3 Januari 2026
Beranda blog Halaman 754

Antara Gaza, Haji, dan Nurani yang Diuji: Refleksi dari Sebuah Video

Jakarta, aktual.com – Beberapa hari terakhir, sebuah video pendek yang beredar luas di media sosial menuai sorotan dan respons emosional dari berbagai kalangan. Video itu berasal dari jurnalis Gaza, Abdullah Al-Sharif. Melalui narasi visual dan simbolik yang kuat, ia menyampaikan kritik terhadap situasi global, khususnya menyangkut konflik di Gaza, aliran dana haji, dan hubungan diplomatik beberapa negara Arab dengan Amerika Serikat dan Israel.

Video ini—yang disampaikan secara artistik dan satir—menyandingkan realitas tragis pemboman Gaza dengan aktivitas jutaan umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji. Satu sisi menunjukkan penderitaan; sisi lain memperlihatkan kekhusyukan. Namun narasi visual ini tidak dimaksudkan untuk mengolok-olok ibadah, melainkan untuk menggugah kesadaran moral kolektif, termasuk terhadap aliran dana haji yang sangat besar dan peran geopolitik negara-negara yang mengelolanya.

Reaksi dan Interpretasi

Video ini disebut-sebut menimbulkan ketegangan politik, bahkan memicu kemarahan beberapa pihak di kalangan pemerintah Arab. Namun hingga artikel ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari kerajaan-kerajaan Arab yang secara langsung menanggapi video tersebut. Kemarahan yang timbul bisa dimaknai secara beragam: apakah itu bentuk penolakan terhadap kontennya, atau rasa terusik karena fakta-fakta yang diungkap menyentuh sisi-sisi yang selama ini cenderung diredam?

Dari perspektif komunikasi politik, video semacam ini mengandung daya gugah yang tinggi. Ia menyentuh wilayah simbolik yang selama ini dilindungi oleh otoritas, termasuk otoritas spiritual dan finansial. Apabila kritik itu dianggap berlebihan, maka dialog yang sehat perlu dibuka, bukan dibungkam.

Haji, Kapitalisme, dan Tanggung Jawab Moral

Ibadah haji adalah kewajiban suci umat Islam. Namun, biaya besar yang dibayarkan oleh jutaan jamaah setiap tahun juga menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu sumber pendapatan negara paling besar di kawasan Arab. Pertanyaannya bukan soal sah atau tidaknya ibadah tersebut, tetapi ke mana dana itu diarahkan? Apakah sepenuhnya digunakan untuk kebaikan bersama umat, atau justru berkontribusi pada sistem global yang—secara langsung maupun tidak—membiayai senjata yang kemudian menghancurkan Gaza?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sebenarnya ingin dibangkitkan oleh video Abdullah Al-Sharif.

Antara Nurani dan Kekuasaan

Di tengah dunia yang penuh kecanggihan media, perlawanan tak selalu harus datang dari senjata. Kadang, satu video berdurasi dua menit lebih memukul kesadaran dibanding seribu pidato diplomatik. Abdullah Al-Sharif, sebagai wartawan dan jurnalis Gaza, telah menggunakan medium yang ia miliki untuk bersuara. Apakah suaranya disetujui atau ditentang, itu soal lain. Tapi haknya untuk bersuara adalah pilar dari kebebasan pers dan tanggung jawab moral dalam dunia modern.

Jika kritik dari seorang jurnalis yang menyaksikan langsung kehancuran bangsanya ditanggapi dengan kemarahan, maka barangkali bukan kata-kata dalam video itu yang menyakitkan, melainkan kenyataan yang dipantulkan olehnya.

Kita hidup di era di mana keheningan dapat menjadi bentuk keterlibatan. Diam terhadap ketidakadilan adalah pilihan politik. Dan dalam konteks inilah, video seperti yang dibuat oleh Abdullah Al-Sharif menjadi penting: bukan untuk menyalahkan ibadah, bukan untuk menciptakan permusuhan, tetapi untuk mengaktifkan kembali nurani kita yang mungkin sedang tertidur.

Sebab kemanusiaan, pada akhirnya, bukan soal slogan tetapi tentang keberanian menyuarakan yang benar, ketika itu terasa paling berisiko.

(Muhammad Taqiyuddin Siroch.)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menakar Untung-Rugi Ketergantungan RI pada China Dibanding AS

Pertemuan Prabowo dan Xi Jinping Dinilai Sebagai Fondasi yang Kokoh Kemitraan Indonesia-China di Masa Depan. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Indonesia memiliki hubungan yang cukup erat dengan China dan Amerika Serikat. Kedua negara itu memiliki pengaruh yang cukup besar baik dari sisi politik, ekonomi, dan keamanan.

Namun demikian, hubungan itu mengalami sejumlah tantangan, terutama setelah pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, mengerek tarif bea masuk resiprokal barang dari Indonesia hingga di angka 32%. Indonesia, sampai harus berjibaku melobi Trump untuk menurunkan tarif tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo Subianto bahkan mengirim delegasi ke AS. Timnya adalah birokrat papan atas. Ada nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Tidak jelas hasil dari proses negosiasi tersebut. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto telah melaporkan hasil kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait negosiasi tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Airlangga mengaku bahwa dirinya bertemu dengan pejabat tinggi seperti USTR, Secretary of Commerce, Secretary of Treasury, dan Direktur National Economic Council. Dia juga berdiskusi dengan pelaku industri semikonduktor AS, US-Asean Business Council, Amazon, Boeing, Microsoft, dan Google.

“Saya laporkan ke Presiden yang ditawarkan Indonesia secara prinsip, melalui surat yang disampaikan pada 7 April dan 9 April mendapatkan apresiasi ke Amerika,” tuturnya, Senin (28/4/2025) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, kata Airlangga, Indonesia menawarkan sejumlah proposal, termasuk keseimbangan neraca perdagangan dan penghapusan hambatan non-tarif.  “Karena surat kami relarif komprehensif, terkait non tarif, dan rencana Indonesia seimbangkan neraca perdagangan. Kami sebut fair and square. Mereka kan neraca perdagangannya sekitar US$19 miliar, kami berikan lebih dari US$19,5 miliar. Jual beli langsung US$19,5 miliar tetapi kami ada projek yang akan dibeli dari AS,” imbuhnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa perusahaan Indorama berencana berinvestasi US$2 miliar di Louisiana untuk proyek Blue Ammonia.  Selain itu, komoditas critical mineral yang juga turut dibahas dalam lawatannya tersebut dengan mengajukan permintaan untuk tarif yang sifatnya resiprokal atau untuk komoditas utama Indonesia yang melakukan ekspor ke AS.

Dia menekankan bahwa Indonesia mengajukan permintaan agar tarif ekspor utama Indonesia ke AS disetarakan dengan negara lain seperti Vietnam dan Bangladesh. “Kami minta tarif kita setara dengan negara lain. Apakah ke Vietnam, Bangladesh, sehingga dengan yang lain kami ada equal level playing field,” pungkas Airlangga.

AS atau China?

Adapun jika melihat dari sisi data, Indonesia memang memiliki ekspor yang cukup besar ke AS. Namun demikian, eksportasi ke China juga jauh lebih besar. Impor juga demikian. Bedanya neraca perdagangan Indonesia dengan AS. Sementara itu dengan China mengalami defisit.

Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kinerja perdagangan pada April 2025. Ekspor nonmigas Januari–April 2025 terbesar adalah ke China yaitu US$18,87 miliar. Komoditas utama yang diekspor ke China pada periode tersebut adalah besi dan baja, bahan bakar mineral, dan nikel dan barang daripadanya.

Adapun, ekspor ke Amerika Serikat senilai US$9,38 miliar atau di peringkat kedua. Di tempat ketiga India US$5,59 miliar. Baik ke China maupun AS, eksportasi RI mengalami kenaikan lebih dari US$1 miliar year on year atau tepatnya ke AS US$1,34 miliar (16,73%); China US$1,23 miliar (7%).

Berbeda dengan ekspor, importasi non migas RI juga didominasi oleh China. BPS mencatat bahwa 3 negara yang menjadi pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari-April 2025 adalah China US$25,77 miliar (39,48%), Jepang US$5,04 miliar (7,72%), dan Thailand US$3,13 miliar (4,79%). Sementara itu AS hanya di angka sekitar US$2,9 miliar.

Itu artinya, perdagangan antara Indonesia dengan China mengalami defisit sekitar US$6,7 miliar. Sebaliknya dengan AS, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus sebesar US$6,48 miliar.

Selain dari sisi perdagangan, China juga lebih mendominasi realisasi investasi selama kuartal 1/2025. Realisasi investasi China tercatat sebesar US$1,75 miliar. Namun kalau menggabungkan dengan Hong Kong, yang juga masih wilayah China, nilainya mencapai US$4 miliar. Sedangkan AS, realisasi investasinya selama kuartal 1/2025 hanya di angka US$802 juta.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Nadiem Makarim Terseret Pusaran Proyek Laptop Chromebook Rp 9,9 Triliun

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim

Jakarta, aktual.com – Nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim tengah disorot oleh publik lantaran kementerian yang sempat dipimpinnya tengah tersandung kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022.

Kasus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemenbud Ristek) itu saat ini tengah diusut oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung RI).

Berdasarkan kronologinya, kasus ini bermula saat Kemendikbud Ristek tengah menyusun rencana bantuan peralatan teknologi informasi komputer (TIK) di SD, SMP, dan SMA pada 2020. Bantuan itu termasuk dalam program digitalisasi pendidikan Kemenbudristek yang salah satunya melalui pengadaan laptop berjenis Chromebook. Berdasarkan pengalaman uji coba pengadaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kementerian Dikbudristek sebelumnya pada 2018 hingga 2019 telah ditemukan berbagai kendala.

Kendala itu di antaranya Chromebook hanya dapat efektif digunakan apabila terdapat jaringan internet. Sebaliknya, kondisi jaringan internet di Indonesia saat ini masih belum merata, sehingga pengguna perangkat itu justru tidak efektif.

“Akibatnya penggunaan Chromebook sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan Asesmen Kompetensi Minimal pada satuan Pendidikan berjalan tidak efektif,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (3/6/2025).

Berbekal pengalaman itu, tim teknis perencanaan pembuatan kajian pengadaan peralatan TIK telah merekomendasikan agar pengadaan perangkat elektronik ini menggunakan spesifikasi OS Windows.

Hanya saja, Kemenbudristek malah mengganti rekomendasi kajian pertama atau buku putih itu dengan kajian baru. Alhasil, pengadaannya masih menggunakan spesifikasi Operating System (OS) Chrome/Chromebook.

Berdasarkan uraian peristiwa ini dan diperkuat oleh keterangan saksi dan alat bukti, penyidik Korps Adhyaksa telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi berupa persekongkolan atau pemufakatan jahat. Alhasil, perkara ini telah naik ke penyidikan.

Adapun, total nilai pengadaan bantuan TIK Kemendikbudristek ini mencapai Rp9,9 triliun. Perinciannya, anggaran pengadaan 2020-2022 mencapai Rp3,58 triliun dan dana alokasi khusus Rp6,39 triliun.

Nadiem Makarim Belum Diperiksa

Nadiem yang sempat menjabat sebagai Mendikbudristek periode 2019-2024 dinilai setidaknya memiliki informasi berkaitan dengan pengadaan tersebut.

Namun demikian, penyidik korps Adhyaksa menyatakan masih belum berencana untuk memanggil Founder Gojek itu untuk dimintai keterangannya dalam perkara ini.

“Kalau penyidik menganggap perlu dan dipanggil kita akan sampaikan ya, saat ini belum,” ujar Harli.

Namun demikian, Harli menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih berfokus pada pemeriksaan 28 saksi. Dari puluhan saksi itu, penyidik akan segera menentukan pihak atau tersangka yang harus bertanggung jawab atas kasus tersebut.

“Dari 28 orang itu bahwa dalam satu minggu ini akan didalami terus untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana ini,” imbuh Harli.

Tiga Kediaman Anak Buah Nadiem Digeledah

Selain itu, penyidik Jampidsus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan terhadap tiga kediaman Stafsus eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang berada di Jakarta Selatan.

Penggeledahan itu berlangsung di dua hari yang berbeda, pertama di kediaman Fiona Handayani dan Juris Stan pada Rabu (21/5/2025).

Kediaman Fion Handayani yang digeledah berlokasi di Apartemen Kuningan Place, sementara kediaman Juris berlokasi di Ciputra World 2.

Selang dua hari dari penggeledahan itu, Kejagung kembali menggeledah kediaman Stafsus Nadiem yang merangkap sebagai tenaga teknis, yaitu Ibrahim di Cilandak.

Adapun, dari penggeledahan itu penyidik telah menyita barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan perkara yang ada.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyatakan pihaknya menghormati setiap proses yang ada di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

“Kami menghormati proses yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung,” tuturnya di Hotel Movenpick, Jakarta, pada Rabu (28/5/2025).

Dia turut menegaskan bahwa program pengadaan chromebook juga sudah selesai pada era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

“Itu sudah berhenti di era Menteri yang sebelumnya. Sekarang kita sudah fokus dengan bidang-bidang yang lain,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Menteri KKP Janji ke Presiden Impor Garam Dihentikan Akhir 2027

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara peluncuran pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao, NTT pada Selasa (3/6/2025). ANTARA/Aji Cakti

Rote Ndao, aktual.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berjanji kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh impor garam pada akhir 2027 bisa dihentikan.

“Saya sudah janji kepada Bapak Presiden, akhir 2027 seluruh impor garam dihentikan,” ujar Trenggono di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (3/6).

Ia berharap Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao seluas lebih dari 10 ribu hektare dapat menghasilkan sekitar 2,6 juta ton garam industriIa

Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan membantu garam rakyat yang produksinya diperkirakan sekitar 2,3-2,6 juta ton garam.

“Garam Rakyat terus kita akan bantu juga. Ada sebagian anggaran nanti kita untuk bantu garam rakyat, terutama untuk pencucian dan sebagainya. Dengan demikian total produksi garam nasional bisa mencapai 5 juta ton. Itu sesuai dengan kebutuhan nasional,” kata Trenggono.

Dirinya optimistis bahwa target penghentian impor garam pada akhir tahun 2027 dapat terwujud.

“Jadi janji kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Bapak Presiden, akhir 2027 harus stop impor garam,” katanya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong PT Garam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi guna memenuhi kebutuhan garam nasional dan mencapai swasembada pada 2027.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyoroti pentingnya modernisasi teknologi dan perbaikan infrastruktur tambak garam sebagai strategi utama untuk meningkatkan produksi nasional.

Langkah ini dianggap krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor serta meningkatkan kesejahteraan petambak garam.

Ia juga menegaskan revitalisasi dan ekstensifikasi lahan produksi PT Garam menjadi kunci dalam peningkatan kapasitas produksi.

Pemerintah juga mendorong eksplorasi lokasi baru yang potensial guna memperluas lahan tambak garam dan memastikan ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gempa Guncang Turki, Seorang Meninggal dan 69 Luka-luka

Ilustrasi gempa bumi. ANTARA/Anadolu/PY

istanbul, aktual.com – Seorang warga negara Turki meninggal karena serangan panik setelah gempa mengguncang Turki selatan, dengan 69 lainnya terluka, kata Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya pada Selasa (3/6).

Gempa tercatat pada pukul 23:17GMT, Senin (3/6), di dekat resor Marmaris. Pusat gempa berada di kedalaman 67 kilometer.

“Afranur Gunlu yang berusia 14 tahun di Fethiye mengalami serangan panik pada saat terjadi gempa dan dirawat di rumah sakit, namun dirinya tidak dapat terselamatkan,” kata Mendagri di X.

Menurutnya, getaran gempa terasa hingga di Provinsi Mugla dan sejumlah provinsi lainnya, tanpa adanya laporan kerusakan akibat gempa.

Sebanyak 69 warga terluka akibat melompat dari ketinggian karena merasa takut, dengan 46 di antaranya masih dirawat di rumah sakit, katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wamenkum Tegaskan RUU KUHAP Wajib Selesai Tahun 2025

Jakarta, aktual.com – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej menegaskan bahwa Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025.

Dalam acara Webinar Sosialisasi RUU KUHAP di Jakarta, Rabu (28/5), ia menjelaskan hal tersebut dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per 2 Januari 2026 mendatang.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, bahkan senang atau tidak senang RUU KUHAP harus disahkan pada tahun 2025 ini. RUU KUHAP memiliki implikasi signifikan terhadap KUHP,” kata Eddy, sapaan karib Wamenkum, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/6).

Ia pun mencontohkan, terdapat beberapa pasal terkait penahanan yang nantinya tidak akan berlaku lagi sejak 2 Januari 2026.

Di dalam RUU KUHAP, dia menjelaskan syarat objektif penahanan dapat dilakukan meskipun ancaman pidananya di bawah lima tahun terhadap tindak pidana yang tertuang dalam beberapa pasal pada KUHP yang lama. Padahal per 2 Januari 2026, pasal-pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Dengan demikian, Eddy menuturkan hal tersebut berarti aparat penegak hukum kehilangan legitimasi mereka untuk melakukan penahanan.

“Artinya, kalau ada tersangka atau terdakwa yang ditahan dengan apa yang tercantum dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka secara mutatis mutandis aparat penegak hukum akan kehilangan legitimasi untuk melakukan penahanan,” ucap dia.

Oleh karena itu, dirinya menekankan bahwa dibutuhkan KUHAP baru yang sesuai dengan KUHP dan lebih relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

Wamenkum mengatakan bahwa RUU KUHAP menunjukkan perbaikan, yaitu bergeser dari KUHAP lama, yang cenderung berorientasi pada crime control model alias model pengendalian kejahatan menjadi due process model atau proses hukum yang adil.

Disebutkan Eddy bahwa hal penting dalam due process model berupa adanya hal yang menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

“Bayangkan bahwa orang ditangkap, ditahan, digeledah, disita, itu belum tentu dia dinyatakan bersalah,” tutur Wamenkum.

Maka dari itu dengan perlindungan hak asasi manusia, kata Eddy, maka filosofis dari hukum acara pidana bukan untuk memproses tersangka, melainkan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Wamenkum menyebutkan bahwa RUU KUHAP sudah berorientasi pada KUHP yang disusun dengan merujuk pada paradigma hukum pidana modern, yaitu pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa keadilan restoratif juga dimungkinkan di dalam RUU KUHAP untuk semua tingkatan, yakni Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, bahkan penghuni lembaga pemasyarakatan.

Melihat dampak KUHAP yang besar, maka Kementerian Hukum (Kemenkum) melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunannya.

Kemenkum telah membangun diskusi bersama para tenaga ahli di bidang hukum, kementerian dan lembaga terkait, para advokat, koalisi masyarakat sipil, hingga civitas academica sebagai bentuk partisipasi publik.

“Kami sudah mendapatkan masukan, terutama dari teman-teman advokat, karena kewenangan yang begitu besar dari aparat penegak hukum harus dibarengi dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap individu yang akan diproses dalam suatu perkara pidana,” ungkap Eddy.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain