Sekjen Partai Demokrat Desak Dirut Telkomsel Bersikap Kooperatif

6 Mei 2025, 19:31

herman kheron — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron. Aktual/DOK DPR RI

jakarta, aktual.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron meminta Direktur Utama Telkomsel, Nugroho agar kooperatif dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp147 miliar.

“Harusnya kooperatif karena sebagai pertanggungjawaban terhadap jabatan, ya harus koopertif lah,” kata Hermandi Jakarta, Selasa (6/5).

Anggota Komisi VI DPR RI itu menambahkan, terkait adanya “beking” terhadap Nugroho, Herman Khaeron mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu lah, BUMN harus dijalankan prinsip good governance lah,” ungkap Herman yang akrab dipanggil Kang Hero.

Ia setuju bila dilakukan bersih-bersih di BUMN. Bila perlu, tambahnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mengundang BUMN-BUMN yang bermasalah.

“Saya setuju sudah saatnya BUMN harus bersih, memenuhi good govermen apalagi dalam UU 1 tahun 2025 tentang BUMN, BUMN harus memenuhi bussiness judment role, ini seperti halnya melekat sekali dengan pengawasan,” ungkap dia.

“Saya sebagai pimpinan BAKN, setiap rapat, pimpinan BUMN diundanglah. Sudah banyak BUMN melakukan tindak pidana hukum korupsi , sudah saatnya distop,” kata anggota DPR RI dari Dapil Jabar VIII.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sangat terbuka dengan laporan kasus dugaan korupsi dengan nilai fantastis mencapai Rp147 miliar yang menyeret nama Dirketur Utama (Dirut) PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Nugroho sebagaimana dilaporkan oleh Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi baru-baru ini.

“Kami berterima kasih atas partisipasi masyarakat. Jika ada bukti tambahan, kami sangat terbuka untuk menerimanya melalui bagian pengaduan masyarakat,” kata perwakilan Hubungan Masyarakat (Humas) KPK, Mukti.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Asep Romy: Kolaborasi Pusat-Daerah Kunci Sukses Program MBG

6 Mei 2025, 19:17

IMG_20250506_191816 — Asep Romy Romaya dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, usai Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (06/05/2025). Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya menyebut salah satu kunci untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah adanya komunikasi yang intens antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Asep memandang kolaborasi antara setiap Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat harus terus dijalankan supaya program MBG ini bisa berjalan secara efektif.

“Kami mendorong terus adanya koordinasi dengan Pemerintahan Daerah setempat dengan pihak Legislatif dan Pemerintah Pusat supaya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini bisa segera terealisasi secara efektif,” kata Asep usai Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (06/05/2025).

Legislator Dapil Jabar II tersebut menuturkan dalam RDP dengan BGN salah satu yang dibahas adalah soal pemerataan distribusi makanan bergizi gratis yang masih jadi pekerjaan rumah.

Menurutnya, persoalan distribusi MBG ini masih jadi pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan oleh BGN.

“Jadi sekolah ini ada yang udah dapat dan ada yang belum padahal berdekatan dan ini tentu harus segera ditangani oleh BGN,” tuturnya.

Selain itu, Politisi PKB tersebut berharap bila dengan adanya program MBG ini diharapkan dapat menyerap jumlah tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Untuk itu, Asep menekankan perlunya koordinasi dan komunikasi yang intens antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah supaya program MBG ini bisa berjalan sukses. Selain itu diharapkan program MBG ini bisa menekan angka pengangguran.

“Dapur BGN ini juga bisa menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran bila dihitung tiap kabupaten ini bisa mengatasi masalah pengangguran,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Bimantoro Wiyono Apresiasi Kinerja Datun: Dorong Optimalisasi Publikasi Penyelamatan Keuangan Negara

6 Mei 2025, 19:08

IMG_20250506_190650 — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, SH, menyampaikan apresiasi atas kinerja luar biasa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dalam penyelesaian perkara, penanganan perkara Serta penyelamatan keuangan negara. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Jamdatun di Gedung DPR RI, Jakarta.

“Saya ingin memberikan apresiasi terhadap penanganan perkara yang telah berdampak pada penyelamatan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar,” ujar Bimantoro.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Datun dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto melalui “Asta Cita”, khususnya pada aspek penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, transparan, dan modern. Menurutnya, keberhasilan Datun dalam menangani perkara perdata dan Tata usaha negera seringkali tidak diketahui masyarakat luas karena kurangnya publikasi.

“Masyarakat hari ini umumnya hanya mengetahui peran kejaksaan dalam kasus korupsi saja. Padahal Datun berperan sangat penting dalam mempertahankan aset negara dari gugatan-gugatan yang salah terhadap instansi pemerintah maupun BUMN dan BUMD,” jelas Bimantoro.

Ia mendorong agar capaian-capaian strategis dalam penanganan perkara dan penyelamatan keuangan negara dapat lebih optimal dipublikasikan ke masyarakat. Dengan demikian, publik tidak hanya mengasosiasikan kejaksaan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga memahami kontribusi besar dari bidang perdata dan tata usaha negara.

“Kami yakin penyelamatan keuangan negara akan jauh lebih besar ke depannya jika peran Datun ini lebih dikenal dan diperkuat,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Bimantoro kembali menegaskan dukungannya terhadap kerja-kerja Jamdatun dan berharap kinerja ini dapat terus ditingkatkan demi memperkuat tata kelola keuangan negara dan penegakan hukum yang berintegritas.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Dorong Ekonomi Naik, Eddy Soeparno Soroti Reformasi Struktural hingga MBG

6 Mei 2025, 18:54

eddyy — Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Akual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 adalah sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Bagi Pimpinan MPR Eddy Soeparno, pertumbuhan ekonomi 4,87 persen masih menunjukkan kinerja ekonomi Indonesia yang cukup baik, apalagi menghadapi situasi ekonomi global yang dinamis.

Eddy menjelaskan, kuartal pertama 2025 memang dilalui dengan segenap tantangan khususnya di tingkat global yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kita menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global, hambatan terhadap pasar ekspor dan juga perang dagang yang berkepanjangan. Terakhir, kita juga dihadapkan pada kebijakan tarif Donald Trump yang tentu berpengaruh terhadap ekonomi global,” jelasnya.

Ke depan, Eddy yang juga Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan optimismenya untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya. Secara khusus Waketum PAN ini meyakini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin diperluas dan juga pendirian Koperasi Merah Putih akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal selanjutnya.

“Saya menatap kinerja ekonomi kita ke depannya akan semakin baik, khususnya ketika program hilirisasi semakin digencarkan, program-program pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akan menggerakkan sektor UMKM dan ekonomi desa,” ungkapnya.

“Gerakan MBG yang akan melibatkan dapur sekolah, komunitas lingkungan sekolah akan terus diperluas dan akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Begitu juga pendirian Koperasi Merah Putih yang akan menggerakkan perekonomian di tingkat yang paling mikro,”

Namun demikian, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen Eddy terus mendorong pemerintah melakukan reformasi struktural, agar mampu mengurai hambatan usaha dan investasi yang selama ini mempersulit Indonesia bersaing dengan negara-negara tetangga yang telah melakukannya lebih awal..

“lambatnya proses perizinan, konflik tanah, sinkronisasi peraturan pusat dan daerah, termasuk juga premanisme berkedok ormas, adalah diantara hambatan struktural yang harus segera diatasi. Gangguan terhadap investasi yang masuk berarti mengganggu target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Ketua DPR Sambut Ketua Senat Kamboja, Bahas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

6 Mei 2025, 18:24

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani akan menerima kunjungan Ketua Senat Kamboja Hun Sen di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (7/4), yang salah satunya akan membahas soal pelindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Pertemuan ini merupakan rangkaian kunjungan Hun Sen ke Indonesia mulai 5 hingga 7 Mei 2025. Hun Sen sendiri telah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Senin (5/5).

“Diplomasi parlemen makin perlu untuk membangun dialog antarnegara guna menghadapi krisis multidimensi. Parlemen harus berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi permasalahan global,” kata Puan, Selasa.

Menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kamboja, kematian jumlah warga negara Indonesia (WNI) di negara tersebut melonjak, terutama akibat praktik penipuan daring (online scam).

Jumlah kasus WNI bermasalah, kata dia, meningkat hingga 60 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2020 hingga 2024.

KBRI Kamboja bahkan sudah menangani 92 kasus kematian WNI pada tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat 24,3 persen dari data kasus yang sama pada tahun 2023.

Menurut dia, peristiwa ini bukan lagi menjadi isu domestik, melainkan sudah masuk sebagai darurat kawasan.

“Ini harus menjadi pengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia,” kata dia

Puan menilai hubungan parlemen yang lebih erat akan memperkuat rasa saling percaya dan saling pengertian antara kedua negara.

Ia mendorong penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja.

Selain itu, Puan mengatakan bahwa Indonesia dan Kamboja juga perlu memperluas kerja sama di berbagai sektor.

Wakil rakyat ini berpendapat bahwa sinergi antara pemerintah dan parlemen sangat perlu dalam mengatasi berbagai tantangan global yang makin kompleks.

Dalam agenda pertemuan yang digelar besok, Puan juga akan mengajak Hun Sen mengunjungi sejumlah ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Prabowo Tegaskan Komitmen Selesaikan Masalah Utang Rakyat Kecil

6 Mei 2025, 17:35

Screenshot 2025-05-06 at 2.37.17 PM — Presiden Prabowo Subianto (kiri) memberikan pengantar saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc/aa.

Jakarta, aktual.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah utang rakyat kecil yang seharusnya sudah dihapus oleh bank-bank, namun masih ditagih.

“Masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu, utang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi,” kata Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait enam bulan Pemerintahan Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).

Prabowo mengatakan para petani dan masyarakat kecil tersebut pada akhirnya terpaksa meminjam dari rentenir atau pinjaman online dengan bunga tinggi.

Dirinya pun mengambil langkah untuk menghapus utang tersebut, meskipun hal itu mengandung risiko.

“Terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, dari rentenir yang gila bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko,” kata Presiden.

Prabowo mengatakan bahwa langkah tersebut tetap dilaksanakan dalam kerangka pengendalian APBN yang hati-hati dan disiplin. Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran tetap pada level 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Indonesia masih menjaga di bawah 3 persen, karena itu perbandingan utang kita terhadap GDP kita termasuk salah satu terendah di dunia,” ujar Kepala Negara.

Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Aktual.com

Sekjen Partai Demokrat Desak Dirut Telkomsel Bersikap Kooperatif

Asep Romy: Kolaborasi Pusat-Daerah Kunci Sukses Program MBG

Bimantoro Wiyono Apresiasi Kinerja Datun: Dorong Optimalisasi Publikasi Penyelamatan Keuangan Negara

Dorong Ekonomi Naik, Eddy Soeparno Soroti Reformasi Struktural hingga MBG

Ketua DPR Sambut Ketua Senat Kamboja, Bahas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Prabowo Tegaskan Komitmen Selesaikan Masalah Utang Rakyat Kecil

Berita Lain

Pesan Natal Menag: Dari Rumah yang Utuh Lahir Indonesia yang Rukun