku penyidik menanyakan soal pernah atau tidaknya berkomunikasi denganmantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam membahas PNBP.

Sebelumnya, nama Anas disebut-sebut terlibat dalampembahasan anggaran simulator SIM. Bersama M.Nazaruddin, Saan Mustopa, Anasbertemu dengan mantan Irjen Djoko Susilo dan AKBP Teddy Rusmawan di HotelDharmawangsa, Jakarta.

SBY Batal Buka Kongres HMI

Jakarta, Aktual.co — Mantan wakil presiden Jusuf Kalla meminta kader HimpunanMahasiswa Islam (HMI) menjunjung tinggi nilai-nilai sosial , moral , sertaagama.

Dalam acara pembukaan Kongres HMI ke-28 yang diselenggarakan di Hotel Borobudurhari ini , Jusuf Kalla menyanyangkan sikap beberapa kader HMI yang menolakkehadiran presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta rencana aksi pelemparansepatu oleh kader HMI.

Acara yang sedianya dibuka oleh SBY , Akhirnya diwakili oleh Menteri Pendidikandan Kebudayaan M.Nuh  yang merupakansalah satu Presidium KAHMI

Menyikapi soal kasus yang membelit mantan Ketua Umum PB HMI , Anas Urbaningrum, Jusuf Kalla yang menjabat sebagai Ketua Majelis Etik Korps Alumni HimpunanMahasiswa Islam , Meminta semua kader HMI tak menanggapi dengan emosional. HMIdiminta untuk mempercayakan kasus Anas ditangani secara hukum.

Senada dengan hal tersebut , Ketua Dewan Pertimbangan Korps Alumni HimpunanMahasiswa Islam , Akbar Tandjung mengatakan , support moral tetap diberikankepada Anas.

Susno Duadji Tak Bisa Dieksekusi

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes PolriKomjen  Susno Duadji tidak bisa dilakukanpenahanan. Dalam diskusi yang diadakan hari ini di Galery Café, Taman Ismail Marzuki yang bertemakan “Ketika Hukum MenghadapiKekuasaan Penguasa”, diskusi tersebut mengangkat isu yang kembali muncul yaitusoal eksekusi mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Banyak pihakberpendapat bahwa mantan Kapolda Jawa Barat ini tidak bisa dieksekusi, sebabdalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakartatidak terdapat kata-kata penahanan atas dirinya.

Namun ada pihak yang berpendapat bahwa dirinya harusdieksekusi karena MA menolak kasasi yang diajukan tim kuasa hukumnya. Yusrilmenjelaskan Susno tidak bisa dieksekusi karena dalam surat putusan tidakmencantumkan perintah eksekusi.

“Open Access” Untuk Keberlangsungan Industri Dalam Negeri

Jakarta, Aktual.co — Pelaksanaan OpenAccess atau skema akses terbuka pada jaringan distribusi gas bumi dibutuhkankematangan infrastruktur.

Pemerintah diharapkan dapat mengatur tata kerja Open Access.Kalau kebijakan open access ini dibuka apakah akan menguntungkan PT PGN atautidak.

Demikian pendapat anggota Komisi VII DPR RI, Bobby Rizaldimenyatakan dalam diskusi Open Access yang diadakan hari ini di KementerianPerindustrian.

Jaringan pipa distribusi PT PGN sampai saat ini belummenerapkan open access karenabeberapa masalah. Diantaranya adalah jaringan pipa distribusi milik PT PGNditetapkan sebagai jaringan pipa distribusi dedicatedhilir dimana BPH Migas tidak berwenang dalam penetapan tarif melakukan open access terhadap jaringan tersebut.

Menurut Qoyum Tjandranegara, anggota Komite BPH Migas masalahnyasebenarnya adalah pencarian sumber-sumber gas baru serta infrastruktur, jikaitu belum dapat dipenuhi maka open access ini tidak mungkin dapat berjalan.

Untuk itu, pemerintah secepatnya segera mengembangkaninfratsruktur dan pencarian sumber lahan baru untuk minyak dan gas agarpengangkutan gas bumi melalui pipa gas secara open access dapat diatur secara maksimal guna keberlangsunganindustri dalam negeri.

 

 

PKS Ingin Rebut Nomor 1 di DKI Jakarta

Jakarta, Aktual.co — DPW PKS DKI Jakarta menggelar acara Konsolidasi Strukturdan Kader seluruh Jakarta di Sport Center Mall, Jakarta Utara, Sabtu kemarin.Acara ini merupakan rangkaian konsolidasi struktur PKS di tingkat nasional.Sebelumnya konsolidasi serupa juga telah dilakukan di beberapa kota sepertiBandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Bali dan Makassar.

Anis Matta selaku Presiden PKS memberikan kata sambutandi depan ribuan simpatisan PKS, konsolidasi merupakan salah satu upaya PKSuntuk menyolidkan barisan struktur dan kader seluruh DKI Jakarta, yaitu JakartaPusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Dengan konsolidasi ini diharapkan struktur dan kader memilikipemahaman dan informasi yang sama seputar perkembangan PKS. Kegiatan ini biasa dilakukanmenjelang Pemilu, pemilihan kepala daerah atau kegiatan besar lainnya. Selainitu konsolidasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan militansi dan memperkuatbarisan, sehingga stuktur dan kader siap mengemban amanah baru dan menjalankanagenda besar PKS yaitu menjadikan PKS Nomor 1 di DKI Jakarta dan Nomor 3ditingkat nasional.

Berita Lain