4 Januari 2026
Beranda blog Halaman 751

Prabowo Bangga TNI-Polri Bela Ketahanan Pangan, Kami Bukan Tentara Bayaran

Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking serentak pembangunan 18 gudang Polri di 12 provinsi serta peresmian Gudang Dryer Jagung milik PT Pangan Merah Putih, dalam sebuah acara yang digelar di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, pada Kamis, 5 Juni 2025. Aktual/BPMI Setpres/Cahyo

Bengkayang, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi khusus kepada jajaran TNI dan Polri atas kontribusi aktif mereka dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan yang diraih Indonesia sejauh ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kerja keras dan dedikasi semua pihak. ,  “

Keberhasilan itu bukan keberhasilan yang jatuh dari langit. Itu diraih dengan keringat, pikiran, tenaga, keberanian, dan inisiatif. Saya senang apa yang saya sampaikan ditangkap oleh Kapolri dan jajarannya,” ujar Prabowo saat menghadiri Panen Raya Jagung di Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

Menurut Prabowo, Polri harus menjadi institusi yang dekat dengan rakyat, sebagaimana semangat yang dulu melekat pada TNI sebagai tentara rakyat. Dia menolak pandangan sempit tentang profesionalisme yang hanya diukur dari gaji dan imbalan.

“Kami bukan tentara bayaran. Ada yang selalu ngomong tentara harus profesional. Profesional arti dalam cakap dalam tugasnya. Tapi kalau profesional hanya digaji baru bekerja, itu bukan tentara Indonesia. Bukan tentara pejuang, polisi juga harus demikian dan saya terima kasih Kapolri nangkap,” tegasnya.

Presiden menyoroti inisiatif Polri yang mulai aktif terlibat dalam program kedaulatan pangan sebagai langkah penting dalam memperkuat ketahanan nasional.

Dia menekankan bahwa swasembada pangan adalah fondasi bagi keamanan dan kemerdekaan bangsa.

“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, perjuangan saya selama saya di politik, pengabdian saya selalu fokus saya tidak aakan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan,” katanya.

Prabowo juga mendorong agar swasembada tidak hanya dicapai secara nasional, tetapi juga di setiap provinsi dan pulau. Ia menyebut struktur geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi alasan penting untuk desentralisasi ketahanan pangan.

“Setiap provinsi harus swasembada pangan. Setiap pulau harus bisa berdiri sendiri,” ujarnya.

Presiden juga menyampaikan rasa syukur karena dikelilingi oleh para pemimpin dan tokoh yang ia sebut sebagai patriotik termasuk Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah menteri yang dengan sigap menerjemahkan visi dan strategi nasional ke dalam aksi nyata.

“Saya memberi arah, strategi, dan tujuan, tapi saya butuh mereka yang bisa mengimplementasikan strategi dan arah besar itu. Saya merasa beruntung dipilih rakyat dan dikelilingi oleh tokoh-tokoh yang berjiwa pejuang,” pungkas Prabowo.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Izin Sejak 2017 di Era Jokowi, Tambang Nikel Kini Ancam Ekosistem Raja Ampat

Kepulauan Pianemo, Blue Lagoon dengan Green Rockes, Raja Ampat, Papua Barat. Indonesia. Aktual/iStockphoto

Jakarta, aktual.com – Aktivitas penambangan nikel yang dilakukan oleh  PT GAG Nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat menuai polemik. Padahal, kalau dirunut ke bekalang, izin operasi produksi PT GAG telah terbit sejak tahun 2017.

Dalam catatan Bisnis, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipimpin oleh Ignasius Jonan. Dia adalah menteri di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Sekadar informasi, Greenpeace Indonesia menyoroti aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Mereka mengkritik hilirisasi industri nikel dinilai mengancam kawasan pariwisata di Raja Ampat tersebut.

Salah satu perusahaan yang diketahui telah “menduduki” lokasi kekayaan laut tersebut adalah PT Gag Nikel di Pulau Gag.

Dalam hal ini, aktivitas atau izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Gag Nikel telah dicabut per Kamis (5/6/2025). Pencabutan itu dilakukan seiring dengan rencana investigasi pemerintah di lapangan.

“Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek. Nah, apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” kata Menteri ESDM Bahlil di kantornya, Kamis (5/6/2025).

Profil PT GAG Nikel

Berdasarkan situs Minerba One Data Indonesia (Modi) yang dikutip Kamis (5/6/2025), PT Gag Nikel memiliki luas pertambangan sebesar 13.136 hektare.

Perusahaan itu memiliki izin tambang yang teregister dalam 430.K/30/DJB/2017 yang mulai berlaku pada (30/11/2017) sampai dengan (30/11/2047). Artinya, penerbitan IUP PT Gag Nikel itu terjadi saat Ignasius Jonan menjadi Menteri ESDM.

Masih mengacu pada data dari Kementerian ESDM itu, PT Gag Nikel memiliki dua pemilik saham. Mayoritas saham itu dimiliki oleh perusahaan asing atau Australia, yaitu Asia Pacific Nickel Pty. Ltd sebanyak 75%.

Sementara itu, sisa saham atau sebanyak 25% milik PT Gag Nikel itu dimiliki oleh perusahaan lokal yakni PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Perusahaan yang bermarkas di Tanjung Barat, Jakarta itu tercatat telah melakukan pergantian direksi sebanyak lima kali.

Kini, PT Gag Nikel memiliki tiga Komisaris yaitu Saptono Adji, Ahmad Fahrur Rozi, Lana Saria. Kemudian, Presiden Komisaris dijabat oleh Hermansyah.

Adapun, perusahaan nikel itu juga memiliki pejabat setingkat direktur sebanyak dua orang, di antaranya Arya Arditya Kurni, dan Aji Priyo Anggoro.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Idul Adha 1446H, ACC Bagikan Ratusan Hewan Kurban

Chief Human Capital Officer Astra Credit Companies (ACC), Fredericus Radix Wikanto (kanan) menyerahkan hewan kurban kepada Lurah Tanjung Barat, Rizki Wijaya saat acara simbolis penyerahan hewan kurban di Kantor Pusat ACC Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025). Tahun ini ACC membagikan hewan kurban dengan total 1 ekor sapi dan 159 ekor domba yang akan disalurkan secara nasional disetiap titik operasional ACC. Sebanyak 166 karyawan ACC menjadi Mudhohi atau menjadi atas nama hewan yang dikurbankan. Penyerahan hewan kurban ini merupakan dukungan dana sosial syariah dari pelanggan ACC Syariah. ACC bekerja sama dengan Yayasan Amaliah Astra untuk membantu menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat di sekitar kantor ACC di seluruh Indonesia. Aktual/DOK ACC

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

BTN Syariah Resmi Akuisisi BVIS, Siap Geser Posisi Jadi Bank Syariah Terbesar Kedua

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Direktur Utama PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) Achmad Friscantono, Wakil Direktur Utama BVIC Rusli, dan Direktur Utama PT Victoria Investama Tbk (VICO) Aldo Jusuf Tjahaja menunjukkan Akta Jual Beli usai Penandatanganan Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham PT Bank Victoria Syariah (BVIS) disaksikan Komisaris Utama VICO Untung Woenardi serta Komisaris Utama BTN Suryo Utomo di Jakarta Kamis, 5 Juni 2025. Dengan Penandatanganan Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham tersebut, BTN telah resmi mengakuisisi BVIS. BTN berharap aksi korporasi ini dapat mendukung pencapaian visi BTN untuk menjadikan BTN Syariah sebagai bank syariah nomor dua terbesar di Indonesia. Aktual/DOK BTN

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Veto AS di Gaza Tuai Protes, Hidayat Nur Wahid: Saatnya PBB Direformasi, Hak Veto Dihapus

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengecam keras langkah Amerika Serikat yang kembali menggunakan hak vetonya dalam Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), untuk menolak disahkannya resolusi penghentian perang di Gaza, pembebasan sandera, dan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan.

Menurut Hidayat, veto AS yang kelima kalinya ini justru memperpanjang penderitaan rakyat Gaza akibat agresi Israel, dan menegaskan perlunya reformasi fundamental terhadap sistem PBB, terutama penghapusan hak veto.

“Sikap AS ini seakan memberi lampu hijau bagi Israel untuk terus melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan terhadap warga Gaza, termasuk perempuan dan anak-anak. Ini bukti nyata bahwa AS tidak sungguh-sungguh menghendaki perdamaian,” ujar Hidayat melalui pernyataan pers di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Ia menyayangkan, resolusi yang diajukan dan didukung oleh mayoritas negara anggota DK PBB — termasuk negara-negara tetap seperti Prancis dan Inggris — justru gagal disahkan hanya karena satu veto dari AS. Padahal, semua negara anggota DK lainnya, termasuk Rusia dan Tiongkok, menyatakan dukungannya.

“Ini menjadi ironi ketika suara mayoritas dunia dibatalkan oleh satu negara. Ini bukan demokrasi, melainkan dominasi,” tambah politisi PKS tersebut.

Hidayat mengungkapkan, laporan berbagai lembaga internasional, media massa, hingga pejabat PBB, sudah mengonfirmasi aksi brutal Israel terhadap warga sipil Gaza, termasuk di rumah sakit, tenda pengungsian, dan antrean bantuan makanan.

“Utusan Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, dan Sekjen PBB Antonio Guterres telah menegaskan bahwa yang terjadi di Gaza adalah genosida. Namun fakta-fakta ini justru diabaikan oleh AS,” katanya.

Lebih lanjut, Hidayat menyerukan agar reformasi PBB, khususnya DK PBB, segera diperjuangkan kembali. Ia menilai sistem hak veto sangat tidak adil dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sering dikampanyekan negara-negara barat.

“Sudah waktunya mekanisme Dewan Keamanan diubah. Dunia ini lebih besar dari lima negara pemegang hak veto. Kita harus menggaungkan kembali seruan ‘The World Is Bigger Than Five’,” tegas Hidayat, merujuk pada kampanye yang juga disuarakan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Ia pun berharap, Presiden RI Prabowo Subianto dapat memimpin upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali wacana reformasi PBB, selaras dengan semangat yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo pada KAA 2015 lalu.

“Jika Presiden Prabowo bisa membawa isu reformasi PBB ini ke forum-forum internasional dan menghasilkan langkah nyata, itu akan menjadi warisan berharga bagi demokrasi global dan kemanusiaan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Mahasiswa UI Cho Yong Gi Jadi Tersangka Usai Bantu Korban Saat Demo Buruh

Jakarta, aktual.com – Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) jurusan Filsafat, Cho Yong Gi, ditetapkan sebagai salah satu dari 14 tersangka dalam kericuhan aksi Hari Buruh (May Day) yang berlangsung pada 1 Mei 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Penetapan ini menuai sorotan karena Cho bertugas sebagai relawan tim medis saat kejadian.

Cho menceritakan bahwa saat hendak pulang bersama tim medis lainnya, ia mendengar teriakan warga yang meminta pertolongan bagi seseorang yang terluka. “Ketika lewat dari pintu DPR, saya dengan tim gabungan medis lainnya mau pulang lewat depan Senayan Park di bawah flyover, dengar suara ada warga yang bilang, ‘Ada yang kepalanya bocor, perlu pertolongan’,” ungkap Cho di Mapolda Metro Jaya, Selasa (3/6/2025).

Saat memberikan pertolongan, Cho mengaku diintimidasi oleh sekelompok orang. “Salah satu orang teriak, ‘Kamu ngapain di sini?’. Terus dia dorong sampai jatuh,” ucapnya. Ia juga mendengar teriakan yang menuduhnya sebagai pelaku pelemparan. “Ada suara yang provokasi, ‘Ini yang tadi lempar-lempar’. Terus otomatis mereka langsung tangkap, ditarik, dibanting ke bawah, dipiting lehernya dua orang, bagian leher itu diinjak,” tutur Cho.

Cho mengaku sempat dipukul secara membabi buta dan kemudian dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Dosen tidak tetap UI, Taufik Basari, memastikan bahwa Cho menggunakan atribut lengkap sebagai tim medis saat bertugas, termasuk helm dengan lambang palang merah dan perlengkapan medis di dalam tasnya.

Polda Metro Jaya menyatakan bahwa Cho bersama tiga orang lainnya ditangkap karena tidak segera membubarkan diri meskipun telah diperintahkan oleh petugas sebanyak tiga kali.

Kasus ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk DPR dan Kompolnas, yang menyatakan keprihatinan atas penetapan tersangka terhadap relawan tim medis dalam aksi demonstrasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain